Kabar68.Donggala – Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Donggala. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di wilayah ini pada 2024 mencapai 15,30 persen, atau sekitar 47.064 jiwa.
Angka tersebut menempatkan Donggala sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Sulawesi Tengah, setelah Kabupaten Tojo Una-Una yang mencapai 16,35 persen.
Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), garis kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Warga yang memiliki pengeluaran di bawah Rp438.095 per kapita per bulan dikategorikan sebagai masyarakat miskin.
Kasubbag Umum BPS Donggala, Mohammad Rivani, menjelaskan, penghitungan kemiskinan dilakukan melalui dua aspek, yakni konsumsi makanan dan pengeluaran non-makanan seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kemiskinan di Donggala dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan,” ujar Rivani saat ditemui pekan lalu.
Ia menambahkan, kondisi sosial-ekonomi di Donggala tidak merata. Beberapa wilayah seperti Bantai Parat, Pinembani, Riopakava, dan Banawa menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur ekonomi masyarakatnya.
Pemerintah Kabupaten Donggala kini tengah menggenjot sejumlah program untuk menekan angka kemiskinan, termasuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Meski demikian, tantangan masih terbentang panjang. Dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai puluhan ribu jiwa, upaya pengentasan kemiskinan dinilai tak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah daerah.
“Butuh kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha dan masyarakat sendiri,” kata Rivani.
Dalam upaya menuju kesejahteraan yang merata, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama. Tanpa itu, cita-cita mengurangi kemiskinan di Donggala akan sulit tercapai.(BY)
