back to top
Rabu, 18 November 2026
BerandaPALUKAK Laporkan Proyek RS Pendidikan Untad Rp172 Miliar ke...

KAK Laporkan Proyek RS Pendidikan Untad Rp172 Miliar ke Kejati

Dugaan Kerugian Negara Ditaksir Rp8,5 Miliar

PALU, Radar Sulteng – Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng segera menindaklanjuti laporan dugaan permasalahan proyek rehabilitasi dan renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako (Untad) senilai sekitar Rp172 miliar bersumber dari APBN.

KAK memperkirakan terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp8,5 miliar berdasarkan telaah awal terhadap dokumen Bill of Quantities (BoQ) dan hasil pemeriksaan lapangan.

Ketua KAK Sulteng, Marwan Abdul Kadir, menyampaikan bahwa laporan pengaduan tersebut telah diserahkan kepada Kejati Sulteng pada 12 Oktober 2026 bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, yakni KRAK Sulteng, JPKP, dan LKPK.

“Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik di lapangan. Rumah sakit ini menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga semakin cepat diperiksa, semakin cepat pula kepastian penyelesaiannya,” demikian keterangan KAK yang disampaikan kepada Radar Sulteng, Minggu (15/11/2026).

Proyek rehabilitasi dan renovasi RS Pendidikan Untad tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp172 miliar dan dibiayai melalui pinjaman luar negeri dalam program rehabilitasi pascagempa.

KAK mengungkapkan, laporan awal mengenai kondisi rumah sakit telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Prasarana Strategis dan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada 9 Oktober 2026.

Laporan itu, menurut KAK, bertujuan meminta kementerian selaku pemilik proyek memeriksa dan menuntaskan berbagai kekurangan agar rumah sakit dapat terakreditasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, sehari setelah laporan dikirim, KAK mengaku menerima somasi dari pihak penyedia jasa. Somasi tersebut dikirim seorang advokat yang juga menyatakan diri sebagai komisaris salah satu perusahaan anggota KSO pelaksana proyek.

Dalam somasi itu, KAK mengaku dituduh melakukan pemerasan dan diminta mencabut laporan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Jika tidak dipenuhi, pihak pelapor somasi mengancam akan menempuh jalur pidana dan gugatan hukum.

Menanggapi hal tersebut, KAK menegaskan tidak akan mencabut laporannya. Ketua KAK Sulteng bahkan telah melaporkan tuduhan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng pada 19 Oktober 2026 atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui dokumen elektronik.

“Kami tidak pernah meminta, menjanjikan, atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun. Karena itu, kami berharap Polda Sulteng menangani laporan ini secara profesional, objektif, dan transparan, termasuk meminta pengirim somasi membuktikan tuduhannya,” ungkap Marwan.

KAK menyebut, laporan dugaan permasalahan proyek tersebut berangkat dari kunjungan lapangan pada 8 Oktober 2026. Dalam kunjungan itu, mereka menemukan sejumlah fasilitas rumah sakit yang dinilai belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Temuan tersebut antara lain ruang operasi dan ICU yang belum dapat difungsikan, satu dari lima unit lift tidak berfungsi, sejumlah stop kontak listrik tidak berfungsi, banyak WC tersumbat, serta ruangan di Lantai III Gedung A yang belum memiliki sekat.

Padahal, rumah sakit tersebut telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan. Kondisi itu dinilai menjadi persoalan karena fasilitas vital seperti ruang operasi dan ICU merupakan bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan.

KAK juga mengaku telah menelaah dokumen BoQ atas nama KSO pelaksana proyek. Dari telaah awal tersebut, mereka menemukan sejumlah harga satuan yang dianggap janggal, terutama pada pekerjaan instalasi listrik dan tata udara.

Selain itu, terdapat sejumlah item pekerjaan ruang operasi, ICU, partisi, dan lift yang menurut hasil pemeriksaan lapangan belum terpasang atau belum berfungsi.

Berdasarkan temuan tersebut, KAK memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp8,5 miliar.

Meski demikian, KAK menegaskan angka tersebut masih sebatas perkiraan awal. Perhitungan kerugian negara sepenuhnya menjadi kewenangan auditor negara, sementara dokumen BoQ yang dimiliki perlu disandingkan dengan dokumen kontrak resmi.

KAK turut mempertanyakan pernyataan pihak penyedia jasa di media yang menyebut ruang operasi dan ICU bukan bagian dari lingkup kontrak pekerjaan mereka.

Menurut KAK, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan dan diuji melalui pemeriksaan oleh Kejati Sulteng.

Jika ruang operasi dan ICU masuk dalam lingkup kontrak, perlu dijelaskan alasan kedua fasilitas tersebut belum berfungsi. Sebaliknya, jika tidak masuk dalam kontrak, KAK mempertanyakan alasan rehabilitasi rumah sakit pendidikan dilakukan tanpa mencakup fasilitas vital tersebut.

“Kedua pertanyaan itu kami serahkan kepada Kejati Sulteng untuk diuji,” kata Marwan.

Saat ini, KAK mengaku sedang menyiapkan keterangan tambahan berupa data dan dokumen baru untuk diserahkan langsung kepada penyidik. Dokumen tersebut tidak dibuka ke publik demi kepentingan pemeriksaan.

Disamping itu, KAK menyatakan siap memberikan keterangan maupun dokumen tambahan kapan saja apabila dibutuhkan oleh Kejati Sulteng.

“Kami berharap Kejati Sulteng segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan tuntas. Harapan kami, rumah sakit ini segera dapat melayani masyarakat Sulawesi Tengah sebagaimana mestinya,” tutup KAK.

Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulteng Muhammad Fikri SH MH yang dikonfirmasi mengatakan, telah menerima laporan tersebut.

“Laporan RS Untad sudah masuk di bidang pidsus namun masih dalam pertelaahan pimpinan untuk tahap selanjutnya,” ujar Fikri yang dikonfirmasi sebelumnya. (bar)

BERITA TERKAIT >

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI >

Konsekuensi Berat Menanti CV. Abanda Sarana

0
Asrudin : PPK Dinkes Diminta Bersikap Tegas BANGGAI, Radar Sulteng,- CV Abanda Sarana, kontraktor pelaksana proyek pembangunan Puskesmas Poh Kecamatan Pagimana, senilai Rp7,5 miliar yang...

TERPOPULER >