PALU, – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Sulawesi Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-6 pada Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI di Yogyakarta sekaligus memperkuat sinergi program dengan pengurus di tingkat kabupaten dan kota.
Ketua DPD APJI Sulawesi Tengah, Imelda Liliana Muhidin, mengatakan rakerda merupakan agenda rutin organisasi untuk menyusun arah program kerja ke depan.
“Ini agenda wajib setiap tahun. Menjelang Rakernas di Jogja, kami ingin menyatukan program-program APJI agar bisa bersinergi dengan teman-teman di kabupaten dan kota,” kata Imelda saat diwawancarai usai kegiatan.
Dalam kesempatan itu, APJI Sulteng juga mengukuhkan dua Dewan Pengurus Cabang (DPC), yakni Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Dengan pengukuhan tersebut, sebagian besar daerah di Sulawesi Tengah telah memiliki kepengurusan APJI.
“Yang tersisa hanya Morowali, Poso, dan Buol. Kami berharap APJI semakin besar dan bisa bergerak bersama di seluruh daerah,” ujarnya.
Imelda menjelaskan, APJI tidak hanya berfokus pada usaha jasa boga atau katering. Organisasi itu juga mendorong pengembangan berbagai pelaku UMKM, termasuk usaha produk makanan basah maupun kering.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar pelaku UMKM saat ini ialah akses permodalan dan pembiayaan usaha. Karena itu, APJI menghadirkan pihak perbankan dalam sesi talk show pada rakerda tersebut.
“Kami menghadirkan Kepala Bank Indonesia Sulawesi Tengah dan Direktur Utama BPR Arta Prima karena masalah utama teman-teman UMKM biasanya ada di permodalan ketika mereka ingin meng-upgrade usaha,” tutur Imelda.
Ia menilai skema pembiayaan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha yang kesulitan memenuhi persyaratan kredit perbankan nasional atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kalau di Himbara memang ada KUR 6 persen, tapi beberapa ketentuannya cukup berat bagi UMKM. Sementara di BPR, jaminannya lebih mudah meski tetap ada verifikasi dan survei lapangan,” jelasnya.
Melalui rakerda tersebut, APJI berharap para pelaku UMKM mampu mengembangkan jenis produksi dan memperluas usaha mereka.
“Kami ingin UMKM tidak stuck di satu produk saja. Mereka harus bisa berkembang menjadi dua atau tiga produk agar usahanya bertumbuh,” katanya.
Rakerda APJI Sulteng kali ini turut melibatkan 25 pelaku UMKM yang dinilai belum banyak tersentuh pembinaan. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya merupakan pelaku usaha penyandang disabilitas.
“Kami berharap teman-teman disabilitas jangan dilupakan karena mereka juga punya usaha. Inklusinya harus berjalan,” ujar Imelda.
Ia juga berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah. Menurutnya, pertumbuhan usaha kuliner di daerah seperti Kota Palu dan Kabupaten Sigi menunjukkan potensi ekonomi yang besar.
“Kita bisa lihat perkembangan kafe, resto, dan rumah makan semakin banyak. Tapi mereka juga harus memenuhi standar sanitasi, air bersih, dan pengolahan limbah agar masyarakat aman ketika mengkonsumsi produk mereka,” tandasnya. (NAS)
