Oleh: Lutfi Firdaus Firmansyah (UIN DATOKARAMA PALU)
KABAR68, – Lonjakan harga plastik di Indonesia yang menyentuh angka 50 persen dalam beberapa bulan terakhir bukanlah sekadar fluktuasi pasar yang datang dan pergi begitu saja. Bagi jutaan pelaku usaha kecil dan pedagang yang setiap harinya bergulat di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia, kenaikan ini terasa seperti pukulan yang menghantam tanpa sempat ditangkis. Catatan Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS menunjukkan bahwa konsumsi plastik nasional pada tahun 2024 telah mencapai sekitar 7,7 juta ton per tahun, angka yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyerap plastik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun justru di balik besarnya angka konsumsi itulah tersembunyi sebuah rapuh yang selama ini kurang mendapat sorotan memadai, yakni betapa dalamnya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri.
Indonesia mendatangkan biji plastik atau resin plastik dari berbagai penjuru dunia dengan volume yang tidak sedikit. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, total impor bahan baku plastik yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 3,2 juta ton dengan nilai transaksi lebih dari 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. China menduduki posisi teratas sebagai pemasok terbesar dengan porsi sekitar 35 persen dari keseluruhan volume impor. Di belakangnya, Arab Saudi melalui raksasa petrokimia Saudi Aramco dan SABIC menyumbang sekitar 18 persen, sementara Korea Selatan dengan produk-produk unggulan seperti polipropilena dan polietilena berkontribusi sekitar 14 persen. Thailand dan Singapura masing-masing menyumbang sekitar 8 dan 6 persen, sedangkan sisanya berasal dari Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Peta ketergantungan yang sedemikian tersebar namun tetap rapuh ini langsung memperlihatkan wajah aslinya begitu situasi geopolitik global mulai memanas.
Gejolak yang sedang melanda panggung internasional menjadi latar belakang yang tidak bisa diabaikan dalam membaca fenomena ini. Ketegangan yang membara di kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman terhadap Selat Hormuz yang menjadi koridor vital bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, telah mengguncang aliran pasokan bahan baku petrokimia secara meluas. Harga polipropilena yang merupakan salah satu material dasar plastik paling banyak digunakan, melonjak dari kisaran 6.600 yuan per ton atau sekitar
Rp14,97 juta per ton menjadi lebih dari 9.000 yuan per ton atau sekitar Rp22,47 juta per ton terhitung sejak Februari 2026. Harga minyak mentah dunia pun turut merangkak naik hingga 47 persen dalam rentang waktu yang bersamaan. Di pasar komoditas internasional, naphtha sebagai bahan baku utama produksi resin plastik yang lazimnya diperdagangkan di kisaran 550 hingga 600 dolar Amerika Serikat per ton kini telah melampaui 850 dolar per ton, sebuah tekanan yang langsung merembas masuk ke dalam struktur biaya industri pengolahan plastik nasional.
Pengalaman sejumlah negara lain menyediakan pelajaran berharga yang patut direnungkan oleh Indonesia. Vietnam yang juga memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap impor biji plastik terutama dari China dan Korea Selatan, memilih merespons gejolak harga global dengan mempercepat pembangunan kawasan industri petrokimia terpadu di wilayah Nghi Son. Hasilnya terbilang nyata karena dalam kurun tiga tahun Vietnam berhasil memangkas ketergantungan impornya hingga 15 persen. India mengambil sikap yang lebih tegas dengan menerapkan bea masuk antidumping terhadap impor polipropilena dari beberapa negara sekaligus menggelontorkan insentif fiskal yang menarik bagi investor yang bersedia masuk ke sektor petrokimia domestik. Thailand yang kini bertengger sebagai salah satu eksportir biji plastik terkemuka di Asia Tenggara, membangun fondasi industrinya melalui pengembangan Map Ta Phut Industrial Estate sejak era 1990-an, sebuah keputusan visioner jangka panjang yang kini tengah dipetik hasilnya. Indonesia, bila dibandingkan dengan ketiga negara itu, masih tertinggal cukup jauh dalam hal kematangan infrastruktur petrokimia domestiknya.
Di lapisan paling bawah dari struktur ekonomi, dampak kenaikan harga plastik ini paling terasa di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa lebih dari 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia bergerak di sektor makanan, minuman, dan kerajinan, dan hampir semuanya menggantungkan operasional mereka pada kemasan berbahan plastik. Kenaikan harga kemasan yang berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per pak mungkin tampak tidak signifikan jika dilihat sekilas, namun bagi pedagang yang selama ini menjalani usahanya dengan margin keuntungan yang sangat tipis antara 10 hingga 15 persen, selisih sekecil itu sudah cukup untuk menggerus habis pendapatan bersih mereka. Sebuah survei yang digagas Asosiasi UMKM Indonesia pada awal 2026 mengungkap bahwa sekitar 67 persen pelaku usaha kecil mengaku sudah terpaksa mendongkrak harga jual produk mereka antara 5 hingga 20 persen semata-mata sebagai cara bertahan dari tekanan biaya kemasan yang terus merayap naik. Bila kondisi ini terus berlarut tanpa penanganan serius, efek domino yang ditimbulkannya berpotensi mengikis daya beli masyarakat secara luas.
Ancaman inflasi yang dipicu kenaikan harga plastik ini layak mendapat perhatian yang lebih dari sekadar obrolan di ruang rapat kementerian. Bank Indonesia dalam laporan kebijakan moneternya di awal 2026 secara eksplisit menyebut tekanan dari sisi biaya produksi, termasuk melonjaknya harga bahan kemasan, sebagai salah satu variabel yang berisiko mendorong inflasi inti melampaui batas target. Plastik dalam ekosistem ekonomi modern bukan lagi sekadar pembungkus barang. Ia adalah komponen yang menginfiltrasi hampir seluruh rantai nilai produksi, mulai dari sektor pertanian, perikanan, farmasi, elektronik, otomotif, hingga konstruksi. Ketika harganya bergerak naik, getarannya menjalar ke segala arah. Kisah dari Bangladesh pada tahun 2022 patut menjadi catatan peringatan: kenaikan harga bahan baku plastik yang serupa di negara tersebut turut mendorong inflasi umum menembus angka 9,5 persen dan memaksa pemerintahnya mengeluarkan paket stimulus darurat demi meredam keresahan sosial yang mulai bergolak. Indonesia perlu belajar dari kejadian itu sebelum berada dalam posisi yang sama.
Langkah pemerintah Indonesia dalam menyikapi persoalan ini boleh dikata sudah mulai bergerak, namun masih terkesan mengejar masalah dari belakang ketimbang menghadangnya dari depan. Kementerian Perindustrian memang telah mengumpulkan para pemangku kepentingan industri plastik untuk membahas upaya-upaya menstabilkan harga. Tetapi solusi jangka pendek seperti pelonggaran tarif impor atau intervensi harga di tingkat distributor hanyalah obat penawar sementara yang tidak akan menyembuhkan penyakit sesungguhnya selama akar ketergantungan struktural terhadap bahan baku impor belum benar-benar ditangani. Satu-satunya jalan keluar yang memiliki daya tahan sesungguhnya adalah memperkuat basis produksi bahan baku petrokimia di dalam negeri melalui akselerasi hilirisasi industri yang selama ini berjalan terlalu lamban.
Sesungguhnya Indonesia tidak kekurangan modal untuk membangun kemandirian di sektor petrokimia. Cadangan gas bumi nasional yang masih berlimpah dan tercatat mencapai sekitar 43,97 triliun kaki kubik per Januari 2024 berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sejatinya merupakan pijakan yang sangat kuat bagi pengembangan industri petrokimia berbasis gas. Proyek kompleks petrokimia di Banten yang dijalankan oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, serta rencana pembangunan kilang minyak baru di Tuban yang menggandeng Rosneft dari Rusia, adalah langkah-langkah yang sudah berada di jalur yang benar. Namun percepatan realisasi proyek-proyek itu harus diperlakukan sebagai prioritas strategis nasional yang tidak boleh terus molor. Selain itu, sudah waktunya Indonesia membangun diversifikasi mitra impor biji plastik yang lebih cerdas dengan tidak membiarkan dirinya terlalu terpaku pada dua atau tiga negara pemasok saja. Membuka jalur kerja sama baru dengan produsen petrokimia di kawasan Amerika Latin seperti Brasil dan Meksiko, serta dengan negara-negara Afrika Utara yang mulai serius mengembangkan kapasitas industri kimianya, bisa menjadi langkah antisipatif yang jauh lebih bijak dibandingkan menunggu krisis berikutnya.
Tekanan harga plastik yang terus merangkak naik juga secara tidak langsung memberi dorongan tersendiri bagi percepatan transisi menuju kemasan yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Minat terhadap kantong kertas sebagai pengganti plastik sekali pakai terus menunjukkan tren pertumbuhan, begitu pula permintaan terhadap tas kain yang bisa digunakan berulang kali tanpa menghasilkan sampah baru. Namun tanpa kebijakan pendukung yang konkret seperti subsidi biaya produksi, keringanan pajak, atau standar kemasan yang diwajibkan secara regulasi, pilihan-pilihan alternatif ini akan tetap dipandang terlalu mahal oleh sebagian besar pelaku usaha kecil yang bermodal terbatas. Sejumlah negara telah membuktikan bahwa perubahan ini mungkin diwujudkan jika ada kehendak politik yang kuat. Prancis sejak 2021 telah mewajibkan seluruh kemasan sayur dan buah di gerai-gerai swalayan menggunakan material yang dapat terurai secara alami, sementara Kanada telah menetapkan target larangan menyeluruh terhadap plastik sekali pakai pada tahun 2030 dan menyiapkan paket insentif transisi bagi industri yang bersedia beralih lebih awal.
Pada titik ini, kiranya sudah terang bahwa kenaikan harga plastik sebesar 50 persen ini membawa pesan yang jauh lebih dalam dari sekadar persoalan biaya produksi yang harus ditanggung para pengusaha. Ia adalah peringatan keras bahwa Indonesia belum sungguh-sungguh membangun pondasi industri yang kokoh dan berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap kali satu simpul dalam rantai pasok global terguncang, seluruh ekosistem ekonomi nasional langsung merasakan imbasnya. Yang dibutuhkan bukan hanya respons cepat untuk meredam gejolak hari ini, melainkan sebuah visi yang melihat jauh ke depan, visi yang serius mendorong penguatan ekosistem petrokimia dalam negeri, membangun diversifikasi sumber impor yang lebih strategis, dan mempercepat pergeseran pola konsumsi menuju yang lebih berkelanjutan. Jika momentum yang terasa menyakitkan ini dikelola dengan kecerdasan dan keberanian yang memadai, bukan tidak mungkin tekanan yang ada hari ini justru akan menjadi batu loncatan menuju Indonesia yang lebih berdaulat secara industri di masa yang akan datang.(*)
