back to top
Rabu, 18 November 2026
BerandaDAERAHKonsekuensi Berat Menanti CV. Abanda Sarana

Konsekuensi Berat Menanti CV. Abanda Sarana

Asrudin : PPK Dinkes Diminta Bersikap Tegas

BANGGAI, Radar Sulteng,- CV Abanda Sarana, kontraktor pelaksana proyek pembangunan Puskesmas Poh Kecamatan Pagimana, senilai Rp7,5 miliar yang tidak menyelesaikan pekerjaan hingga batas kontrak 11 Desember 2026 (selama 150 hari) terhitung sejak 15 Juli 2026, akan menghadapi dua opsi kebijakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Banggai.

“Dua opsi kebijakan dimaksud, yakni pemberian kesempatan penyelesaian dengan denda harian atau pemutusan kontrak sepihak beserta sanksi finansial dan administrative sesuai Perpres No.16 tahun 2018 Jo.Perpres No.12 tahun 2021, karena kontrak menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang terikat batas akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah, maka keputusan PPK akan sangat bergantung pada sisa progres fisik dan regulasi keuangan menjelang tutup buku akhir tahun,” tegas aktivis korupsi di Sulteng, Asrudin Rongka kepada Radar Sulteng, Selasa (17/11).

Menurutnya, kontraktor dimaksud, akan terancam menghadapi denda keterlambatan sebesar Rp7.525.000 per hari, pencairan jaminan, hingga pemutusan kontrak sepihak dan sanksi daftar hitam, karena proyek bersumber dari DAK yang mengikuti siklus tahun anggaran daerah, pemberian kesempatan melewati 31 Desember 2026 sangat ketat.

“Kebijakan ini umumnya hanya bisa dilakukan jika mekanisme luncuran anggaran (SiLPA DAK) diizinkan oleh aturan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah setempat, atau pekerjaan dipastikan selesai sebelum batas akhir pencairan SP2D akhir tahun (sekitar pertengahan hingga akhir Desember),” tandas Asrudin.

Dijelaskannya, jika PPK menilai kontraktor masih mampu menyelesaikan pekerjaan dalam sisa waktu tahun anggaran 2026 (sebelum tutup buku APBD/DAK pada Desember), PPK dapat memberikan pemberian kesempatan melalui adendum kontrak.

Kontraktor CV.Abanda Sarana, akan dikenakan denda sebesar 1 persen (satu permil) per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang terlambat. Jika dihitung dari nilai kontrak penuh, maka dendanya menacapai Rp7.525.000 per hari.

Kemudian kontraktor wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan (umumnya 5 persen atau sekitar Rp378.250.000) serta jaminan uang muka sesuai masa pemberian kesempatan.

“Aturan umum memang mengizinkan pemberian kesempatan hingga 50 hari kalender. Namun, karena sumber dana berasal dari DAK yang dibasi tahun anggaran berjalan, kesempatan efektif biasanya hanya bisa diberikan hingga batas akhir pencairan anggaran daerah (Desember 2026). Apabila berdasarkan rapat pembuktian atau show cause meeting (SCM) kontraktor tersebut dipastikan tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun anggaran, PPK berhak melakukan pemutusan kontrak sepihak,” jelasnya.

Adapun konsekwensi berat yang menanti CV. Abanda Sarana, meliputi pencairan jaminan pelaksanaan, dimana PPK akan mencairkan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai kontrak atau Rp376.250.000, dan menyetorkan ke kas Negara/daerah.  Kemudian pengembalian sisa uang muka, yakni pihak kontraktor baru menerima uang muka 25% senilai Rp1.8 miliar. Jika progres fisik di lapangan ternyata bernilai lebih kecil dari uang muka yang telah diterima, kontraktor wajib melunasi selisihnya.

“PPK hanya bisa membayar prestasi pekerjaan yang benar-benar telah terpasang dan diterima di lapangan hingga tanggal pemutusan kontrak, setelah dikurangi kewajiban pajak, denda, dan perhitungan uang muka. CV. Abanda Sarana akan masuk daftar hitam nasional LKPP selama 1 hingga 2 tahun. Akibatnya, kontraktor tersebut dilarang mengikuti tender pengadaan barang/jasa pemerintah diseluruh Indonesia selama masa sanksi berlangsung,” pinta Asrudin.

Disisi lain, lanjut Asrudin, keterlambatan proyek yang dilakukan penyedia jasa atau kontraktor dalam pembangunan puskesmas Poh, pada dasarnya merupakan sengketa perdata atau wanprestasi. Namun, permasalahan ini dapat bergeser menjadi tindak pidana korupsi (tipikor) apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran hukum, yakni kalau ditemukan adanya kerugian Negara, penyalahgunaan dana uang muka proyek, dan rekayasa laporan progress.

“Ya, bisa saja persoalan perdata beralih ke pidana (tipikor) jika terjadi apabila uang muka 25 persen atau Rp1,8 miliar yang telah dicairkan dan habis terpakai, tetapi fisik bangunan dilapangan tidak sesuai nilai uang yang diterima, serta jaminan uang muka ternyata tidak dapat dicairkan atau palsu. Selain itu, jika ditemukan adanya kongkalingkong antara kontraktor, konsultan pengawas dan oknum panitia untuk memanipulasi laporan progress fisik agar terlihat lebih tinggi dari kondisi sebelumnya,” ujar Asrudin.

Sementara itu PPK yang juga Plt. Kadis Kesehatan, Hj. Nurmasita Datu Adam, S.Kep menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi pekerjaan puskesmas Poh, yang dilaksanakan oleh CV Abanda Sarana, mengingat batas akhir pelaksanaan pekerjaannya, 11 desember 2026.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan evaluasi bersama pihak-pihak terkait, terkait progres pelaksanaan pekerjaannya, mengingat waktu batas akhir kontraknya 11 Desember 2021,” jelasnya Nurmasita.

Hingga saat ini, pihak pelaksana yang berusaha dikonfirmasi Radar Sulteng, belum berhasil. (MT).

BERITA TERKAIT >

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI >

Tutup Akses Kebun Warga, PT Vale Dilapor ke Satgas

0
Ada Warga yang Dilapor ke Polda Sulteng PALU, Radar Sulteng – Konflik agraria antara masyarakat dari enam desa di Kabupaten Morowali dengan PT Vale Indonesia...

TERPOPULER >