back to top
Kamis, 19 November 2026
BerandaPALUTutup Akses Kebun Warga, PT Vale Dilapor ke Satgas

Tutup Akses Kebun Warga, PT Vale Dilapor ke Satgas

Ada Warga yang Dilapor ke Polda Sulteng

PALU, Radar Sulteng – Konflik agraria antara masyarakat dari enam desa di Kabupaten Morowali dengan PT Vale Indonesia Tbk kembali mencuat. Sedikitnya 30 perwakilan petani mendatangi Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah di Palu, Senin (16/11/2026), untuk mengadukan tindakan perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu, warga menyampaikan dua tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan proses hukum terhadap warga yang dilaporkan PT Vale serta membuka kembali akses menuju lahan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Perwakilan petani dari Asosiasi Petani Maju Bersama, Watini, mengatakan warga meminta Gubernur Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Polda Sulteng agar proses penyelidikan terhadap laporan perusahaan dapat dihentikan.

Warga juga menyerahkan surat panggilan klarifikasi beserta daftar nama masyarakat yang dilaporkan kepada Satgas PKA.

“Kami meminta agar masyarakat tidak lagi dilarang masuk dan menggarap kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga,” demikian pokok aspirasi yang disampaikan Watini sebagaimana disampaikan Satgas PKA Sulteng, Selasa (17/11/2026).

Ia mengungkapkan, PT Vale bahkan telah menutup seluruh akses warga menuju kebun mereka sejak Senin (16/11/2026). Kondisi tersebut semakin memperburuk konflik yang berlangsung sejak Januari 2026, ketika masyarakat mulai dilarang menggarap lahan.

Menurut Watini, pelarangan itu disertai pelibatan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan aparat kepolisian. Perusahaan berdalih lahan yang digarap masyarakat masuk dalam wilayah Kontrak Karya PT Vale serta kawasan hutan yang telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Enam desa yang terdampak konflik tersebut yakni Siumbatu, Dampala, dan Lele di Kecamatan Bahodopi, serta One Pute Jaya, Bahomotefe, dan Bahomoahi di Kecamatan Bungku Timur.

Watini menyebut sekitar 300 petani dari enam desa tersebut tergabung dalam Asosiasi Petani Maju Bersama. Saat ini, organisasi itu tengah mengurus legalitas badan hukum melalui penerbitan surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum.

Ia menjelaskan, lahan yang kini menjadi objek konflik telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat. Bahkan, sebelum perkebunan dikembangkan, orang tua warga telah beraktivitas di kawasan tersebut, termasuk bertani serta mengambil damar dan rotan.

Masyarakat kemudian membuka dan mengembangkan kebun sejak 2011. Berbagai komoditas ditanam, mulai dari durian, pala, merica, kelapa dalam, jambu mete, sawit, pisang, mangga, nangka, cengkeh, alpukat, buah naga, jengkol hingga asam jawa. Setiap keluarga, kata Watini, menguasai lahan garapan sekitar dua hektare.

Namun, sejak PT Vale menjalankan kegiatan operasional yang menurut warga telah dimulai pada 2023, akses masyarakat menuju kebun semakin dibatasi. Pelarangan masuk mulai diberlakukan pada Januari 2026 dengan alasan lahan tersebut berada dalam kawasan hutan berdasarkan IPPKH perusahaan.

Watini mempersoalkan tidak adanya sosialisasi mengenai keberadaan IPPKH maupun penjelasan batas-batas wilayah perizinan kepada masyarakat. Akibatnya, warga mengaku tidak mengetahui secara pasti lahan mana saja yang masuk dalam wilayah izin perusahaan.

Sejak pelarangan diberlakukan, masyarakat telah berulang kali menempuh mediasi dan menggelar aksi massa di wilayah konsesi PT Vale. Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang memungkinkan warga kembali menggarap kebun.

Watini juga menuding petugas Polisi Kehutanan merusak tanaman milik masyarakat dan melakukan intimidasi ketika warga mendatangi kebun. Ia menyebut petugas membuat surat pernyataan tanpa melibatkan masyarakat serta meminta data warga.

Bahkan, ketika diminta memperlihatkan surat tugas dalam kegiatan tersebut, petugas disebut tidak dapat menunjukkannya.

Ketegangan meningkat dalam aksi spontan warga pada 13 Oktober 2026 di pos kehutanan Kilometer 9 Baho Bes. Posko yang disediakan PT Vale tersebut, menurut Watini, ditempati Polisi Kehutanan, aparat kepolisian, dan petugas keamanan perusahaan.

Dalam aksi itu, situasi sempat tidak terkendali hingga sejumlah warga merusak pagar posko di Kilometer 12 dan portal di Kilometer 9. Peristiwa tersebut kemudian berujung pada pelaporan sejumlah warga ke Polda Sulteng.

Watini mengaku dirinya bersama seorang warga bernama Borong turut dilaporkan atas dugaan tindak pidana menghasut dalam aksi tersebut. Ia menyebut laporan PT Vale ke Polda Sulteng pada 28 Oktober 2026 dilakukan ketika warga yang dilaporkan sedang berada di lokasi aksi di wilayah perusahaan.

Selain itu, sebanyak 17 warga juga dilaporkan PT Vale atas dugaan tindak pidana perambahan hutan.

Di tengah persoalan tersebut, aksi massa kembali berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober 2026 di wilayah konsesi PT Vale. Rangkaian aksi itu menghasilkan tiga kali mediasi yang masing-masing difasilitasi Asisten I Pemerintah Kabupaten Morowali, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, dan terakhir Bupati Morowali.

Dalam mediasi yang dipimpin Bupati Morowali, menurut Watini, disepakati adanya upaya penurunan status kawasan hutan agar lahan dapat diperuntukkan bagi masyarakat. Namun, dalam forum yang sama, terdapat sekitar 300 hektare lahan yang dinyatakan masuk kawasan yang tidak boleh digarap.

Selain itu, Pimpinan Site Bahodopi PT Vale, Indra Wijaya, disebut pernah menyampaikan terdapat lahan seluas 1.200 hektare yang disiapkan untuk penyelesaian melalui skema ganti rugi tanam tumbuh.

Meski demikian, masyarakat mengaku lebih memilih tetap bertani dibanding menerima ganti rugi tanaman. Sebab, kebun tersebut bukan sekadar lahan garapan, melainkan sumber penghidupan keluarga yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membiayai pendidikan anak.

Watini mempertanyakan solusi yang ditawarkan perusahaan maupun pemerintah jika masyarakat tetap dilarang mengakses lahan perkebunan mereka.

“Kalau PT Vale dan Polisi Kehutanan tetap bersikeras melarang masyarakat masuk ke kebun, lalu apa solusi yang diberikan kepada kami?” ungkapnya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Koordinator Divisi Advokasi Satgas PKA Sulteng, Noval Saputra, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan menyampaikan permintaan warga kepada Gubernur Sulawesi Tengah, termasuk terkait laporan terhadap petani.

“Ini akan menjadi perhatian Satgas. Aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti dan permintaan kepada gubernur akan kami sampaikan,” kata Noval.

Ia juga meminta masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang berpotensi merugikan maupun mengancam keselamatan warga desa. (bar/*)

BERITA TERKAIT >

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI >

Waspadai Hujan Deras Berpotensi Badai Diprediksi Desember

0
PALU, Radar Sulteng – Memasuki Desember, sejumlah wilayah diprediksi mengalami hujan deras berpotensi di atas normal sehingga kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi perlu ditingkatkan. Ketua Tim...

TERPOPULER >