PALU, – Ketua DPD I Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Indonesia (APPMBGI) Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Kartini Malarangan, S.H., M.H., memberikan penjelasan terkait polemik dan viralnya sejumlah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di media mainstrem dan media sosial.
Ia menilai, polemik yang berkembang di masyarakat umumnya mempertanyakan anggaran Rp15 ribu dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak sebanding dengan menu yang diterima.
Menurut Kartini, dari total Rp15 ribu tersebut, yang khusus dibelanjakan untuk logistik atau bahan makanan hanya Rp10 ribu. Sementara Rp2 ribu dialokasikan untuk sewa dapur mitra BGN dan Rp3 ribu untuk biaya operasional.
Biaya operasional itu mencakup gaji karyawan dan relawan sebanyak 47 orang serta kebutuhan lain seperti pembelian gas, sabun cuci piring, kantong sampah, tali rafia, dan kebutuhan operasional dapur lainnya.
Ia juga menanggapi adanya anggapan dana MBG diselewengkan atau diambil sebagai keuntungan oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kartini menegaskan seluruh transaksi belanja tidak dilakukan secara tunai.
“Semua belanja tidak ada yang dibayar cash, semua melalui transfer dan langsung masuk ke rekening vendor. Tidak ada celah bagi pengelola dapur SPPG untuk menyelewengkan dana MBG karena menggunakan sistem virtual account. Jika ada dana lebih, itu mengendap di virtual account dan digunakan kembali untuk belanja berikutnya, bukan diambil oleh pengelola,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelola juga diaudit secara ketat. Terkait variasi menu yang menjadi perbincangan, Kartini menjelaskan hal itu bergantung pada perencanaan masing-masing ahli gizi di setiap SPPG. Ahli gizi bertugas menyusun perencanaan menu harian sehingga tidak semua dapur menyajikan menu yang sama.
Ia mencontohkan, di SPPG Palu Selatan yang dikelolanya terdapat menu daging, telur, roti dan buah pisang. Namun di SPPG lain bisa saja berbeda, tergantung perencanaan masing-masing.
Kartini menegaskan MBG adalah Makanan Bergizi Gratis, bukan makanan kenyang bergizi atau enak bergizi. Menurutnya, yang diutamakan adalah keseimbangan asupan gizi, meski menu terlihat sederhana.
Ia juga menyebut pelaksanaan MBG saat ini masih pada tahap awal layanan di bulan Ramadan sehingga evaluasi akan terus dilakukan.
APPMBGI, lanjutnya, telah membuka nomor aduan dan kepatuhan yang bisa dihubungi masyarakat terkait operasional MBG. Dalam waktu dekat, APPMBGI Sulteng akan menggelar rapat internal untuk menyusun program jangka pendek guna mengawal dapur-dapur MBG di Sulawesi Tengah agar berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. (bar)
