“Memusatkan kekuasaan pada diri seorang rektor itu sama saja mematikan jati diri dunia kampus, dan ini harus dihentikan,” AHMAD ALI, Ketua Umum IKA Untad
PALU, Radar Sulteng – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Tadulako (PP IKA Untad), H. Ahmad Ali, mengatakan Kampus Universitas Tadulako (Untad) butuh pemimpin baru.
Menurut Ahmad Ali, pemilihan rektor mendatang bukan sekadar pergantian figur, melainkan momentum untuk memulihkan kehidupan demokrasi kampus yang dinilai mengalami kemunduran. Ia menginginkan proses kepemimpinan baru yang mampu menghadirkan tata kelola universitas secara sehat, bersih, jujur, dan adil.
Dalam pernyataan khusus melalui diskusi virtual, Minggu (1/11), Ahmad Ali membeberkan sejumlah alasan yang mendasari pandangannya mengenai urgensi pergantian kepemimpinan di Untad.
Pertimbangan pertama berkaitan dengan kondisi demokrasi kampus. Ia menilai praktik sentralisasi kekuasaan secara absolut pada rektor telah menyebabkan kemunduran demokrasi di lingkungan perguruan tinggi tersebut.
“Dunia kampus adalah Kawah Candradimuka pendidikan demokrasi yang paling murni. Dari dulu suara kampus adalah benteng penegak kehidupan demokrasi terakhir ketika berbagai komponen bangsa lainnya gagal dan terpuruk,” ujarnya saat dikonfirmasi Radar Sulteng, Senin (2/11/2026).
Ia menilai pemusatan kewenangan pada satu figur bertentangan dengan hakikat perguruan tinggi sebagai ruang tumbuhnya kebebasan berpikir dan demokrasi.
“Memusatkan kekuasaan pada diri seorang rektor itu sama saja mematikan jati diri dunia kampus, dan ini harus dihentikan,” tegasnya.
Ahmad Ali juga menepis anggapan bahwa pernyataannya berkaitan dengan kepentingan politik praktis. Ia menegaskan berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PP IKA Untad.
“Dunia kampus bukan partai politik tempat para politisi berpolitik praktis. Saya berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum IKA Untad, bukan dalam status dan identitas lain, jadi jangan salah kaprah,” katanya.
Terkait polemik statuta dan keanggotaan senat yang kini bergulir hingga ke ranah hukum, Ahmad Ali menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari politisasi kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.
Ia pun meminta pihak-pihak yang terlibat berani menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.
“Untad sekarang ribut-ribut soal Statuta dan Anggota Senat hingga bermuara ke ranah hukum, akar masalahnya kan politisasi kepentingan mempertahankan kekuasaan,” ujarnya.
Selain demokrasi kampus, Ahmad Ali menyoroti tata kelola sumber daya universitas yang menurutnya masih terlalu terpusat di tingkat rektorat.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan, mengingat sumber pendapatan universitas juga berasal dari aktivitas dan sumber daya yang dimiliki fakultas maupun unit-unit kerja.
“Semuanya diatur dan dikelola oleh rektorat. Ini tidak adil, padahal sumber pendapatan universitas itu berasal dari sumber daya yang ada di fakultas, sehingga terjadilah penghisapan modal yang ada di fakultas dan unit-unit,” paparnya.
Menurut dia, sistem pengelolaan yang sentralistik rentan melahirkan ketidakadilan, termasuk dalam pengelolaan keuangan kampus.
Karena itu, ia mendorong kepemimpinan Untad mendatang melakukan desentralisasi pengelolaan sumber daya. Fakultas dan unit kerja dinilai perlu mendapatkan kewenangan serta porsi pengelolaan yang proporsional sesuai kontribusinya terhadap pendapatan universitas.
Di sisi lain, Ahmad Ali juga menekankan pentingnya karakter pemimpin yang beretika. Menurutnya, rektor tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga harus mampu mendengar, bekerja, dan menjaga sikap dalam berkomunikasi.
Ia mengingatkan bahwa lingkungan akademik memiliki standar etika tinggi yang harus menjadi pedoman setiap insan perguruan tinggi.
“Dunia akademik memiliki standar etika yang tinggi yang mestinya memandu dan menuntun sikap dan perilaku setiap insan akademik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ahmad Ali kembali menjelaskan posisi PP IKA Untad dalam kontestasi pemilihan rektor. Ia menegaskan bahwa sikap netral yang pernah disampaikan bukan berarti organisasi alumni menutup mata terhadap evaluasi kepemimpinan universitas.
Menurutnya, netralitas tersebut tetap berjalan beriringan dengan harapan agar rektor berikutnya berasal dari kalangan alumni serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Untad saat ini.
“Tetapi pernyataan saya itu kan dilanjutkan dengan memprioritaskan alumni dan tetap melakukan evaluasi kritis menyeluruh terhadap kepemimpinan Untad saat ini, seperti yang telah saya sebutkan di atas, jadi sikap dan keputusan Ketua Umum PP IKA Untad cukup jelas dan konsisten ya,” pungkasnya. (bar/*)
