OLEH: Rezza Fahlevi (Pemerhati pendidikan dan kebijakan publik)
KABAR68, – Ada sebuah adagium lama yang kerap terdengar di kalangan aktivis pendidikan: “Kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan bukan dari rata-ratanya, melainkan dari ujung terbawahnya.” Artinya, seberapa maju sebuah sistem pendidikan tidak bisa hanya diukur dari gemerlap sekolah-sekolah unggulan di kota besar, tetapi dari seberapa sungguh-sungguh negara hadir di desa-desa yang terjepit pegunungan, di pulau-pulau kecil yang dikelilingi laut, di sudut-sudut negeri yang selama ini seperti terlupakan oleh kalender pembangunan.
Di sinilah letak relevansi capaian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sepanjang 2025 ini menjadi penting untuk kita bicarakan, terutama bagi masyarakat di kawasan seperti Sulawesi Tengah, yang sebagian wilayahnya masih masuk dalam kategori daerah 3T: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Revitalisasi yang Bukan Sekadar Janji
Saya masih ingat betul cerita seorang guru honorer di Kabupaten Banggai Kepulauan beberapa tahun lalu — ia mengajar di ruang kelas dengan atap yang bocor ketika hujan, dan papan tulisnya sudah tak bisa dibaca dari barisan bangku paling belakang. Itu bukan cerita fiksi. Itu potret nyata yang masih dijumpai di banyak sekolah di kawasan 3T.
Kini, ada angin perubahan yang mulai terasa. Program revitalisasi sekolah yang digulirkan Kemendikdasmen pada 2025 menjangkau 62 kabupaten daerah 3T dengan serapan anggaran lebih dari Rp1,38 triliun. Ini bukan angka yang kecil, dan bukan pula sekadar proyek formalitas. Ini adalah pernyataan politik yang konkret: bahwa anak-anak di pelosok berhak belajar di bangunan yang layak.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti sendiri menegaskan hal ini secara langsung saat meresmikan revitalisasi sekolah di Kabupaten Pati, April lalu. “Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T, serta sekolah yang mengalami kerusakan berat, sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak,” ujarnya. Pernyataan ini bukan retorika. Ia menunjukkan arah prioritas yang jelas: uang negara bergerak ke tempat yang paling membutuhkan.
Gadget Bukan Privilege Kota
Salah satu ketidakadilan yang paling terasa dalam ekosistem pendidikan selama ini adalah kesenjangan akses teknologi. Anak-anak di kota sudah terbiasa dengan pembelajaran digital, sementara rekannya di daerah terpencil masih belajar dengan cara yang tak banyak berubah sejak beberapa dekade lalu.
Transformasi digital yang dijalankan Kemendikdasmen menjawab gap ini dengan serius. Sebanyak 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerima perangkat digital — mulai dari papan interaktif digital hingga laptop — dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen. Ini adalah pencapaian yang, kalau kita mau jujur, jarang terjadi dalam sejarah program pemerintah kita. Realisasi penuh, bukan sekadar janji separuh jalan.
Ketika sebuah sekolah di pedalaman Sulawesi mendapatkan papan interaktif digital, bukan hanya alat yang diterima — melainkan juga pesan bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia yang sama, yang berhak mendapat kesempatan yang sama.
Uang Beasiswa Sampai ke Tangan Siswa
Program Indonesia Pintar (PIP) selalu menjadi harapan besar bagi keluarga kurang mampu. Tapi harapan besar itu kerap tersandung oleh penyaluran yang lambat, birokrasi yang berlapis, atau — dalam kasus terburuk — tidak sampai ke tangan yang berhak.
Pada 2025, realisasi PIP secara nasional menembus 102,18% dari target, dengan total serapan Rp13,4 triliun untuk 19 juta siswa dari SD hingga SMK. Di daerah 3T, angka ini terasa begitu nyata: Kabupaten Kupang (NTT) menerima Rp37,2 miliar untuk 52.716 siswa, Manggarai Timur mendapat Rp30,7 miliar untuk 45.359 siswa, Sumba Barat Daya Rp36,3 miliar untuk 48.989 siswa, dan Seram Bagian Barat di Maluku menerima Rp18,6 miliar untuk 25.954 siswa.
Kemendikdasmen juga melakukan terobosan penting: tunjangan guru kini disalurkan langsung ke rekening masing-masing, memangkas perantara yang selama ini kerap menjadi sumber kebocoran. Tunjangan Profesi Guru Non-ASN bahkan terealisasi 103,01% dari target, dengan total Rp12,1 triliun — sebuah angka yang seharusnya disambut dengan apresiasi nyata oleh para guru yang selama bertahun-tahun berjuang dalam ketidakpastian.
Data Bercerita
Partisipasi sekolah anak usia 7–12 tahun kini telah menyentuh 99,23% pada 2025. Angka ini hampir sempurna, dan ini bukan hadiah dari langit — ini buah dari kebijakan yang konsisten dan anggaran yang tepat sasaran. Sementara itu, angka partisipasi jenjang menengah juga meningkat signifikan ke 89,53%, memperkuat fondasi bagi kebijakan besar berikutnya: Wajib Belajar 13 Tahun.
Kebijakan ini — yang akan mencakup satu tahun pendidikan prasekolah — merupakan loncatan penting dalam sejarah kebijakan pendidikan Indonesia. Bahkan mulai 2026, PIP direncanakan diperluas hingga jenjang PAUD/TK, memastikan tidak ada anak yang tertinggal sejak langkah pertamanya memasuki dunia pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto, saat meninjau sekolah di Cilacap, menyampaikan keyakinannya dengan tegas: “Setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan terbaik.” Dan lebih jauh beliau mengingatkan, “Sekolah sangat penting, dan pendidikan merupakan kunci kebangkitan bangsa kita.” Ucapan ini bukan pidato seremonial — ia adalah komitmen yang harus kita tagih, dan berdasarkan data yang ada, tampaknya sedang ditempuh dengan langkah yang benar.
Kepercayaan Publik yang Terukur
Apresiasi terhadap kinerja Kemendikdasmen tidak datang hanya dari pemerintah sendiri. Lembaga riset independen IndoStrategi menempatkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti di posisi teratas dari 10 menteri berkinerja terbaik dalam Kabinet Merah Putih — dinilai berdasarkan kejelasan arah kebijakan, efisiensi tata kelola, dan gaya kepemimpinan yang responsif. Survei GoodStats terhadap kalangan anak muda pada Q1 2026 juga memasukkan Kemendikdasmen dalam jajaran kementerian berprestasi pilihan generasi muda.
Kepercayaan publik adalah aset politik yang mahal. Ketika lembaga-lembaga independen memberikan apresiasi semacam ini, artinya ada sesuatu yang dikerjakan dengan benar — bukan hanya di atas kertas, tetapi di lapangan.
Sebagai masyarakat yang merasakan sendiri betapa sulitnya menjangkau layanan pendidikan bermutu di daerah terpencil, kita punya dua tanggung jawab: pertama, mengapresiasi capaian yang memang nyata; kedua, terus mengawal agar momentum ini tidak berhenti di laporan dan presentasi, tetapi benar-benar mengubah kehidupan anak-anak di kelas-kelas yang jauh dari sorotan.
Karena pada akhirnya, pendidikan yang bermutu bukan hanya soal anggaran dan infrastruktur. Ia soal keyakinan kolektif bahwa setiap anak — dari Palu hingga Kepulauan Togean, dari Banggai hingga Morowali Utara — berhak menatap masa depan dengan kepala tegak.
Negara sedang bergerak ke arah yang benar. Kita pastikan ia tidak berhenti di tengah jalan.(*)
