PALU — Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Kabupaten Tojo Una-Una tercatat sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Angka kemiskinan di daerah tersebut mencapai sekitar 16,36 persen, menempatkannya di posisi pertama, disusul Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Kondisi ini menunjukkan tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan yang membutuhkan perhatian dan kebijakan tepat dari Pemerintah Daerah.
Meski telah keluar dari status daerah tertinggal, Kabupaten Tojo Una-Una masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
Dalam sepuluh tahun terakhir memang terjadi tren penurunan, dari 18,79 persen menjadi 16,36 persen, namun angka tersebut tetap tergolong tinggi dan mencerminkan ketimpangan pembangunan yang belum sepenuhnya teratasi.
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una justru mengadakan kendaraan dinas mewah bagi pimpinan daerah. Pengadaan itu berlangsung saat pemerintah pusat tengah menggaungkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pengalihan belanja negara ke program prioritas nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan efisiensi tersebut menargetkan penghematan dari belanja perjalanan dinas, rapat, hingga biaya operasional kementerian dan lembaga demi dampak langsung bagi masyarakat.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Sulteng, Pemkab Tojo Una-Una menganggarkan pembelian mobil dinas Bupati jenis SUV Hyundai dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar.
Sementara itu, Wakil Bupati menggunakan kendaraan jenis Innova Hybrid, dan pimpinan DPRD menggunakan Toyota Fortuner dengan nilai sekitar Rp800 jutaan per unit. Kebijakan ini memicu sorotan publik karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Secara prinsip, penggunaan kendaraan dinas mewah di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dinilai tidak mencerminkan akuntabilitas serta skala prioritas pembangunan. Biaya pembelian, perawatan, dan operasional kendaraan tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Salah satu persoalan yang disorot adalah keterbatasan sarana kesehatan, termasuk minimnya ambulans di puskesmas, yang pernah berujung pada peristiwa jenazah warga dievakuasi menggunakan sepeda motor karena hanya tersedia satu unit ambulans.
Penggunaan kendaraan mewah oleh kepala daerah juga memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Sejumlah warga Tojo Una-Una meluapkan kekecewaan mereka melalui unggahan bernada kritik di media sosial, yang menilai pemerintah daerah kurang peka terhadap kondisi ekonomi rakyatnya.
Dalam situasi tersebut, Pemerintah Daerah Tojo Una-Una dinilai seharusnya mengedepankan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif. Kendaraan dinas idealnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional tanpa harus berstatus mewah, sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Beberapa kepala daerah di Sulawesi Tengah bahkan di wilayah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sangat tinggi memilih menggunakan kendaraan dinas yang lebih sederhana.
Bupati Morowali, misalnya, di daerah dengan PDRB per kapita menembus Rp1 miliar per tahun, hanya menggunakan Toyota Fortuner senilai sekitar Rp800 jutaan. Wali Kota Palu yang dikenal sebagai kepala daerah terkaya di Sulawesi Tengah pun hanya menggunakan Toyota Innova dengan harga sekitar Rp600 jutaan sebagai kendaraan dinas.
Menyikapi kondisi di Tojo Una-Una, Wakil Ketua DPRD setempat, Jafar M. Amin, mengatakan bahwa dirinya telah berulang kali meminta penambahan satu unit ambulans di Puskesmas Dataran Bulan. Menurutnya, wilayah tersebut idealnya memiliki dua unit ambulans, sebab jika satu unit sedang membawa pasien rujukan ke RSUD Ampana, maka puskesmas akan kosong dari layanan ambulans.
“Di Dataran Bulan memang harus ada dua ambulans, apalagi medan di sana membutuhkan kendaraan double gardan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran dan segera ditindaklanjuti oleh Pemda,” kata Jafar kepada Radar Sulteng.
Ia menambahkan akan kembali mengupayakan pengadaan ambulans tersebut karena kebutuhan di Puskesmas Dataran Bulan bersifat mendesak dan telah banyak dikeluhkan masyarakat. Jafar juga mengaku telah menghubungi Kepala Dinas Kesehatan yang baru, dr. Niko, agar mencari solusi pendanaan, termasuk mengalihkan anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak.
Terkait pengadaan mobil dinas Bupati Hyundai senilai Rp1,3 miliar, Jafar mengungkapkan bahwa dirinya telah mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Badan Keuangan Daerah. Menurut penjelasan yang diterimanya, pengadaan mobil tersebut merupakan usulan dari Sekretaris Daerah. Ia mengakui bahwa Badan Anggaran DPRD tidak lagi mengecek secara detail jenis dan harga kendaraan yang diadakan di Sekretariat Daerah saat pembahasan APBD Perubahan.
“Saya akui ini keteledoran kami karena tidak mengecek kembali harga mobil yang diusulkan. Saat itu kami hanya menekankan agar kendaraan dinas Bupati harus sesuai regulasi,” ujar Jafar.
Sementara itu, Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar Sulaiman, SE, mengaku baru mengetahui adanya peristiwa jenazah warga yang dievakuasi menggunakan sepeda motor. Ia menyatakan akan segera mengundang rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Kesehatan, camat, dan Kepala Puskesmas Dataran Bulan untuk meminta penjelasan.
Terkait pengadaan ambulans, Gusnar menjelaskan bahwa pada tahun anggaran berjalan memang belum dialokasikan karena kebijakan efisiensi anggaran. Namun, saat ditanya mengapa mobil dinas Bupati tetap dianggarkan, Gusnar menyebut pengadaan tersebut menggunakan anggaran tahun 2025 dan telah sesuai aturan, yakni batas maksimal kapasitas mesin kendaraan dinas Bupati jenis Jeep atau SUV sebesar 3.200 cc.
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, saat dikonfirmasi Radar Sulteng, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menempatkan satu unit ambulans double gardan di Puskesmas Dataran Bulan. Namun, saat kejadian, ambulans tersebut sedang membawa pasien rujukan ke RSUD Ampana sehingga puskesmas dalam kondisi tanpa ambulans.
“Insya Allah jika ada anggaran tahun ini, kami akan upayakan menambah satu unit ambulans lagi di Puskesmas Dataran Bulan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Ilham.
Menanggapi sorotan publik terkait pengadaan mobil dinas Hyundai yang dinilai mewah, Ilham menjelaskan bahwa kendaraan tersebut menggunakan mesin hybrid yang dinilai lebih hemat bahan bakar. Ia membandingkan biaya operasional Hyundai dengan kendaraan jenis Fortuner untuk perjalanan Ampana–Palu pulang pergi.
“Kalau pakai Fortuner, BBM bisa habis Rp2 juta sekali jalan PP. Dengan Hyundai ini hanya sekitar Rp500 ribu. Kalau mobilitas saya ke Palu 10 kali sebulan selama lima tahun, penghematannya bisa mencapai Rp600 juta,” jelasnya.
Ilham menambahkan bahwa dirinya juga telah melakukan penghematan anggaran operasional lainnya, seperti tidak lagi menginap di hotel saat berada di Palu karena menyewa rumah dengan biaya Rp38 juta per tahun. Selain itu, ia mengaku tidak membawa ajudan atau staf saat ke Jakarta untuk urusan dinas, sehingga menekan biaya perjalanan.
Lebih lanjut, Ilham mengatakan bahwa aktivitasnya sebagai Bupati sering berlangsung dari pagi hingga larut malam, sehingga waktu istirahat sangat terbatas. Menurutnya, waktu beristirahat justru sering diperoleh saat perjalanan di dalam mobil.
“Olehnya saya pikir tidak ada salahnya menggunakan kendaraan yang nyaman, selama sesuai standar mobil dinas Bupati dan tidak melampaui kapasitas mesin maksimal 3.200 cc,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan harapan agar masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa dirinya bekerja semaksimal mungkin untuk daerah dan masyarakat Tojo Una-Una. Ia menegaskan tidak akan mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat kepadanya.
“Percayalah, saya dan Ibu Surya tidak akan mengkhianati amanah rakyat,” pungkas Ilham. (IJL)
