PALU,— Ketua dan Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Sulawesi Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik, oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulteng Junaidi, yang dirangkaikan dengan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) APRI Sulteng, di Hotel Santika Palu, Senin (11/5/2026).
Kegiatan bertema “Penghulu Tangguh Sulteng Berani Merebut Era Kejayaan Sulawesi Tengah Nambaso” tersebut dibuka Gubernur Sulteng, yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat TNI-Polri, tokoh agama, dan penghulu dari berbagai kabupaten dan kota di Sulteng.
Junaidin berharap, kepengurusan APRI yang baru dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
“Penghulu memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam pelayanan pernikahan dan pembinaan keluarga. Karena itu, citra dan integritas penghulu harus terus dijaga,” kata Junaidin.
Junaidi menilai APRI memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua PW APRI Sulteng Isram Said Lolo mengatakan, Rakerwil tersebut bertujuan menyiapkan agenda organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memperkuat peran penghulu sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan dan sosial.
“Dalam satu periode ke depan, kami akan memaksimalkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya terkait legalitas pernikahan dan edukasi hukum keluarga,” kata Isaram.
Menurut Isram, fenomena nikah siri masih menjadi persoalan serius karena sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara.
Karena itu kata dia, APRI mendorong program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah untuk mengedukasi masyarakat agar setiap pernikahan tercatat resmi di negara.
Isram menyoroti potensi praktik kawin kontrak di wilayah investasi yang banyak didatangi tenaga kerja asing.
Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan pengawasan bersama antara penghulu, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat APRI, H. Madari, mengatakan tantangan penghulu saat ini semakin kompleks, terutama terkait persoalan nikah siri, kawin kontrak, dan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.
Menurut Madari, APRI mendorong program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas pernikahan.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pencatatan nikah bukan sekadar administrasi, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum bagi keluarga,” ujarnya.
Madari juga menyoroti potensi persoalan perkawinan campuran di daerah investasi seperti Morowali yang banyak didatangi tenaga kerja asing.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan pengawasan terhadap perkawinan campuran perlu dilakukan secara bersama antara pihak imigrasi dan penghulu.
Menurut dia, sejumlah kasus menunjukkan adanya warga negara asing yang menikah dengan warga Indonesia untuk kepentingan izin tinggal maupun administrasi lainnya.
“Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi penting agar potensi penyalahgunaan administrasi dapat dicegah,” kata Akmal.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menilai penghulu tidak hanya berperan dalam pelayanan pernikahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan hubungan antarumat beragama di daerah.
Rakerwil PW APRI Sulawesi Tengah tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi organisasi, di antaranya peningkatan kapasitas penghulu, penguatan edukasi pencatatan nikah, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait di Sulteng. (Lam)
