PARIGI, Radar Sulteng – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal melalui inovasi GEMPITA PARIMO (Gerakan Hilirisasi Kelapa Dalam Terpadu). Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan nilai tambah komoditas kelapa melalui pengolahan dari hulu hingga hilir.
Inovasi tersebut diprakarsai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, SKM., M.Kes., dengan pendampingan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, SSTP., M.AP.
Aswini Dimple mengatakan Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa dalam dengan luas mencapai lebih dari 25.854 hektare. Komoditas tersebut menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 35 ribu kepala keluarga petani. Namun selama ini, sebagian besar hasil panen masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain.
“Sebagian besar hasil produksi kita selama ini dijual keluar dalam bentuk buah mentah. Kebiasaan ini membuat nilai tambah ekonominya justru dinikmati oleh daerah lain. Melalui Gerakan GEMPITA PARIMO, kita ingin mengubah pola pikir dan tata kelola tersebut dari hulu hingga hilir,” ujar Aswini.
Melalui GEMPITA PARIMO, pemerintah daerah menerapkan konsep pengelolaan kelapa secara terpadu atau zero waste, sehingga seluruh bagian buah kelapa dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi. Selain daging kelapa, air kelapa, tempurung, hingga sabut akan diolah menjadi berbagai produk seperti Virgin Coconut Oil (VCO), briket arang, coco peat, dan produk turunan lainnya.
Untuk mendukung pengembangan industri hilirisasi tersebut, Pemkab Parimo juga meluncurkan aplikasi Si Gempita (Sistem Informasi Gerakan Hilirisasi Kelapa Terpadu). Aplikasi ini berfungsi sebagai basis data yang memetakan potensi komoditas kelapa di setiap wilayah secara akurat dan berbasis data real time, sehingga memudahkan perencanaan, distribusi, hingga pengembangan industri.
Program ini juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan industri hilirisasi diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga bagi hasil panen petani.
Aswini menegaskan, pemerintah ingin memastikan petani menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari proses hilirisasi, bukan sekadar pemasok bahan baku.
“Kami ingin memastikan bahwa petani tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama yang menikmati manisnya hilirisasi. Dengan sinergi seluruh OPD, elemen masyarakat, serta pelaku usaha, Parigi Moutong siap bertransformasi menjadi pusat industri pengolahan kelapa yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)
