Nurmasita Datu Adam : Kita Tidak Menginginkan Proyek Ini Gagal
BANGGAI, Radar Sulteng,- Proyek pembangunan puskesmas di Desa Poh Kecamatan Pagimana, yang dibandrol Rp7.525.000.000, dan pembiayannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dipastikan tidak akan mampu diselesaikan oleh kontraktor CV. Abanda Sarana sesuai waktu pelaksanaannya selama 150 hari terhitung tanggal kontrak 15 Juli 2026.
Pantauan Radar Sulteng dilokasi proyek, bahwa serapan DAK fisik yang rendah dan kegagalan pencapaian output terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan puskesmas Poh, pihak penyedia CV. Abanda Sarana, wajib dilakukan evaluasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Banggai, apakah kontraktor tersebut masih mampu menyelesaikan pekerjaan atau kontrak harus diberhentikan atau diputus pada akhir tahun (Desember 2026).
Proyek pembangunan puskesmas Poh yang memiliki batas kontrak hingga 11 Desember 2026, jika proyek ini gagal diselesaikan pada batas waktu tersebut dengan status pencairan uang muka 25 persen atau Rp1.881.250.000, otomatis penyedia jasa CV. Abanda Sarana dan PPK akan menghadapi konsekuensi hukum, finansial dan administratif sesuai regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres No.16 tahun 2018 beserta perubahannya Perpres No.12 tahun 2021 dan Perpres No.46 tahun 2025).
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Banggai, Hj. Nurmasita Datu Adam, S.Kep, mengakui bahwa pencairan dana DAK terkait pelaksanaan proyek puskesmas Poh baru sebatas uang muka 25 persen, selebihnya belum ada pencairan.
“Pihak pelaksana baru sebatas menerima uang muka 25 persen yang dicairkan. Selebihnya, sama sekali belum ada pencairan. Kita tidak menginginkan proyek ini gagal. Masih ada komitmen pihak pelaksana atau kontraktornya dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang saat ini masih sedang berjalan,” tandas Nurmasita Datu Adam kepada Radar Sulteng di Kantor Dinkes Banggai, baru-baru ini.
Menyinggung progres fisik berdasarkan penilaian Dinkes, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci karena itu ranahnya konsultan pengawas CV.Sos Enginering Consultant yang melakukan penilaian secara tekhnis.
“Kami tidak bisa menjelaskan penilaian progres pekerjaan dimaksud karena yang menghitung progres pekerjaan fisik dari pihak konsultan pengawasnya. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pertemuan internal bersama pihak terkait guna mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan tersebut,” jelas Nurmasita, yang baru menjabat Plt. Kadis Dinkes sejak 1 Oktober 2026.
Ditegaskannya bahwa mekanisme pengelolaan DAK ini berjalan dengan system pengawasan otomatis. Anggaran DAK proyek tersebut tidak dipegang secara fisik atau tunai oleh Dinas Kesehatan, melainkan tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dikelola melalui system aplikasi keuangan.
“Anggaran proyek pembangunan puskesmas Poh, berada di RKUD yang dikelola BPKAD selaku bendahara umum daerah (BUD). Dinas Kesehatan hanya bertindak sebagai pelaksana tekhnis, yang bertugas menyusun kontrak, mengawasi proyek dilapangan, dan mengajukan surat perintah pencairan dana (SPM). Dana dibayarkan langsung dari kas daerah ke rekening penyedia jasa atau kontraktor proyek melalui SP2D,” ujar Nurmasita.
Menurutnya, sisa dana proyek tersebut, saat ini belum masuk semua dikas daerah masih berada di Kementerian Kesehatan. Pencairannya menyesuaikan progres pekerjaan. Termen ke-2, sudah ada 40 persen yang masih tersimpan di RKUD, belum bisa direalisasikan, dan system secara otomatis terkunci diaplikasi. Hal ini dimaksudkan, mencegah pembayaran fiktif yakni menghindari risiko dana keluar penuh dari kas daerah, sementara fisik bangunan atau proyek dilapangan belum selesai dikerjakan. Kemudian memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari RKUD berbanding lurus dengan hasil pekerjaan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan secara audit.
“Solusi agar sisa dana bisa terealisasi, percepat progress fisik dilapangan. Kontraktor harus segera menyelesaikan target pekerjaan sesuai kontrak agar memenuhi syarat persentase pencairan termin berikutnya. Kemudian, pastikan operator Dinas Kesehatan dan BPKAD segera melakukan tagging kontrak, mengunggah foto koordinat terbaru dan melampirkan laporan hasil reviu APIP sebelum tenggang waktu penyaluran tahap akhir berakhir,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur CV. Abanda Sarana yang berusaha dikonfirmasi, hingga berita ini ditayangkan belum berhasil. ( MT ).
