PALU,— Ratusan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah menggelar aksi di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (4/5/2026). Dalam aksi tersebut, isu keterlambatan pembayaran gaji honorer hingga tunjangan hari raya (THR) menjadi sorotan utama.
Koordinator lapangan aksi, Moh. Raslin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus beralasan soal keterbatasan anggaran. Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan potensi keuangan daerah.
“Sulawesi Tengah itu sebenarnya banyak uang. Tidak boleh beralasan. APBD kita sering diprioritaskan ke hal-hal yang tidak jelas, sementara honorer menjerit,” ujar Raslin.
Dalam orasinya, Raslin juga mengungkapkan bahwa dalam massa aksi tersebut ada seorang guru honorer dari Kabupaten Donggala yang telah mengabdi sebagai tenaga honor selama 23 tahun dengan gaji sebesar 300 ribu per bulannya.
Ia mengungkapkan, ratusan tenaga honorer di Kabupaten Donggala belum menerima gaji selama empat bulan terakhir. Selain itu, banyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga belum menerima THR.
“Honorer ini sudah empat bulan belum dibayarkan. Bahkan THR PPPK juga belum jelas. Padahal kalau mau jujur, lebih berguna honorer daripada DPR. Apa kerja mereka?” katanya.
“Bahkan ada seorang guru honorer dari Donggala yang sudah mengabdi selama 23 tahun dengan gaji sekitar 300 ribu rupiah per bulannya, bukan main pemerintah ini.” tambah Raslin.
Aksi tersebut diikuti diwarnai dengan long march dan kampanye terbuka. Massa berasal dari berbagai elemen, termasuk serikat buruh, mahasiswa, komunitas penyintas bencana, hingga organisasi perempuan.
Selain isu honorer, massa juga membawa tuntutan lain, seperti perlindungan buruh, penghentian kebijakan yang merugikan rakyat kecil, hingga penyelesaian hak hunian bagi penyintas bencana.
Raslin menyoroti kondisi penyintas bencana Sulawesi Tengah yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan tempat tinggal layak.
“Sudah delapan tahun bencana, tapi masih ada penyintas yang belum dapat hunian karena tidak punya alas hak. Negara harus hadir untuk mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, aksi kemungkinan berlangsung hingga malam hari sambil menunggu respons dari DPRD maupun pemerintah provinsi.
“Kalau hanya aksi biasa, sering kali aspirasi tidak digubris. Karena itu kami bertahan sampai ada kejelasan. Ini cara kami menegaskan bahwa negara harus hadir dalam urusan honorer dan rakyat kecil,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Raslin juga mengkritik ketimpangan antara kontribusi daerah dan dana yang kembali ke Sulawesi Tengah dari pemerintah pusat.
“Setiap tahun Sulawesi Tengah menyumbang sekitar Rp570 triliun ke pusat, tapi kita hanya dapat sekitar Rp222 miliar. Ini tidak seimbang,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk memastikan pembayaran hak honorer dan PPPK serta memperbaiki kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (NAS)
