PALU,— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merespons tuntutan massa aksi terkait nasib tenaga honorer dengan menjanjikan fasilitasi pertemuan bersama Bupati Donggala. Namun, massa belum dapat bertemu langsung dengan gubernur karena sedang menjalankan tugas di luar daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran gubernur dalam aksi tersebut.
“Kami mohon maaf, saat ini Pak Gubernur belum bisa bertemu langsung karena ada kegiatan di Jakarta sejak pagi tadi,” ujar Rudi, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi tetap membuka ruang dialog dengan mekanisme yang lebih terstruktur. Salah satunya melalui pengajuan surat resmi dari perwakilan massa aksi.
“Silakan dibuat surat perwakilan yang ditujukan kepada Pak Gubernur. Dari surat itu nanti Pak Gubernur akan menyampaikan dan memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Donggala,” jelasnya.
Menurut Rudi, langkah tersebut menjadi cara konkret untuk mempertemukan pihak-pihak terkait dan membahas persoalan honorer secara langsung.
“Kami pikir langkah konkret yang real itu melalui surat tadi, nanti Pak Gubernur akan alokasikan waktu setelah kembali dari luar kota bersama Ibu Bupati,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi memiliki komitmen untuk membantu mencari solusi atas persoalan yang disuarakan massa, termasuk keterlambatan pembayaran hak tenaga honorer.
“Pemerintah provinsi akan respect, akan memberikan dukungan dan mencari penyelesaian terbaik terhadap hal-hal yang disampaikan,” tegas Rudi.
Rudi juga meminta perwakilan massa untuk menindaklanjuti arahan tersebut agar proses fasilitasi bisa segera berjalan.
“Kami yakin Pak Gubernur komit untuk membantu dan memfasilitasi hal ini,” pungkasnya. (NAS)
