PALU, — Aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah diperingati sejumlah buruh dan mahasiswa.
Aliansi Buruh dan Rakyat Bersatu (Burasa) menyuarakan 22 tuntutan, dan memberi ultimatum terbuka kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Perwakilan Burasa, Muhammad Aziz, menegaskan bahwa persoalan outsourcing menjadi salah satu isu utama yang mereka dorong. Ia menyebut praktik tersebut semakin masif, terutama di sektor konstruksi.
“Kita menginginkan gubernur melakukan statement yang tegas terhadap proses-proses outsourcing. Di kawasan itu banyak sekali proses-proses outsourcing, misalnya di pekerja konstruksi,” ujar Aziz.
Tak hanya itu, massa aksi juga mengangkat isu hak dasar pekerja, khususnya buruh perempuan. Mereka menuntut penyediaan ruang laktasi di kawasan industri nikel, serta pemenuhan hak cuti, termasuk cuti hamil.
“Misalnya soal penyediaan ruang laktasi di kawasan industri nikel. Kemudian juga hak-hak cuti, cuti hamil,” lanjutnya.
Isu lain yang ikut disorot adalah dugaan praktik militerisme hingga kasus Andri Yunus yang dinilai sebagai bagian dari perjuangan buruh hari ini.
Sorotan tajam juga diarahkan pada tingginya angka kecelakaan kerja di kawasan industri. Aziz mengungkap data yang mereka himpun menunjukkan tren mengkhawatirkan.
“Tahun 2025 kemarin ada 25 kasus kecelakaan kerja. Di 2024 juga ada puluhan yang mengakibatkan banyak nyawa pekerja,” katanya.
Ia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap situasi tersebut.
“Yang kita sayangkan adalah gubernur tidak pernah ada ucapan bela sungkawa atau mengurusi persoalan-persoalan itu,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar insiden, melainkan masalah struktural. Ia menuding perusahaan di kawasan industri IMIP tidak taat pada hukum ketenagakerjaan.
“Perusahaan-perusahaannya itu tidak taat dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Burasa juga menyoroti maraknya praktik union busting dan kebijakan sepihak perusahaan terhadap pekerja.
“Belakangan ini marak sekali soal union busting. Misalnya di PT MIM, serikat pekerja tidak diberikan hak untuk masuk ke dalam,” ungkap Aziz.
Dalam aksi tersebut, massa juga menolak upaya komunikasi dari Gubernur yang hanya dilakukan melalui sambungan telepon WhatsApp. Mereka menuntut kehadiran langsung di tengah aksi.
“Kita mau gubernur hadir di sini, di massa aksi. Kita mau dialog di tempat bersama massa aksi,” kata Aziz.
Sikap lebih keras disampaikan Koordinator Lapangan aksi, Jafar. Ia menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah provinsi dan memberi ultimatum terbuka.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya. Kami berikan waktu 2×24 jam kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk datang menemui kita bersama,” tegas Jafar.
Ia memperingatkan, jika ultimatum itu diabaikan, aksi dengan skala lebih besar akan digelar.
“Jika pernyataan ini tidak diindahkan, maka kami akan mengonsolidasikan kembali dengan aksi yang lebih besar lagi,” pungkasnya. (NAS)
