back to top
Kamis, 26 Maret 2026
BerandaPALUKomisi I DPRD Sulteng Tanggapi Sorotan Seleksi Pejabat

Komisi I DPRD Sulteng Tanggapi Sorotan Seleksi Pejabat

Bartholomeus: Seleksi JPT Fokus Kompetensi, Bukan Isu Gender

Palu, – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bartholomeus Tandigala, menanggapi berbagai sorotan publik terkait proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, isu yang berkembang seperti keterlibatan pejabat dari luar daerah hingga minimnya keterwakilan perempuan dalam seleksi perlu dilihat secara objektif berdasarkan aturan yang berlaku.

“Sepanjang aturan tidak melarang, itu wajar-wajar saja. Saya sendiri belum melihat ada aturan yang melarang soal pejabat dari luar daerah maupun isu gender,” ujar Bratholomeus yang dihubungi tadi malam (25/3/2026).

Ia menegaskan bahwa proses seleksi JPT pada dasarnya berbasis kompetensi, sehingga yang menjadi fokus utama adalah kemampuan dan kelayakan kandidat.

“Yang diuji itu kompetensinya. Apakah mereka layak atau tidak, itu yang menjadi dasar,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya tahapan uji publik sebagai ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rekam jejak para calon pejabat.

“Melalui uji publik ini, masyarakat diharapkan memberikan masukan terkait latar belakang dan figur calon pejabat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, proses seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah menuai kritik dari sejumlah kalangan. Minimnya keterwakilan perempuan dalam daftar calon dinilai mencerminkan belum optimalnya komitmen terhadap keadilan gender dalam birokrasi.

Seleksi tersebut mencakup 12 jabatan strategis di lingkup Pemprov Sulawesi Tengah.  Masing-masing jabatan diisi oleh tiga nama calon yang telah dinyatakan lolos tahap akhir seleksi dan kini memasuki fase uji publik sebelum penetapan oleh gubernur. Adapun 12 jabatan yang diseleksi meliputi kepala dinas, kepala badan, direktur rumah sakit daerah, hingga kepala biro dan staf ahli gubernur.

Masyarakat diminta memberikan masukan terhadap nama-nama calon  pada uji publik yang Tengah berlangsung dari 19 hingga 27 Maret 2026.

Beberapa jabatan yang diumumkan antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan, hingga Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata.

Untuk posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tiga nama yang masuk peringkat teratas yakni Muh Syahrul Syam, Firdaus MG Abd Karim, dan Ariyono Orab. Sementara pada posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup terdapat Wahid Irawan, Djambar, dan Herdyanto.

Di sektor kehutanan, Susanto Wibowo, Mohammad Fadly, dan Salim masuk dalam tiga besar. Adapun untuk jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, nama yang dinyatakan lolos adalah Asbudianto, Mohammad Ambar Mahmud, dan Andy Adityawarman Sembiring.

Untuk jabatan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, tiga besar diisi oleh Wahyu Agust Pratama, Syarif Pusadan, dan Mohammad Rusli. Sedangkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdapat A. Haris, Dony Kurnia Budjang, dan Aswin Saudo.

Selanjutnya, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, nama yang lolos yakni Rachman Ansyari, Febrianto, dan Kamal Ariansyah. Untuk posisi Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, tiga kandidatnya adalah Rusmiadi, Moh. Rivan Burase, dan Asrul Achmad.

Di sektor kesehatan, tiga kandidat Direktur RSUD Undata yakni dr. Jumriani, dr. Nurlaela Harate, dan drg. Munawir H. Usman. Sementara untuk Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat I Wayan Yudana, Mohammad Azir, dan Abraham Tadanugi.

Untuk Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, nama yang masuk tiga besar adalah Rustam Aripuddin, Irmawati Sahi, dan Yance. Terakhir, pada posisi Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, terdapat Irwan, Rusmiadi, dan Muhammad Ridho Hamzah. (bar)

BERITA TERKAIT >

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI >

Satgas PKA Ungkap Banyak Perusahaan Tak Kantongi HGU di Sulteng

0
PALU, - Sekretaris Satgas Penanganan Konflik Agraria (PKA) Sulteng, Apditya Sutomo, menemukan adanya sejumlah perusahaan di Sulawesi Tengah yang beroperasi tanpa mengantongi HGU. Ia menilai...

TERPOPULER >