back to top
Senin, 23 November 2026
BerandaDAERAHSupriadi Lawani : Ketua DPRD Sebaiknya Baca Tatib

Supriadi Lawani : Ketua DPRD Sebaiknya Baca Tatib

Pembahasan RAPBD Ujian Bagi Legitimasi Dan Kepercayaan Publik

BANGGAI,- Radar Sulteng,- Pengabaian Tata Tertib (Tatib) DPRD Banggai, khususnya Pasal 51, soal pembahasan Raperda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas nota keuangan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027, menjadi ujian berat bagi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, karena telah memicu krisis integritas serta mencederai kredibilitas proses penganggaran daerah.

Informasi yang dihimpun Radar Sulteng, bahwa dinamika internal dan konflik kelembagaan diruang rapat pembahasan RAPBD, telah memicu friksi atau gesekan tajam diinternal DPRD Banggai yang berujung pada kegaduhan politik diruang publik, karena adanya aksi walkout Wakil Ketua I DPRD, Wardani Murad Husain dan anggota Fraksi Gerindra, Suwardi, yang dinilai mekanisme pembahasan dilangkahi akibat adanya dugaan pelanggaran Tatib DPRD dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 17 Nopember 2026 baru-baru ini.

Rapat Banggar RAPBD 2027 yg dipimpin Ketua DPRD Syarifudin Tjatjo (tengah) diwarnai aksi walkout Wakil Ketua 1, Wardanu Murad Husain (kiri). (Dok IST).

Akibatnya, ketidakpatuhan terhadap aturan main rapat Banggar sesuai perintah Tatib DPRD dan etika bersidang dalam forum pembahasan RAPBD, pada akhirnya memicu ketegangan emosional yang terkesan semakin memperburuk citra wakil rakyat dimata konstituen.

Ketua DPRD Banggai, Syarifudin Tjatjo menekankan bahwa pembahasan RAPBD telah memasuki tahapan berjalan, sehingga tidak bisa ditarik mundur dan mengingatkan adanya konsekuensi dari sikap tidak menyetujui atau meninggalkan pembahasan.

“Terkait desakan pembahasan RKA ditingkat komisi yang mengacu pada tatib DPRD, bahwa mekanisme dewan sudah melewati fase tersebut. Kita sudah masuk tahapan. Jangan mundur lagi”, kata Arif Tjatjo yang juga Ketua Banggar dalam rapat dikantor DPRD.

Ia menilai tindakan meninggalkan forum terkait dengan sikap terhadap kelanjutan rapat Banggar RAPBD dan menyatakan bahwa pilihan sikap institusional memiliki konsekuensi, termasuk tahapan, mekanisme maupun fasilitas setahun kedepan. Meski bersikap tegas, Ia tetap membuka ruang dialog kekeluargaan atas dinamika yang terjadi dalam forum rapat dimaksud.

Menanggapi hal itu, pemerhati kebijakan publik, Supriadi Lawani menegaskan Ketua DPRD Banggai sebaiknya membaca Tatib. Ia menyoroti bahwa pembahasan RAPBD 2027 yang berujung walkout Wakil Ketua 1 DPRD, Wardani Murad Husain dan anggota fraksi Gerindra Suwardi serta klaim tahapan sudah dijalankan tanpa bukti yang dipublikasikan.

“Ketua DPRD Banggai sebaiknya baca Tatib,” tegas Supriadi kepada Radar Sulteng, Sabtu (21/11).

Menurutnya, DPRD Banggai semestinya menjadi teladan. Memberikan contoh yang baik kepada rakyat, untuk patuh terhadap aturan. Tatib itu disusun berdasarkan amanat regulasi nasional, yakni PP No.12 tahun 2018.

“Jika lembaga DPRD pembentuk atau pembuat Peraturan Daerah (Perda) justru melanggar aturan internalnya sendiri, otomatis wibawa hukum dimata mayarakat akan merosot,” jelas Budi Lawani, sapaan akrab aktivis pemerhati kebijakan publik.

Ia menilai, aksi walkout Wakil Ketua I DPRD, Wardani Murad Husain dan anggota fraksi Suwardi memilih keluar dari ruang rapat karena mereka menilai pembahasan RAPBD tidak sesuai amanat yang tertuang dalam tatib DPRD.

Dijelaskannya, dalam tatib DPRD Banggai (Peraturan DPRD No.1/DPRD/XI/2024), pasal 51 ayat (5) huruf a, mengatur urutan pembahasan Raperda APBD. Setelah penjelasan Bupati, pendapat fraksi, dan jawaban Bupati, pembahasan dilakukan ditingkat komisi bersama mitra kerja, didahului penyerahan RKA OPD. Setelah itu, laporan komisi disampaikan ke Banggar. Namun, Wakil Ketua I DPRD, Wardani Murad Husain menyebut tahapan ditingkat komisi itu tidak dijalankan/tidak dilaksanakan. Sebaiknya, masalah ini dilaporkan ke Gubernur.

Disisi lain, Budi Lawani juga menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPRD Irwanto Kulap sekaligus anggota Banggar dari Partai Golkar dilansir disejumlah media, yang membantah adanya cacat prosedur dan menyebutnya bahwa pernyataan wakil ketua I DPRD Wardani Murad Husain adalah pendapat pribadi seorang anggota dewan, yang menurutnya seluruh tahapan sudah terlaksana, karena masukan tiap komisi sudah termuat dalam KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan RKA.

“Pernyataan Ketua Komisi II harus didukung dengan bukti daftar hadir atau berita acara rapat komisi bersama OPD dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat untuk membuktikan klaim itu. Mana daftar hadir dan berita acaranya jika itu memang benar terjadi, publik butuh bukti,” ujar Budi.

Jika klaim dimaksud, ujar Budi tidak disertakan bukti kepada publik, pernyataan ini juga bertabrakan dengan urutan tahapan KUA-PPAS yang diatur terpisah dipasal 45-49 dalam tatib DPRD. Dalam Permendagri No.17/2026, kesepakatan KUA-PPAS mendahului surat edaran pedoman dan penyusunan RKA-SKPD, dengan kata lain RKA disusun setelah KUA-PPAS, bukan dibahas bersamaan.

Diakhir pernyataannya, Ia menegaskan, agar peristiwa ini harus dibuka ke publik, masyarakat sipil, baik kampus maupun ormas harus terlibat mempertanyakan dan mengevaluasi kejadian ini. “Masyarakat sipil harus terlibat mengawal peristiwa ini, kampus, ormas harus terlibat mengawal dan mengawasinya, karena itu uang rakyat,” tutup Budi. (MT).

BERITA TERKAIT >

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI >

GEMPAR: Tambang Bawah Tanah CPM Membahayakan

0
Palu, Radar Sulteng – Rencana pengembangan aktivitas pertambangan emas bawah tanah di kawasan Poboya, Kota Palu, oleh PT Citra Palu Minerals (CPM), bagian dari...

TERPOPULER >