PALU – Sejumlah warga di Witaponda – Morowali, mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Senin 3 Januari 2021. Kedatangan mereka untuk memprotes pengusaha tambang yang beroperasi di wilayah Witaponda yang tidak melibatkan mereka – khususnya dalam joint operation pelaksanaan tambang di wilayah itu.
Juru bicara aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Sulteng itu, meminta Pemerintah Provinsi memberikan perhatian kepada warga setempat. Apa lagi kata mereka, jika hanya urusan menjadi mitra (JO) para pemegang IUP – sumber daya mereka masih mampu untuk mengerjakannya. ”Kami minta, warga di sekitar tambang harus diberdayakan. Jangan hanya pengusaha dari luar yang mendapat prioritas,” kata jubir aksi di depan Tim Ahli Gubernur Ridha Saleh dan Asisten I Gubernur, Rudy Dewanto.
Menurut peserta aksi, tetangganya di Kabupaten Morowali, seperti Bahodopi pemberdayaan warga lokal sudah berjalan. Mestinya pola yang sama juga diterapkan di daerahnya – Witaponda, sehingga sumber daya alam mampu memberi kontribusi terhadap warga lokal – tidak hanya pemegang IUP yang berasal dari Jakarta.
Anggota DPRD Provinsi Sulteng dari dapil Morowali, Ambo Dalle mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami warga di daerah pemilihannya itu. Menurut Ambo Dalle, ia bisa merasakan kegelisahan warga di Witaponda, karena sebaga warga yang tinggal di wilayah tambang, mereka berhak mendapatkan kesejahteraan dari hasil sumber daya alam di kampung mereka.
Pihaknya, aku Ambo Dalle sebagai anggota Komisi III DPRD Sulteng, yang membidangi ekonomi akan mengomunikasikan persoalan ini ke pihak-pihak terkait termasuk ESDM dan Gubernur Sulteng, agar masalah ini disahuti oleh pemerintah. Pihaknya sejak dulu sudah berusaha membuka komunikasi dengan para pemegang IUP itu, agar menyertakan warga setempat. Namun belum berhasil. Dengan adanya aspirasi yang disampaikan itu, politisi Partai Gerindra itu meminta agar Gubernur mendengar dan mengakomodasi kepentingan warga di Kecamatan Witaponda itu. ***
Penulis: Adiatma