PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid terus memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) agar lebih berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah.
Upaya tersebut dilakukan bersama jajaran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pertemuan dengan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said dan Anggota Banggar DPR RI Hamka Baco Kady, pada Jumat (21/8/2026)
Dalam pertemuan itu, Gubernur menyampaikan langsung aspirasi daerah terkait DBH yang dinilai memiliki arti penting bagi Sulawesi Tengah. DBH menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyampaikan bahwa DBH memiliki arti penting bagi Sulawesi Tengah, karena menyangkut kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Anwar.
Ia bersyukur aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari Banggar DPR RI. Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengawal persoalan DBH hingga tuntas.
“Kami mendapat dukungan untuk bersama-sama mengawal persoalan DBH ini agar kepentingan daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah dapat diperjuangkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Perjuangan DBH untuk mendapatkan hak lebih adil sebelumnya juga disampaikan Gubernur Anwar Hafid bersama Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan jajaran Pemprov Sulteng saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam, terutama Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan nikel.
Anwar menilai posisi kedua daerah tersebut perlu dilihat secara utuh dalam kebijakan DBH. Menurutnya, Morowali dan Morowali Utara tidak lagi sekadar menjadi daerah penghasil nikel, tetapi telah berkembang menjadi kawasan industri pengolahan berskala besar yang memberikan nilai tambah bagi rantai industri nasional.
“Jika daerah sudah menjadi bagian dari proses pengolahan dan memberikan nilai tambah bagi industri nasional, maka kontribusi tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan fiskal,” tegasnya.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri ESDM. Anwar berharap pembahasan dan pengawalan bersama pemerintah pusat dapat segera menghasilkan kebijakan DBH yang lebih adil bagi Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, respons positif datang dari Pak Menteri. Insyaallah ada kabar baik bagi Sulawesi Tengah dalam waktu sesegera mungkin menyangkut Dana Bagi Hasil,” pungkasnya. (bar)
