Kabar68.Palu — Perempuan Mahardhika Palu menggelar aksi longmarch dan orasi di depan Kampus Universitas Tadulako pada 25 November untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Mereka menilai kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah masih masif dan terus dibiarkan tanpa penanganan serius.
Koordinator Perempuan Mahardhika Palu, Stevi Rasinta Papuling, menegaskan bahwa peringatan 16 HAKTP bukan sekadar seremoni tahunan.
“Setiap tahun kami turun ke jalan karena kekerasan terhadap perempuan tidak pernah berhenti. Bahkan, kasusnya meningkat dan negara masih gagal memberikan perlindungan yang layak,” ujarnya pada Selasa, (26/11/2025).
Menurut Stevi, pelaku kekerasan bisa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat, akademisi, hingga lingkungan terdekat korban. Perempuan dan anak dari keluarga miskin menjadi kelompok yang paling rentan karena minim akses terhadap layanan perlindungan.
Perempuan Mahardhika juga menyoroti kondisi kerja perempuan di sektor pertambangan, khususnya di wilayah Morowali. Mereka menemukan banyak pelanggaran hak dasar buruh perempuan selama kegiatan advokasi bersama FSPMI.
“Kami pernah mendapati buruh perempuan yang terpaksa menampung air AC selama berbulan-bulan hanya untuk kebutuhan toilet. Perusahaan tidak menyediakan fasilitas dasar yang manusiawi,” kata Stevi.
Selain persoalan fasilitas, pelecehan seksual di tempat kerja juga masih sering terjadi tanpa mekanisme pengaduan yang aman. Tekanan ekonomi membuat perempuan tetap bekerja meski menghadapi risiko berulang. Stevi menegaskan bahwa negara dan perusahaan belum menempatkan perlindungan buruh perempuan sebagai prioritas.
“Selama pemerintah memandang isu kekerasan hanya sebagai angka dalam laporan anggaran, perempuan tidak akan pernah benar-benar aman,” ucapnya.
Kekerasan berbasis gender juga marak di sektor informal, di mana banyak pekerja perempuan tidak memperoleh hak maternitas seperti cuti melahirkan, cuti haid, dan akses kesehatan reproduksi. Ketiadaan regulasi membuat kasus-kasus tersebut nyaris tak terlihat.
Dalam aksi tersebut, Perempuan Mahardhika turut menyoroti situasi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Banyak kasus, menurut mereka, justru disembunyikan demi menjaga reputasi institusi.
“Kampus harusnya menjadi ruang aman. Tapi kenyataannya, banyak korban dipaksa diam sementara pelaku dilindungi. Ini bentuk kekerasan struktural yang harus dihentikan,” tegas Stevi.
Puluhan anak muda terlibat dalam aksi tersebut. Mereka membawa poster, menyampaikan orasi, dan menyerukan pentingnya solidaritas kolektif di kalangan perempuan muda. Perempuan Mahardhika menilai bahwa kesadaran kritis dan keberanian kolektif sangat dibutuhkan untuk melawan kekerasan yang terus terjadi.
“Kami tidak akan berhenti bersuara. Kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan kemanusiaan, bukan sekadar catatan birokrasi,” tutup Stevi.(NAS)
