Benturan Perbedaan Penafsiran Tatib dan Urgensi Percepatan Pengesahan
BANGGAI, Radar Sulteng,- Lagi-lagi rapat Banggar yang pembahasan nota keuangan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Banggai 2027 berpolemik. Hal ini dipicu adanya benturan penafsiran Tata Tertib (Tatib) DPRD. Disatu sisi terdapat tuntutan kepatuhan prosedural ditingkat komisi, namun mayoritas fraksi berpacu dengan batas waktu pengesahan demi menghindari penggunaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan kesepakatan mayoritas fraksi dijadikan dasar untuk menyederhanakan tahapan pembahasan.
Ketegangan memuncak diruang sidang DPRD Banggai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Selasa, 17 Nopember 2026, yang sempat mengalami skorsing hingga dua kali, berpusat pada tidaknya pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat komisi sebelum masuk ke Badan Anggaran (Banggar).
Pantauan Radar Sulteng bahwa terdapat dua kubu penafsiran regulasi diinternal DPRD Banggai, dimana pandangan fraksi Gerindra dan Wakil Ketua I DPRD, Wardani Murad Husain bersama anggota fraksi gerindra, Suwardi bersikukuh karena pembahasan RAPBD harus mengacu pada Pasal 51 tatib DPRD dan PP No.12 tahun 2018.
Aturan tersebut mewajibakan pembahasan RKA dilakukan terlebih dahulu ditingkat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku mitra sebelum masuk ke Banggar, karena usulan ini tidak diakomodasi forum rapat, keduanya berkesimpulan untuk memilih keluar dan meninggalkan ruang rapat (walkout) di DPRD Banggai.
Sikap yang diambil Wakil Ketua I DPRD, Wardani Murad Husain yang diikuti anggota fraksi gerindra, Suwardi cukup mendapat perhatian serius sebagai bentuk sikap kritis dan pengawasan yang sah dalam sistem parlemen.
Aksi walkout ini dinilai wajar dalam demokrasi dan merupakan hak konstitusional anggota dewan. Dalam praktik legislatif, walkout merupakan instrument politik yang legal untuk menyatakan ketidaksetujuan ketika argumentasi prosedural yang disampaikannya dalam ruang rapat tidak diakomodasi oleh forum rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Arif Tjatjo.
Pembahasan dikomisi dinilai penting agar setiap pos anggaran perangkat daerah diikuti secara mendalam oleh OPD masing-masing, bukan sekadar mengejar target waktu pengesahan. Polemik prosedural dalam pembahasan uang rakyat bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan berdampak langsung pada persepsi penilaian atau kecurigaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan dewan, diantaranya, resiko “tukang stempel” anggaran, munculnya kecurigaan “program atau anggaran titipan” dan penurunan legitimasi lembaga DPRD itu sendiri.
Akibatnya, ketidaksepakatan terbuka ditingkat unsur pimpinan DPRD Banggai ini, setidak telah memperlihatkan lemahnya konsolidasi internal dalam menjaga marwah aturan tatib yang mereka buat sendiri.
“Pembahasan RKA bersama OPD di tingkat komisi adalah tahapan wajib sesuai Tatib DPRD yang telah difasilitasi Biro Hukum Provinsi. Melewati tahap ini dinilai sebagai pelanggaran prosedur yang mencederai fungsi pengawasan anggaran di DPRD, sehingga saya menilai pembahasan ini cacat prosedural,” tandas Wardani Murad, kepada Radar Sulteng, di Luwuk, Rabu (18/11).
Menurutnya, peraturan DPRD tentang Tatib merupakan produk hukum daerah yang sah dan mengikat secara internal setelah difasilitasi oleh Gubernur. Secara asas, selama pasal 51 dalam Tatib terkait pembahasan Raperda soal APBD belum direvisi atau dibatalkan, seluruh alat kelengkapan dewan wajib mematuhinya agar produk hukum yang dihasilkan tidak cacat formil.
Sementara itu, pandangan enam fraksi mayoritas serta Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Saripudin Tjatjo, berpendapat bahwa tahapan pembahasan RKA di tingkat komisi sudah dilakukan sebelumnya saat penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam rapat itu, Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap, mengatakan bahwa seluruh tahapan telah terpenuhi secara substansial dan hanya mengalami pergeseran waktu karena situasi mendesak. Sebanyak 15 dari 17 anggota Banggar yang hadir akhirnya menyepakati agar rapat pembahasan nota keuangan tetap dilanjutkan.
Ditempat terpisah, Pengamat Hukum, Nasrun Hipan, SH, MH kepada Radar Sulteng mengatakan, dalam tinjauan yuridis administratif pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, bahwa melewati tahapan yang diatur dalam Tatib DPRD memang memiliki implikasi risiko serius yang patut diperhatikan, yakni kekuatan mengikat tatib dan resiko pada evaluasi Gubernur.
Kekuatan mengikat tatib, ujar Nasrun Hipan yang juga mantan anggota DPRD Banggai, bahwa tatib DPRD merupakan produk hukum internal yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 dan mengikat seluruh alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi anggaran.
“Mengabaikan tahapan wajib seperti pembahasan tingkat komisi (pembicaraan tingkat I) dapat membuka celah gugatan atau catatan koreksi hukum,” jelas Nasrun.
Kemudian, resiko pada tahapan evaluasi Gubernur Sulteng. Sesuai mekanisme dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda APBD yang telah disetujui bersama harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.
“Dalam tahap evaluasi ini, pemerintah provinsi memeriksa kesesuaian substansi anggaran sekaligus kepatuhan terhadap prosedur pembentukan produk hukum daerah. Jika ditemukan tahapan krusial yang terlewati tanpa dasar hukum yang sah, proses evaluasi berpotensi tertunda atau memicu permintaan penyempurnaan prosedur dari Gubernur,” pungkas Nasrun.

Disisi lain lanjut Nasrun, dalam siklus dokumen anggaran adalah berangkat dari RKPD, kemudian ditetapkanlah kebijakan umum anggaran (KUA) dan ditindaklanjuti dengan pembahasan PPAS. Porsi anggaran yang ditentukan dalam PPAS ditindaklanjuti dengan pembentukan RKA dari masing-masing OPD
“Adapun RAPBD Banggai tahun anggaran 2027 adalah himpunan /keseluruhan RKA yang dibuat oleh masing-masing OPD. Sehingga, jika ada anggota dewan yang meminta pembahasan RKA sebelum pembahasan RAPBD, maka hal itu lumrah dan sangat wajar , karena akan meneliti program OPD serta porsi anggaran yang diberikan sesuai PPAS,” pinta Nasrun Hipan, Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Luwuk.
Kesepakatan politik at
au alasan mengejar tenggang waktu pada dasarnya tidak boleh membatalkan aturan prosedural yang sudah ditetapkan dalam peraturan tatib DPRD. Jika memang diperlukan percepatan, mekanismenya tetap harus merujuk pada celah atau ketentuan diskresi yang diatur secara sah didalam tatib itu sendiri, bukan dengan menerabas tahapan yang ada. (MT).






