PALU, — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Barisan Lawan Sistem menggelar aksi memperingati Hari Bumi Internasional pada Rabu (22/4/2026) di Kota Palu. Aksi ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang menyuarakan kritik terhadap kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah.
Koordinator aksi, Anas, menegaskan bahwa peringatan Hari Bumi harus menjadi momentum refleksi sekaligus perlawanan terhadap praktik eksploitasi lingkungan.
“Aksi hari ini memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Kami dari Barisan Lawan Sistem yang tergabung dari beberapa lembaga dan komunitas di Kota Palu bersolidaritas dalam aliansi ini untuk menyuarakan isu lingkungan,” ujar Anas.
Ia menjelaskan, aliansi menyoroti kondisi wilayah lingkar tambang di Sulawesi Tengah yang dinilai semakin tidak sehat bagi masyarakat. Menurutnya, aktivitas industri, khususnya tambang dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive, telah mempersempit ruang hidup warga.
“Di daerah lingkar tambang, kondisi lingkungan sudah sangat tidak sehat. Ruang hidup masyarakat semakin sempit, ditambah perusahaan membuang limbah ke laut,” katanya.
Anas menambahkan, pencemaran laut berdampak langsung pada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Ia menyebut sebagian besar warga pesisir kehilangan sumber penghidupan akibat limbah industri.
“Masyarakat pesisir hampir 90 persen bergantung pada laut. Ketika limbah dibuang ke sana, mereka harus bergantung ke mana lagi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak polusi udara dari PLTU berbahan bakar batu bara yang dinilai membahayakan kesehatan warga.
“PLTU captive berbahan batu bara menimbulkan udara yang tidak sehat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Tidak hanya menyampaikan orasi, aliansi juga menyiapkan panggung ekspresi sebagai ruang bebas bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan melalui seni.
“Malam nanti kami adakan panggung ekspresi, semacam mimbar bebas. Teman-teman bisa menyampaikan keresahan lewat musik, puisi, atau bentuk seni lainnya,” kata Anas.
Dalam aksi ini, aliansi menegaskan fokus tuntutan pada persoalan lingkungan akibat PLTU captive dan aktivitas tambang nikel. Mereka juga menyoroti pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terkait legalitas tambang di Parigi Moutong, serta menyuarakan penolakan terhadap rencana Bank Tanah di Watutau, Lembah Napu, Poso.
Melalui aksi ini, massa mendorong masyarakat untuk tidak sekadar merayakan Hari Bumi, tetapi juga berani mempertanyakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
“Dalam memperingati Hari Bumi, saatnya kita berhenti sekadar merayakan dan mulai mempertanyakan: siapa yang benar-benar merusak bumi, dan siapa yang menanggung akibatnya,” jelas Anas.
Aliansi menegaskan, menjaga lingkungan tidak cukup dengan simbol, tetapi membutuhkan keberanian melawan sistem yang merusak serta upaya bersama untuk merebut kembali ruang hidup yang layak bagi masyarakat. (NAS)
