PALU, Radar Sulteng – Perwakilan masyarakat penambang tradisional Kabupaten Buol meminta sebagian wilayah konsesi PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) dilepaskan karena sebelumnya telah dikelola masyarakat Buol turun temurun. Komisi III DPRD Sulteng menerima aspirasi itu dan akan menindaklanjutinya dengan rapat dengar pendapat (RDP).
Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buol, Karmin Kaimo, bersama Koordinator Barisan Rakyat Penambang Emas Buol, Taufik Intam, dalam audiensi dengan Komisi III di Ruang Komisi III, Gedung DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kamis (12/11/2026).
Karmin juga mengatakan Sebelumnya, rombongan mereka sudah sempat beraudiensi dengan Gubernur Sulteng terkait permasalahan tersebut.
Karmin menjelaskan, di dalam wilayah izin PT GSM terdapat area tambang yang selama ini dikelola masyarakat melakukan aktivitas penambangan tradisional di wilayah yang masuk dalam konsesi PT GSM tersebut. Ia meminta DPRD Sulteng meneruskan aspirasi mereka kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kiranya berkenan menyampaikan kepada pemerintah terkait, Kementerian ESDM, untuk melepaskan sebagian dari wilayah konsesi PT GSM kepada masyarakat Buol terkait tambang tradisional yang dikelola masyarakat selama ini,” ujarnya saat ditemui usai audiensi.
Menurut Karmin, Komisi III telah menerima aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan menggelar Rapat dengan pendapat (RDP) bersama pemerintah provinsi dan dinas terkait. RDP tersebut juga akan mengundang Pemerintah Kabupaten Buol, perwakilan Barisan Rakyat Penambang Emas, dan DPRD Buol.
Karmin menyebut aktivitas penambang berada di Kecamatan Gadung dan telah berlangsung sekitar 40 tahun secara turun-temurun. Mereka bekerja dengan alat manual tradisional tanpa alat berat. Lokasinya sekitar 60 kilometer dari kampung, dengan waktu tempuh dua hari dua malam, dan kini sudah berbentuk permukiman.
Sementara itu, pihak perusahaan belum dikonfirmasi hingga kini. Pemerintah Provinsi Sulteng disebut akan mengundang perusahaan untuk mengonfirmasi izinnya di wilayah Buol dalam RDP mendatang.
Disis lain, Taufik mengatakan pihaknya datang ke DPRD Sulteng setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Gubernur. Dari dua pertemuan tersebut, menurutnya, ada sikap yang sama dari Pemerintah Kabupaten Buol, DPRD Buol, Gubernur, dan DPRD Provinsi Sulteng yakni mendukung aspirasi mereka.
“Ada semangat yang sama, ingin memastikan para penambang tradisional ini benar-benar mendapatkan haknya dan bekerja di atas tanahnya yang secara turun-temurun telah mereka kelola secara tradisional,” jelasnya.
Menurut Taufik, kontrak karya PT GSM di blok tiga Bulagidun mencakup sekitar 4.000 hektare yang masuk wilayah Kabupaten Buol. Empat desa terdampak, yakni Labuton, Diapati, dan Lokodoka di Kecamatan Gadung, serta Bodi di Kecamatan Paleleh Barat. Jika diakumulasi, wilayah yang masuk konsesi di empat desa itu kurang lebih 3.000 hektare.
“Harapan kami ke depan, paling tidak kepastian tentang ruang kelola rakyat tradisional ini tetap terjaga sampai kapan pun,” tutupnya. (ZAR)
