PALU, – Anggota Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Kota Palu, Alfian Chaniago, saat menghadiri rapat bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, di Kantor Bappeda Kota Palu, Rabu (22/4) mengusulkan agar Pemerintah Kota Palu mengambil jalan keluar sementara sistem Online Single Submission (OSS) karena terdapat berbagai kendala teknis yang dinilai masih menghambat proses perizinan usaha.
Alfian menilai, sistem OSS Pemkot Palu, belum mampu mengakomodasi kebutuhan daerah, khususnya integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Saya sarankan kepada Pemkot agar keluar saja dulu dari OSS. Kita ambil contoh di Kota Bekasi, dengan jumlah penduduk yang besar mereka masih bisa berjalan secara manual, dan investasinya tetap tinggi,” ujar Alfian.
Menurut Alfian, langkah tersebut menjadi solusi sementara sambil menunggu perbaikan sistem OSS dari pemerintah pusat.
“Mari sama-sama kita cari solusi untuk kota kita ini, agar semua pengusaha dan masyarakat bisa berjalan dan dipermudah. Kita bisa lakukan takedown sementara untuk OSS sambil berkoordinasi dengan dinas terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, yang memimpin rapat tersebut mengatakan, karena RDTR belum sinkron dengan KBLI sehingga sejumlah sektor usaha, termasuk rumah sakit, mengalami hambatan dalam proses perizinan dan operasional.
“Semua OPD telah menyampaikan beberapa alternatif. Yang jelas, percepatan layanan perizinan ini sangat penting. Salah satu opsi yang mengemuka adalah keluar sementara dari OSS untuk RDTR, dan itu akan kita percepat tindak lanjutnya,” kata Rahmat usai rapat kepada wartawan.
Namun kata dia, langkah tersebut masih akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, untuk memastikan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (lam)
