DONGGALA, — Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan tenaga honorer tetap menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, sekaligus menjamin alokasi anggaran untuk tahun 2026.
Bupati Donggala, Vera E. Laruni, menegaskan bahwa status honorer melekat pada OPD tempat mereka bekerja. Karena itu, kebutuhan pembiayaan telah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran daerah tahun depan.
“Honorer ini melekat di OPD masing-masing. Ini sudah dialokasikan untuk 2026,” ujar Vera saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa tidak semua tenaga honorer telah masuk dalam skema penganggaran. Khusus bagi honorer yang sempat melakukan aksi demonstrasi, saat ini masih dalam proses pengusulan sebagai tenaga paruh waktu.
“Yang demo kemarin itu sedang dalam pengusulan paruh waktu, tapi persetujuannya belum turun, sehingga OPD-nya belum menganggarkan,” jelasnya.
Selain itu, Vera juga menyinggung kondisi OPD yang mengalami penggabungan (merger), di mana proses penganggaran untuk tenaga honorer di dalamnya belum sepenuhnya berjalan.
“Untuk OPD merger, memang belum diproses. Saya akan bicarakan dulu dengan bagian perbendaharaan bagaimana solusi dalam sistemnya,” tambahnya.
Pemerintah daerah Donggala, kata Vera, berkomitmen mencari solusi terbaik agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan maupun ketidakpastian status bagi tenaga honorer di lingkup Pemkab Donggala. (bar)
