PALU-Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Muhidin Mohamad Said, banyak memberikan pandangan soal perkembangan perekonomian Indonesia terkini, terutama respon positifnya terkait efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan utama dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Presiden RI Prabowo Soebianto sedang berupaya menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh negeri Indoensia. Ditampuk kepemimpinan Prabowo, APBN tidak berubah untuk mendukung visi dan misi Presiden.
“Bagaimana APBN kita ini tepat sasaran, “ kata Muhidin.
Dijelaskan Muhidin, program Presiden itu menggunakan asas manfaat makan bergizi, kemudian membangun sekolah-sekolah di bidang pendidikan, berobat gratis di bidang kesehatan, dan di bidang pertanian bagaimana swasembada pangan itu bisa terealisasi.
“Semua fokus sekarang. Dana-dana yang tadinya perjalanan dan rapat-rapat itu yang dikurangi. Jadi yang dimaksudkan efisiensi itu penghematan perjalanan dinas, dan kegiatan rapat disederhanakan hanya menggunakan zoom meeting, “ ujarnya.
Sekarang kita melakukan konsolidasi fiskal, sambil melihat di bulan Juni dan Juli 2025 yang mana bisa mendorong program Nawa Cita dan empat program utamanya yang harus dipenuhi.
Mengenai perawatan infrastruktur jalan, dikatakan Muhidin sesuai aturan itu dalam setahun dilakukan tiga atau dua kali, tetapi terkadang hanya dilakukan sekali dalam setahun. Kita harus jujur, saya mantan kontraktor, oleh karena itu giat ini di cut. Kalau perlu tidak dilakukan, nanti rusak baru dilakukan. Itu memang ada dananya.
“Kebiasaan yang enak-enak ini kan tiba-tiba di rem mati. Terganggu kesenangan ini. Padahal menurut saya kita harus seperti itu. Karena menurut para analisis terlalu banyak hal yang mubasir. Negara ini sudah tiba saatnya harus efisien dan efektif. Tetapi nanti beberapa bulan kedepan baru akan kita rasakan manfaatnya, “ papar Muhidin.
Diakuinya ada sedikit gangguan fiskal, tetapi APBN kita tidak berubah. Tim Pendapatan kita melihat masih dalam batas-batas yang wajar. Belum keluar dari devisit anggaran. Devisit kita kan 2,53. Tidak keluar itu. Jadi belum ada. Kalau toh ada pengurangan pendapatan akibat pajak. Itu tidak masalah karena masih dirange devisit. “Jadi tidak mengganggu APBN sehingga masih terus jalan, “ jelasnya.
Pengaruh Trump Efek
Muhidin yakin tidak akan berpengaruh secara makro dengan kebijakan efisiensi. Tetapi dikatakan ini juga ada pengaruh dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. Dimana setiap negara surplus itu dikenakan pajak tinggi oleh AS, seperti China dll. Sebab situasi dunia sekarang ini tidak ada lagi kawan sejati.
“Bayangkan Trump sekarang dia hukum Canada, dia hukum Uni Eropa, dia hukjum Mexiko. Ini dulunya kolega AS. Karena AS juga mau efisiensi, tidak ada lagi bantu membantu. Dulu kan negara-negara yang sulit dia kasih kelonggaran bea masuk (pajak). Tetapi barangnya yang masuk ke Indonesia, kita kenakan pajak. Sebaliknya barang kita masuk di AS dikenakan pajak murah. Sebab, dalam konstutisi AS mengamanatkan agar negara-negara berkembang diberikan subsidi untuk meningkatkan kemampuannya, “ jelas Muhidin lagi.
“Tapi kamu kan sudah kaya, masa saya kasih terus. Indonesia surplusnya 18 miliar US Dollar. Ynag paling besar suprplusnya itu China ratusan miliar US Dollar. Belum lagi Canada, Jepang, dan Mexiko itu paling besar semua. Ini sudah direm semua, sudah dikenakan pajak.
“Jadi kita tidak perlu panic buying. Cuma memang yang terganggu itu kenikmatan perjalanan dan rapat-rapat dan biaya tidak terduga sekarang diefisiensi. Tidak perlu berangkat lima orang, cukup dua orang. Tidak perlu lagi berangkat-berangkat seperti dulu tiap minggu atau dua minggu, sekarang cukup satu bulan sekali. Kita harus hemat, “ pungkasnya.(abd)