PALU – Kepala Dinas Pendidikan (Disidik) Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati V. Windarrusliana, SKM, M.Kes, menegaskan, dirinya sangat optimis dan akan mengawal serta memastikan program “Berani Cerdas” berjalan tepat sasaran di seluruh wilayah Sulteng.

Kepada Radar Sulteng di ruang kejarnya, Kamis  (17/7/2025), Yudiawati mengatakan, beasiswa Berani Cerdas merupakan program bantuan pendidikan yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sulteng di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid.

Program tersebut kata Yudiawati, bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat Sulteng, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Program ini mencakup inisiatif “Anak Miskin Bisa Sekolah” (NAMBASO), yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan tanpa biaya, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi,” ujarnya.

Kata dia, program yang menjadi inisiatif strategis Pemprov Sulteng tersebut, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang ada di Sulteng.

Yudiawati menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi semua pihak dan pengawasan yang ketat.

“Kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses berjalannya  program Berani Cerdas ini benar-benar memberikan dampak positif bagi anak-anak kita. Tidak boleh ada penyimpangan, dan setiap bantuan harus sampai kepada yang berhak, hal ini menjadi komitmen kami selaku ketua program berani cerdas  yang bekerjasama lintas OPD di Pemerintah Sulteng,” jelasnya.

Terkait progres berani cerdas, Yudiwati mengatakan, berdasarkan pemutakhiran data tim berani cerdas,  jumlah pendaftar yang terdata sebanyak 55.000 data, sementara yang sudah melalui proses verifikasi sebanyak 52.000 data dengan 10.000 calon penerima beasiswa sedang dalam tahap pengunggahan ulang berkas.

Menurutnya, pendaftaran dilakukan melalui dua jalur yakni, prestasi dan afirmasi untuk keluarga yang kurang mampu.

“Saat ini total pendaftar untuk jalur prestasi dan afirmasi sebanyak 55.000, sekarang  sedang di proses verifikasi faktual oleh tim berani cerdas. Data ini akan kami koordinasikam,ke Dinas Sosial, Biro Kesra dan Dukcapil, dan akan diupdate setiap harinya,” ungkap Yudiawati.

Terkait tenggat waktu verifikasi yang sedang ramai menjadi perbincangan di masyarakat, Yudiawati menjelaskan, proses unggah berkas akan diperpanjang sampai 30 Juli 2025.

“Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kami juga membuka saluran komunikasi agar masyarakat dapat melaporkan jika ada indikasi penyimpangan atau kendala di lapangan,” ungkapnya.

Yudiawati mengimbau masyarakat dan calon penerima beasiswa agar bisa mengawal program berani cerdas dengan cara memberikan data yang benar, untuk menghindari kesalahan informasi dan hal-hal yang tidak diinginkan.(sulis)

SIGI – Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menekankan pentingnya kerja sama tim dan koordinasi lintas sektor dalam mendorong kemajuan pertanian di Kabupaten Sigi. Hal tersebut disampaikan Rizal saat membuka rapat bersama  Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) se Kabupaten Sigi dan  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Sigi, di Aula Kantor Bupati Sigi, Rabu (16/7/2025).

Dalam sambutannya, Rizal mengapresiasi kekompakan jajaran pertanian Sigi yang terus menjaga semangat kolaborasi dalam mendampingi petani. Ia mengingatkan, keberhasilan program-program pertanian sangat bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan.

“Teamwork, kekompakan, dan koordinasi adalah kekuatan mendasar dalam membangun daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan kementerian dan lembaga pusat dalam mengakses dukungan anggaran dan program. Rizal menyebut, meskipun dirinya memiliki kewenangan sebagai kepala daerah, namun semua kebijakan tetap harus melalui prosedur dan etika pemerintahan yang berlaku.

“Saya tidak bisa semena-mena karena ini menyangkut aturan dan tanggung jawab anggaran negara. Kita harus saling memahami dan berbagi tugas,” katanya.

Rizal juga mengingatkan jajarannya untuk menjaga komunikasi yang sehat dan menghindari praktik tidak sehat di lingkungan kerja. Ia meminta seluruh aparatur tidak menyimpan informasi atau saling menjatuhkan satu sama lain.

“Jangan simpan informasi penting sendiri. Kita harus saling berbagi, saling dukung. Tidak perlu mencari muka, karena saya tahu siapa yang betul-betul bekerja,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga menyinggung pentingnya intervensi pemerintah daerah terhadap pola tanam petani. Menurutnya, penyesuaian jadwal tanam dan pengaturan komoditas sangat penting agar produksi pertanian dapat dioptimalkan.

“Kita harus berani melakukan intervensi pola tanam dan jadwal tanam, demi meningkatkan produksi. Kita tidak bisa biarkan petani berjalan sendiri,” kata Rizal.

Ia menyebut, data pertanian dari provinsi menunjukkan potensi yang besar bagi Sigi untuk menjadi sentra produksi pangan. Dengan dukungan anggaran dan program nasional, serta kesiapan sumber daya lokal, Rizal optimistis sektor pertanian Sigi dapat tumbuh signifikan.

“Kalau kita kompak dan serius, pertumbuhan produksi bisa kita capai. Tinggal bagaimana koordinasi antara penyuluh, BPP, dan dinas berjalan optimal,” katanya.

Bupati Rizal berharap, pertemuan teknis ini menjadi ajang konsolidasi dan pertukaran informasi strategis guna memperkuat dukungan pemerintah kepada petani. Ia meminta seluruh peserta kegiatan untuk menyampaikan hasil diskusi dan rencana kerja secara terbuka demi mendorong ketahanan pangan daerah. (ADK)

PALU – Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Aristan menyatakan, segera menjalin koordinasi dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, guna menindaklanjuti hasil audiensi yang digelar pada Rabu, 2 Juli 2025 lalu.

“Mohon maaf, nanti saya koordinasi kembali dengan Direktur JATAM Sulteng untuk kesiapan pelaksanaan tindak lanjut audiensi yang lalu,” tulis Aristan saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (16/7/2025).

Pada pertemuan sebelumnya, JATAM Sulteng bersama warga Desa Lelang Matamaling, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), menyuarakan penolakan terhadap kehadiran tambang batu gamping di wilayah mereka. Mereka juga menyerahkan dokumen hasil kajian investigatif yang mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam penerbitan izin pertambangan di wilayah karst tersebut.

Direktur JATAM Sulteng, Taufik, menilai bahwa penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di wilayah Bangkep melanggar berbagai regulasi, termasuk Perda Karst dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Laut.

“Dugaan pelanggaran penerbitan WIUP di Desa Lelang Matamaling seharusnya bisa menjadi dasar pencabutan izin. Berdasarkan hasil kajian kami, pemberian izin ini bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan,” ujar Taufik.

Taufik menekankan, keberadaan tambang tidak hanya mengancam ekosistem karst dan wilayah pesisir, tetapi juga membahayakan sumber kehidupan warga.

“WIUP ini harus dicabut karena berpotensi menghilangkan sumber kehidupan warga, termasuk sumber air bersih yang diduga masuk dalam wilayah konsesi tambang. Belum lagi dampaknya terhadap pesisir yang menjadi tumpuan hidup hampir 70 persen masyarakat yang bekerja sebagai nelayan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan 2 Juli, Aristan juga sempat menyampaikan bahwa DPRD akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III untuk membahas tuntutan warga dan JATAM lebih lanjut.(NAS)