Ditreskrimsus Pulbaket Soal WC 11 Fakultas di Untad
PALU, Radar Sulteng – Kelompok Peduli Kampus (KPK) Universitas Tadulako (Untad) mendorong aparat penegak hukum (APH), kepolisian dan kejaksaan, menindaklanjuti secara profesional berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Universitas Tadulako.
Ketua KPK Untad, Drs. Jamaluddin Mariajang, M.Si., menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan laporan dugaan korupsi, baik kepada Polda Sulawesi Tengah maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng. Namun KPK menyurati Kapolda dan Kajati Sulteng yang isinya aduan masyarakat terkait ketidakjelasan penanganan dugaan Tipikor dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Universitas Tadulako.
Menurut Jamaluddin, langkah yang dilakukan KPK Untad merupakan inisiatif sejumlah kolega dan insan akademik yang peduli terhadap kondisi kampus. Pihaknya ingin mengingatkan sekaligus mendorong APH agar menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya hingga tuntas.
“Perlu diluruskan, KPK Untad tidak pernah menyampaikan laporan, baik kepada Polda maupun Kejati. Namun demikian, berdasarkan inisiatif kawan-kawan kolega di kampus, KPK Untad mengingatkan dan mendorong APH agar menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional terhadap berbagai dugaan tipikor di Untad hingga tuntas,” tegas Jamaluddin.
Ia mengatakan, kampus merupakan lembaga akademik yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk moral dan karakter generasi bangsa. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan negara, harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Jamaluddin menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Penanganan yang transparan dan profesional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Salah satu perhatian KPK Untad adalah belum jelasnya perkembangan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Stunting periode 2021–2023.
Dalam surat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kapolda Sulteng, Irjen Pol Rizal Irawan, disebutkan adanya dugaan penganggaran ganda atau double account dalam kegiatan KKN Tematik Stunting. Program tersebut diduga memperoleh pendanaan dari kerja sama sejumlah instansi daerah, tetapi juga dianggarkan melalui dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Tadulako.
KPK Untad juga meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk transparansi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Selain itu, KPK Untad turut menyoroti sejumlah proyek fisik di lingkungan kampus yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Di antaranya rehabilitasi WC di 11 fakultas dengan anggaran sekitar Rp7 miliar, pembangunan gerbang kampus senilai Rp14 miliar, serta pembangunan taman dan WC auditorium.
Dalam pengaduan tersebut, sejumlah pekerjaan itu dipersoalkan karena diduga terdapat ketidakwajaran antara nilai anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan kondisi fasilitas yang dihasilkan.
Jamaluddin berharap kepolisian maupun kejaksaan dapat memberikan perhatian terhadap berbagai informasi dan laporan masyarakat tersebut. Ia menilai, penegakan hukum yang transparan akan memberikan kepastian sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat kampus.
“Kita tidak boleh main-main dengan penegakan hukum karena ini berkaitan dengan lembaga pendidikan. Ada banyak generasi bangsa yang dibentuk di kampus,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dugaan penyimpangan anggaran rehabilitasi WC di 11 fakultas Untad, Ditreskrimsus Polda Sulteng sebelumnya telah melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulteng, AKBP Putu Hendra, yang dikonfirmasi membenarkan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan,” ujarnya. (bar)
