Kenapa Tidak Bisa di Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta/ Poliklinik?
PALU, – Aktivis Sulawesi Tengah, Asrudin Rongka, mempertanyakan orientasi kebijakan kampus Untad yang dinilai berpotensi mengabaikan keselamatan mahasiswa.
Menurut Asrudin yang juga Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, kewajiban pemeriksaan kesehatan yang mengharuskan calon mahasiswa datang langsung ke Palu tidak hanya membebani secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan keselamatan perjalanan, khususnya bagi mahasiswa dari daerah terpencil dan kepulauan.
“Ini bukan sekadar soal administrasi kampus. Ketika mahasiswa harus menempuh perjalanan jauh dengan risiko tinggi, aspek keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan Kesehatan bisa dilakukan di mana saja. Baik di poliklinik, RSUD, atau poliklinik swasta.
“Masalahnya kenapa Untad tidak mau, dan memaksakan harus pemeriksaan di RS Untad. Padahal jenis pemeriksaan yang dimintakan bisa diperiksa di rumah sakit daerah atau di poliklinik swasta,” kata Asrudin.
“Apakah Untad meragukan RSUD Daerah atau polklinik swasta?,” tanya Asrudin.
Ia menanyakan aspek transparansi anggaran dari kebijakan tersebut. Dengan jumlah calon mahasiswa baru yang mencapai ribuan setiap tahun, Asrudin mempertanyakan akumulasi dana yang diperoleh dari biaya pemeriksaan kesehatan.
“Publik berhak tahu berapa total dana yang terkumpul dari biaya pemkes ini dengan nilai Rp65 ribu per mahasiswa. Sampai Rp1 miliar? Jangan sampai muncul kesan bahwa kampus lebih fokus pada profit daripada keselamatan mahasiswa,” ujarnya.
MAHASIWA POSO MENINGGAL SETELAH PERIKSA KESEHATAN DI UNTAD
Seorang calon mahasiswa baru, Fabian Gilbertos Cesario, meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas usai mengikuti pemeriksaan kesehatan di Palu.
Korban yang merupakan warga Kelurahan Tentena itu mengalami kecelakaan di Dusun Ratolene, Kelurahan Kasiguncu, di ruas Jalan Trans Sulawesi, Senin (27/4/2026).
Berdasarkan keterangan Satlantas Polres Poso, korban saat itu dalam perjalanan pulang dari Palu menuju Poso. Sepeda motor yang dikendarainya diduga oleng di jalan berkelok dan menabrak dump truk yang dikemudikan Anwar alias Bedu.
Sebelumnya, Ikatan Pemuda Banggai Kepulauan Palu juga telah mengingatkan kebijakan Untad. Ketua Umumnya, Nasrun, menyebut biaya pemeriksaan kesehatan sebesar Rp65.000 hanya sebagian kecil dari total beban yang harus ditanggung mahasiswa.
Mahasiswa dari Kabupaten Banggai Kepulauan dan daerah lain yang jauh harus mengeluarkan biaya transportasi dari desa ke Salakan, lanjut ke Luwuk, hingga ke Palu, ditambah biaya hidup selama beberapa hari. Total pengeluaran bisa mendekati Rp1 juta bahkan lebih.
Di sisi lain, sistem penjadwalan pemeriksaan melalui tautan daring dengan kuota terbatas sekitar 300 orang per hari dinilai menimbulkan kebingungan. Banyak calon mahasiswa merasa harus segera berangkat agar tidak kehabisan jadwal.
Pihak Universitas Tadulako sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan pemeriksaan kesehatan bertujuan memastikan validitas data kesehatan mahasiswa serta mencegah pemalsuan dokumen.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Andi Rusdin, menegaskan bahwa calon mahasiswa luar daerah dapat melakukan pemeriksaan kesehatan setelah tiba di Palu bersamaan dengan persiapan kegiatan PKKMB.
Namun, faktanya calon mahasiswa tetap diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan di Palu setelah melakukan pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan.
Setelah melakukan pembayaran, calon mahasiswa diarahkan membuka tautan resmi dari rumah sakit milik kampus untuk memilih jadwal pemeriksaan kesehatan.
“Setelah dibayar pemkes, kami disuruh buka link RS Untad dan ada jadwal yang harus dipilih,” ujar salah satu mahasiswa.
Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan calon mahasiswa. Meski secara aturan disebutkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan setelah tiba di Palu, banyak calon mahasiswa tetap berpatokan pada jadwal yang telah ditentukan sehingga merasa harus segera berangkat lebih awal agar tidak tertinggal.
Hal ini dinilai memicu tekanan tersendiri bagi calon mahasiswa dari daerah kepulauan dan terjauh yang harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan.
Sejumlah pihak juga mempertanyakan mengapa pemeriksaan kesehatan tidak dapat dilakukan di rumah sakit daerah, yang dinilai mampu melakukan pemeriksaan serupa. (bar)
