PALU, Radar Sulteng Fakultas Hukum Universitas Tadulako (FH Untad) bersama Badan Keahlian DPR RI memperkuat sinergi dalam bidang legislasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA), pada Jumat (4/9/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Kedokteran Untad tersebut dirangkaikan dengan Kuliah Umum dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-45 Fakultas Hukum Untad.
Penandatanganan MoU dilakukan antara Universitas Tadulako dan Badan Keahlian DPR RI, sementara MoA ditandatangani antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dengan Fakultas Hukum Untad.
Kegiatan tersebut mengusung tema “45 Tahun Fakultas Hukum Mengabdi, Berkarya, Berintegritas dan Berdampak”.
Dekan Fakultas Hukum Untad, Dr. Awaluddin, S.H., S.E., M.H., dalam pengantarnya menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan Badan Keahlian DPR RI. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka ruang bagi civitas akademika Fakultas Hukum Untad untuk berkontribusi dalam pembahasan berbagai isu hukum dan kebijakan di tingkat nasional.
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., bersama Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., turut hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.
Rektor menegaskan bahwa kerja sama antara perguruan tinggi dan Badan Keahlian DPR RI tidak hanya menjadi bentuk hubungan kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
“Perguruan tinggi harus mengambil bagian aktif dalam proses legislasi agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga berkeadilan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rektor.
Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., menyampaikan pentingnya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi sebagai salah satu basis ilmiah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kuliah Umum bertajuk “Memastikan Aspirasi sampai ke Legislasi: Fungsi Legislasi DPR RI dan Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.
Dalam pemaparannya, Prof. Bayu menjelaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan lintas disiplin ilmu. Salah satunya melalui pemanfaatan data dan kepakaran akademisi untuk mendukung pembahasan rancangan undang-undang di DPR RI.
Selain itu, kerja sama tersebut juga membuka peluang pengembangan program dosen praktisi dan kegiatan magang bagi mahasiswa.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan sosialisasi kerja sama oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Pada sesi terakhir, kegiatan dilanjutkan dengan FGD bertema “Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria”.
FGD menghadirkan dua akademisi Fakultas Hukum Untad, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai narasumber.
Diskusi juga melibatkan sejumlah penanggap, yakni Dr. Hj. Sitti Fatimah Maddusila, S.H., M.Hum., Dr. Hj. Nursiah Moh. Yunus, S.H., M.H., Manga Patila, S.H., M.H., Dr. Syamsul Haling, S.H., M.H., Dr. Kaharudin Syah, S.H., M.H., serta Nurdin, S.Si.T., M.A.P., Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. (bar/*)
