Wabup Akui Belum Cermat Awasi Distribusi
POSO, – Puluhan unit truk angkutan pasir bersama warga dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD), Aliansi Masyarakat Pembela (Ampel), dan Aliansi Anti Korupsi (Aksi), menggelar aksi damai untuk menyuarakan sejumlah tuntutan.
Beberapa persoalan yang disoroti antara lain dugaan penyebaran barcode solar oleh dinas tertentu yang dinilai menyebabkan kelangkaan solar subsidi, tingginya harga LPG 3 kilogram yang di tingkat pengecer mencapai Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per tabung, jabatan Kepala PDAM yang dinilai telah melebihi batas usia, serta distribusi air PDAM yang masih keruh.
Aksi yang digelar Kamis (13/6/2026) itu berlangsung di beberapa titik, yakni Kantor Bupati Poso, Kejaksaan Negeri Poso, dan Terminal BBM Pertamina di Kelurahan Moengko, Poso.
Ketua FPMCD Poso, Muhaimin Yunus Hadi, di hadapan Wakil Bupati Poso mengatakan hingga saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan solar subsidi dan LPG 3 kilogram. Selain itu, kualitas air PDAM juga belum memuaskan karena masih keruh.
“Kami mendesak agar Pemda segera melakukan pembenahan terhadap kebutuhan dasar masyarakat agar ke depan daerah ini bisa lebih maju,” ujar Muhaimin.
Hal senada disampaikan Ketua Ampel Poso, Ahmad. Menurutnya, meski Satgas Migas telah dibentuk, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang dilakukan.
“Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Poso belum maksimal melakukan pengawasan. Satgas Migas hanya cerita tanpa aksi nyata. Tindak pengecer nakal yang menaikkan harga, dan LPG 3 kilogram yang masuk dari Makassar secara ilegal harus segera diproses secara hukum,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, menjelaskan bahwa berdasarkan data BPH Migas, Kabupaten Poso memperoleh kuota solar sebanyak 56 ton per hari yang didistribusikan ke enam SPBU di wilayah tersebut.
“Pemda Poso terus terang belum cermat dalam mengatur distribusi solar. Kondisi ini memicu inflasi dan meningkatkan angka kemiskinan. Kami mendengar semua keluhan sopir truk dan masyarakat. Saat ini kami telah mengusulkan penambahan kuota sejak 8 Juni. Jika disetujui, setiap SPBU akan mendapat tambahan satu ton per hari,” ujarnya.
Ia juga mengakui adanya oknum yang diduga bermain dalam distribusi solar di SPBU.
“Saya tahu ada oknum-oknum yang bermain di SPBU. Pemda mempunyai tugas untuk mengatur hal itu dan saya akui itu kelemahan kami. Mari bersama-sama mengawasi distribusinya. Soal dugaan jual beli barcode, kami akan memeriksa dinas terkait. Memang barcode dikeluarkan oleh dinas, tetapi saat dibawa ke SPBU justru tidak diakui sehingga membuat Pemda malu,” katanya.
Terkait LPG 3 kilogram, Soeharto menjelaskan bahwa setiap penyaluran mencapai 54.880 tabung yang didistribusikan melalui 418 pangkalan ke 170 desa dan kelurahan di Kabupaten Poso.
“Ini merupakan kelemahan kami dalam pengawasan dan distribusi. Pemda juga belum memiliki regulasi berupa perda yang melarang penjualan LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelasnya.
Menurutnya, tingginya harga LPG di tingkat pengecer terjadi akibat lemahnya pengawasan.
“Kami sedang menyusun Peraturan Bupati yang melarang penjualan LPG 3 kilogram selain oleh pangkalan resmi yang memiliki izin,” tambahnya.
Terkait jabatan Kepala PDAM yang disebut telah melewati batas usia, Soeharto memastikan akan melakukan pembenahan.
Ia juga mengakui masih adanya persoalan air keruh yang dikeluhkan masyarakat.
“Saya sendiri sering mandi menggunakan air keruh. Kondisi itu terjadi karena saat ini sedang dilakukan pembenahan pada sistem distribusi. Ke depan akan segera kami perbaiki,” tandasnya. (dy).
