Jangan Hanya Ambisius Buat Target PAD, Tapi Tak Realistis
BANGGAI, – Kendatipun secara umum capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Banggai T/A 2025 tercatat melampaui target dengan capaian 103%, dengan rincian, masing-masing, Pajak Daerah 98%, retribusi daerah 88%, hasil pengelolaan kekayaan daerah 137% dan lain-lain PAD yang sah 111%. Namun, dibalik capaian target PAD tersebut, terdapat Organiasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian PAD dibawah 50% bahkan ada yang nihil atau 0% dari realiasai capaian PAD dari sisi realiasi retribusi daerah,
Indikator kesuksesan bukanlah pada seberapa hebat dan rapinya dokumen administrasi target PAD, melainkan pada aksi nyata, disiplin eksekusi dan evaluasi rutin. Jangan pernah takut atau gengsi menurunkan PAD jika itu membuat tim OPD lebih realistis dan bersemangat, dari pada menetapkan target tinggi tapi hasil akhirnya nihil, karena target PAD tanpa eksekusi hanyalah sebuah halusinasi yang terkesan hanya membuat Asal Bapak Senang (ABS).
Data dan Informasi yang dihimpun Radar Sulteng, terkait realisasi penerimaan PAD dari target dan realisasi retribusi daerah Pemda Banggai, terdapat OPD yang capaian PAD kini menjadi sorotan publik, yakni Dinas Pemuda dan Olah Raga, dari target Rp150 juta, realisasi Rp2.2 atau 1,50% dan Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian, target Rp. 100 juta, realisasi nihil atau 0%.
Dari total target dan realisasi retribusi daerah yang tersebar di 12 OPD, Pemda Banggai mentargetkan Rp27,9 miliar, realisasi Rp24,6 miliar atau 88,31%. Adapun rincian masing-masing OPD, yakni Dinas Kesehatan target Rp12,8 M, realisasi Rp17 M (132,73%), Dinas Lingkungan Hidup, target Rp1,8 M, realisasi Rp.889,2 juta (53,54%), Dinas PUPR target Rp.5,3 M realisasi Rp1,8 M (35,10%), Dinas Perhubungan target Rp2,4 M realisasi Rp1,3 M (55,55%), Dinas Perdagangan target Rp2,4 M realisasi Rp1,7 M (71,58%), Dinas Nakertrans target Rp1,2 M realisasi Rp855,2 juta (83,57%), Setda (Bag. Umum) target Rp521 juta realisasi Rp286,5 (55%), Dinas Peternakan dan Keswan target Rp420 juta realisasi Rp203,2 juta (48,32%), Dinas Perikanan target Rp371,6 juta realisasi Rp90,1 juta (24,25%), Dinas Pemuda dan Olah Raga target Rp150 juta realisasi Rp2,2 juta (1,5%), Dinas Pariwisata target Rp414 juta realisasi Rp335,8 juta (81,05%) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian target Rp100 juta realisasi nihil (0%).
Mencermati hal ini, Anggota DPRD Banggai, Herdiyanto Djiada, S.Pi, MM yang dikonfirmasi Radar Sulteng membenarkan permasalahan tersebut. “Benar, adanya OPD yang capaian target PAD dibawah 50%. Parahnya lagi ada yang 1,5% bahkan 0%. Temuan capaian PAD rendah bahkan nihil sama sekali yang terdapat pada OPD menjadi sorotan serius, terutama jika sudah memasuki triulan III atau akhir tahun, dimana nominalnya realisasi seharusnya sudah mencapai angka siqnifikan.
“Capaian PAD 1,5% dan 0% dimaksud oleh OPD adalah sebuah bentuk kegagalan kinerja serius yang menunjukkan lemahnya perencanaan, eksekusi atau pengawasan. Hal ini menandakan target yang dibuat OPD yang bersangkutan terkesan hanyalah sebuah formalitas. Sudah saatnya Bupati Banggai, memberikan rewards n punishment terhadap kinerja OPD, hanya urusan capaian PAD saja tidak tercapai apalagi urusan yang lain,” tandas Herdi Djiada, begitu sapaan akrab Aleg dari fraksi Gerindra, kepada radar Sulteng, baru-baru ini.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banggai, H. Suprapto Ngatimin, S.Sos mengatakan, capaian target PAD dari retribusi daerah yang pencapaian dibawah 50%, bahkan ada OPD yang hanya mencapai 1,5% hingga nihil (0%), sangat berdampak bagi daerah. Hal ini akan terlihat pada peningkatan defisit APBD, dimana menurunnya dan nihilnya capaian PAD oleh OPD meningkatkan resiko defisit APBD, yang mengganggu arus kas (cash flow) pembangunan daerah.
“Perlu evaluasi ulang program OPD. Anggaran kegiatan pada OPD tersebut berpotensi dikurangi atau dialihkan untuk tahun anggaran berikutnya, karena dianggap tidak produktif. Pimpinan Daerah (Bupati Banggai), disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap triwulan, tidak harus menunggu akhir tahun, untuk menghindari kondisi capaian PAD 0%, karena tunggakan PAD pada tahun sebelumnya juga masih signifikan khususnya PDRB,” jelas Suprapto yang juga mantan Ketua DPRD Banggai dari PDI Perjuangan.
Ditempat terpisah, Advokat senior Nasrun Hipan, SH, MH, menegaskan OPD yang bersangkutan bisa saja menghadapi konsekuensi hukum dan tata kelola. Sanksi pidana bisa iya, karena capaian 1,5% bahkan 0% atau nihil patut diduga terjadi akibat unsur kesengajaan untuk menguntungkan pihak lain atau adanya tindakan penyalahgunaan wewenang. Hal ini bisa masuk keranah tindak pidana. Apalagi capaian PAD 0% menunjukkan kegagalan total dalam fungsi pemungutan, sehingga pimpinan dan pegawai OPD terkait akan menghadapi sanksi finansial (TPP) dan administratif (posisi jabatan) yang berat.
“Jika target dibuat tinggi, namun secara rill ada potensi atau tidak ada usaha sama sekali, hal ini bisa dianggap pemalsuan data target. Pihak Inspektorat atau BPK dapat melakukan audit khusus. Agar target tidak sekedar menjadi dokumen administratif, diperlukan pergeseran fokus dari sekedar “membuat target” menjadi “mencapai target,” pinta Nasrun Hipan yang juga mantan anggota DPRD Banggai. ( MT ).
