Biaya Pemeriksaan Lebih Mahal dari RSUD dan Puskesmas
PALU, — Kebijakan pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa baru di Universitas Tadulako (UNTAD) menuai protes. Mahasiswa menilai biaya sebesar Rp65.000 yang dibebankan terlalu tinggi dibandingkan layanan serupa di Puskesmas maupun rumah sakit daerah.
Keberatan tersebut disampaikan dalam audiensi antara perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas fakultas dengan pihak rektorat pada 30 April lalu. Pertemuan yang dihadiri mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, FISIP, hingga Teknik itu membahas kejelasan biaya dan mekanisme pemeriksaan yang dianggap memberatkan mahasiswa baru.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mengusulkan agar pihak universitas menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan di daerah asal mahasiswa. Langkah itu dinilai dapat menekan biaya sekaligus mencegah penumpukan antrean saat proses pendaftaran.
“Kami butuh rincian penggunaan dana yang jelas. Jika ini adalah Badan Layanan Umum (BLU), transparansi alokasi harus dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Audiensi berlangsung tertutup setelah pihak rektorat melarang kehadiran media dan penggunaan alat perekam selama diskusi. Kebijakan ini memicu pertanyaan dari mahasiswa yang menilai pembatasan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi, terlebih isu ini telah menjadi perhatian publik luas.
Pihak rektorat melalui keterangan yang disampaikan dalam forum menjelaskan bahwa kebijakan pemeriksaan kesehatan internal bertujuan memastikan keaslian dokumen medis mahasiswa. Dengan sistem tersebut, universitas dapat memiliki rekam medis digital secara langsung guna menghindari risiko pemalsuan berkas apabila menggunakan layanan eksternal.
Selain itu, pihak kampus juga mengungkapkan adanya pengalihan sebagian dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk proteksi kesehatan mahasiswa dalam bentuk asuransi. Namun, hingga audiensi berlangsung, mahasiswa mengaku belum menerima data konkret maupun dokumen resmi terkait rincian alokasi dana tersebut.
Ketidakjelasan informasi ini memicu ketidakpuasan kolektif di kalangan mahasiswa. Mereka menilai, tanpa transparansi yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan terhadap pengelolaan layanan di lingkungan kampus.
Sementara itu Rektor Untad Prof Amar yang dikonfirmasi Radar Sulteng, Senin (4/5/2026) tidak membalas. (bar)
