PALU, Radar Sulteng – Sistem kelistrikan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan wilayah interkoneksi Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) mengalami defisit daya hingga sekitar 160 Megawatt (MW) pada jam beban puncak. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab diberlakukannya pemadaman listrik bergilir dalam beberapa pekan terakhir.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulteng bersama jajaran PLN UP3 Palu di Gedung DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Selasa (15/9/2026).
Manajer PLN UP3 Palu, Ansar, menjelaskan defisit daya tersebut dipengaruhi menurunnya kemampuan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Penurunan debit air di wilayah tangkapan air menyebabkan produksi pembangkit berkurang sehingga pasokan listrik tidak mampu memenuhi kebutuhan pada saat beban puncak.
Untuk penyebab utamanya berasal dari penurunan kemampuan pembangkit air (PLTA) terkait krisis air atau El Nino sehingga pasokan menurun.
Manajer PLN UP3 Palu, Ansa juga mengungkapkan alasan dibalik pemadam listril bergilir yakni penyebab utamanya berasal dari penurunan kemampuan pembangkit air (PLTA) terkait krisis air / El Nino sehingga pasokan menurun.
Dalam RDP tersebut diketahui bahwa kondisi kelistrikan di Sulteng mengalami defisit regional sebesar 30 MW pada saat beban puncak sistem mencapai kurang lebih 270 MW, di mana kapasitas PLTA Sulewana yang tersedia saat ini hanya tersisa sekitar 90 MW sehingga pasokan dari beberapa PLTU dan PLTD terpaksa disuntikkan demi menutupi kekurangan daya tersebut. Diketahui dalam RDP kondisi kelistrikan tidak hanya di Sulteng tapi juga di wilayah Sulbagsel juga mengalami defisit 130 MW yang memperngaruhi kondisi kelistrian di Sulteng.
Lebih lanjut, Ansar memaparkan data per 15 September 2026 mengenai total permintaan pengurangan beban gabungan untuk wilayah Sulbagsel dan Sulteng yang dipantau per interval 30 menit. Kebutuhan pengurangan beban mulai muncul sejak pukul 08.00 WITA dan terus merangkak naik secara bertahap seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
Kekurangan daya mencapai puncaknya pada pukul 15.00 hingga 17.00 WITA dengan total defisit mencapai ±160 MW—yang merupakan akumulasi dari defisit Sulbagsel sebesar 130 MW dan Sulteng sebesar 30 MW. Kondisi kelistrikan baru berangsur menurun secara bertahap hingga akhirnya kembali normal (0 MW) pada pukul 22.00 WITA.
Ansar mengatakan, PLN menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam jangka pendek, PLN akan mengoptimalkan pembangkit diesel sewa yang telah tersedia, mempercepat pemeliharaan unit pembangkit serta interkoneksi, dan menambah kapasitas melalui sewa pembangkit.
“Salah satu solusi jangka pendeknya adalah menyewa pembangkit baru. Perencanaannya sendiri sudah berjalan dan kami lakukan percepatan,” ujarnya.
Selain itu, PLN juga melakukan rekayasa cuaca di wilayah tangkapan air. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan debit air yang menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air.
“Untuk mengatasi defisit ini, dalam tiga minggu terakhir kami juga sudah melakukan rekayasa cuaca dengan harapan bisa meningkatkan debit air di sistem besar kelistrikan Sulteng,” jelas Ansar.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, PLN menyiapkan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLN juga akan berkolaborasi dengan sejumlah anak perusahaan, di antaranya Nusantara Power dan Nusadaya.
DPRD Minta Solusi
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandy Adhiprabowo Nayoan, mengatakan pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Dandy, keluhan masyarakat terkait pemadaman juga banyak disampaikan melalui media sosial. Selain aktivitas rumah tangga, kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi.
“Jujur saja, kami sering melihat keluhan di media sosial terkait pemadaman listrik ini yang terkadang jadwalnya tidak menentu. Masalah ini tidak hanya berefek pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga berdampak pada fasilitas publik, kehidupan sosial, serta perputaran ekonomi masyarakat,” kata Dandy.
Karena itu, Komisi III meminta tenaga ahli DPRD Sulteng merumuskan rekomendasi resmi sebagai tindak lanjut hasil RDP. Salah satu rekomendasi yang dibahas adalah pemenuhan kebutuhan sewa mesin diesel sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi defisit daya.
Untuk jangka panjang, DPRD mendorong pengembangan energi baru terbarukan, termasuk PLTS, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kelistrikan di Sulteng.
Dandy mengatakan penanganan persoalan kelistrikan juga berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulteng melalui program Sembilan Berani, khususnya program Berani Menyala.
“Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap visi-misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam program Sembilan Berani, khususnya Berani Menyala, pemerintah provinsi harus mengambil peran besar untuk mendorong dan memperjuangkan program-program ini, baik untuk solusi jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkasnya. (ZAR)
