BANGGAI, Radar Sulteng – Masyarakat Desa Mayayap, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid terkait dugaan pencemaran limbah pertambangan nikel yang dikaitkan dengan aktivitas PT Integra Mining Nusantara Indonesia (IMNI).
Hingga kini, masyarakat mengaku belum merasakan penyelesaian konkret atas persoalan yang berdampak terhadap lahan pertanian mereka.
Dr Hasrin Rahim, selaku masyarakat Desa Mayayap dan kuasa hukum, mengatakan rekomendasi gubernur terkait persoalan tersebut bukan kali pertama disampaikan. Namun, menurut dia, berulangnya rekomendasi dan kunjungan tim ke lokasi belum diikuti realisasi penyelesaian yang diharapkan masyarakat.
“Rekomendasi gubernur bukan baru kali ini turun, melainkan sudah dua kali. Hasil temuan 10 bulan lalu menunjukkan ada 17 indikator penyimpangan yang dilakukan perusahaan,” ujar Hasrin Rahim, Selasa (20/10/2026).
Menurut Hasrin, dokumen Amdal perusahaan terbit pada 2021, sementara aktivitas operasional perusahaan disebut telah berlangsung sejak 2019. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen lingkungan serta kegiatan pertambangan di lapangan.
Dampak yang dikeluhkan masyarakat, lanjut Hasrin, berkaitan dengan sekitar 492 hektare lahan pertanian milik warga yang telah bersertifikat. Lahan tersebut disebut tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal akibat dampak yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel PT IMNI.
Berdasarkan informasi hasil pengujian yang disampaikannya, kandungan kobalt disebut mencapai 19 kali lipat dari nilai pembanding yang digunakan. Kondisi itu, menurut Hasrin, membuat hasil panen padi warga tidak layak dikonsumsi.
“Kurang lebih 492 hektare lahan masyarakat yang sudah bersertifikat tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat sudah lama menderita karena sawah mereka tidak lagi memberikan hasil yang bisa diandalkan,” ujar Hasrin.
Hasrin menjelaskan, setelah temuan awal disampaikan kepada pemerintah provinsi, persoalan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pihak perusahaan. Dalam proses itu, perusahaan disebut meminta agar dilakukan pemeriksaan oleh tim independen untuk memastikan kondisi di lapangan.
Tim independen dari Universitas Tadulako (Untad) kemudian disebut turun melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel. Hasrin mengklaim hasil pemeriksaan tersebut menguatkan dugaan adanya pencemaran yang berkaitan dengan limbah pertambangan nikel PT IMNI.
Ia juga menyebut sampel pembanding menunjukkan angka kandungan kobalt yang mencapai 20 kali lipat.
“Rekomendasi gubernur sudah berulang kali disampaikan. Tim juga sudah turun ke lapangan, tetapi sampai sekarang masyarakat belum melihat realisasi yang benar-benar menyelesaikan persoalan sawah mereka,” katanya.
Hasrin berharap Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat Desa Mayayap. Ia meminta pemerintah memastikan tindak lanjut atas temuan dan hasil kajian yang telah dilakukan, termasuk memperjelas langkah penanganan dampak terhadap lahan pertanian warga.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai pemulihan lahan, keamanan hasil pertanian, serta bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami petani.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten memberikan perhatian lebih besar terhadap nasib petani yang lahannya terdampak. Hasrin mengkritik minimnya perhatian yang dirasakan masyarakat dan menilai persoalan pertanian di Mayayap tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Pak Gubernur diharap memperhatikan rakyat jangan sekadar kampanye tanpa realisasi supaya masyarakat tahu gubernur berpihak kepada rakyat,” kata Hasrin.
Ia juga mengkritik perhatian Pemerintah Kabupaten Banggai terhadap masyarakat Desa Mayayap. Menurut Hasrin, persoalan lahan pertanian yang dikeluhkan warga belum mendapat perhatian memadai.
“Kemudian bupati Banggai tidak pernah memperhatikan masyarakatnya hanya bolak balik Jakarta, lahan pertanian diterlantarkan,” ujarnya. (bar)
