Palu, Radar Sulteng – Rencana pengembangan aktivitas pertambangan emas bawah tanah di kawasan Poboya, Kota Palu, oleh PT Citra Palu Minerals (CPM), bagian dari kelompok usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), mendapat perhatian dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam dan Rakyat (GEMPAR).
Koordinator GEMPAR, Muhammad Afdal, menilai peralihan metode penambangan dari tambang terbuka menuju tambang bawah tanah tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis operasional perusahaan. Menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Ia mengatakan, kondisi geografis Kota Palu yang berada di kawasan aktivitas Sesar Palu-Koro serta memiliki sejarah bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018 harus menjadi perhatian dalam setiap rencana pengembangan pertambangan.
“Hal ini bukan berarti keberadaan Sesar Palu-Koro secara otomatis membuktikan aktivitas tambang bawah tanah tidak aman. Namun, kondisi tersebut mempertegas pentingnya keterbukaan mengenai desain terowongan, stabilitas batuan, potensi deformasi, hingga mekanisme tanggap darurat,” ujarnya melalui siaran pers kepada Radar Sulteng, Jumat (20/11/2026).
Afdal menegaskan, pengembangan tambang bawah tanah harus didasarkan pada kajian geoteknik dan hidrogeologi yang spesifik, transparan, serta dapat diuji secara independen.
Selain keselamatan, GEMPAR juga menyoroti potensi dampak aktivitas penggalian bawah tanah terhadap sumber air tanah dan sistem hidrologi di sekitar wilayah operasi.
Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi memengaruhi jalur aliran air, debit mata air, maupun kualitas air, bergantung pada kondisi geologi dan hidrogeologi setempat.
Karena itu, diperlukan data dasar lingkungan, pemantauan secara berkala, serta mekanisme pemulihan yang jelas apabila ditemukan dampak terhadap masyarakat.
“Transparansi informasi, pelibatan masyarakat, pengawasan independen, serta keterbukaan terhadap dokumen kajian lingkungan dan keselamatan menjadi hal yang tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Di sisi lain, Afdal mengingatkan bahwa keberadaan industri pertambangan juga harus memperhatikan aspek keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Investasi dan aktivitas produksi, kata dia, semestinya tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, pemberdayaan usaha masyarakat, dan penguatan ekonomi daerah.
Ia menilai, distribusi manfaat ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai keuntungan ekonomi dinikmati perusahaan, sementara risiko sosial dan ekologis justru ditanggung masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Pertambangan di Poboya bukan hanya tentang seberapa besar cadangan mineral yang dapat diproduksi atau seberapa tinggi investasi yang dapat direalisasikan. Lebih dari itu, ada kepentingan publik yang harus dijamin, yakni keselamatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ungkapnya.
GEMPAR berharap rencana pengembangan tambang bawah tanah CPM dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan kepada publik.
Menurut Afdal, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari nilai investasi dan angka produksi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlindungi dan memperoleh manfaat dari kekayaan alam di daerahnya sendiri.
Sebelumnya Gerakan menolak tambang bawah tanah CPM terus disuarakan masyarakat bahkan masyarakat lingkar tambang.
Puluhan warga lingkar tambang Poboya menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup akses jalan menuju kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), pada Selasa (20/05/2025).
Koordinator Rakyat Lingkar Tambang Poboya, Kusnadi Paputungan, menjelaskan bahwa aksi penutupan jalan ini merupakan bentuk penolakan terhadap kedatangan Aburizal Bakrie, petinggi BRMS/PT CPM.
<assa aksi melakukan demonstrasi di dua lokasi berbeda dengan tuntutan yang sama. Selain memblokade akses utama di depan Masjid Baiturrahmah Poboya, sebagian massa juga menutup akses jalan menuju kantor CPM yang terletak di belakang Mako Polda Sulteng.
Kusnadi menegaskan bahwa sistem tambang bawah tanah ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya warga lingkar tambang di Kota Palu.
Tambang Emas Bawah Tanah Beroperasi 2027
Sebagai informasi, CPM memiliki hak atas konsesi pertambangan seluas 85.180 hektare di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan melalui Kontrak Karya Generasi VI yang ditandatangani pada 1997.
Izin konstruksi dan produksi perusahaan disetujui pada November 2017, dengan masa konstruksi tiga tahun dan masa produksi selama 30 tahun atau hingga 2050.
Dalam pengembangan operasionalnya, anak perusahaan Bumi Resource meningkatkan kapasitas Pabrik Emas Carbon in Leach (CIL) pertama dari 500 ton menjadi 2.000 ton bijih per hari. Peningkatan kapasitas tersebut diperkirakan selesai pada kuartal IV 2026.
Sementara itu, Pabrik Emas CIL kedua telah memproses sekitar 4.000 hingga 4.500 ton bijih per hari.
BRMS juga juga merencanakan memulai operasi tambang emas bawah tanah dengan kadar emas lebih tinggi pada semester kedua 2027. Untuk mendukung rencana tersebut, CPM menunjuk perusahaan kontraktor pertambangan asal Australia, Macmahon, pada kuartal pertama 2025.
Sementara itu, berdasarkan laporan BRMS pada 28 Oktober 2026, data keuangan dan produksi perusahaan periode sembilan bulan pertama 2026 menunjukkan pendapatan mencapai 167,58 juta dolar AS atau sekitar Rp3,06 triliun (dalam kurs Rp18.269 per dolar AS per 20 November 2026), turun dibandingkan periode yang sama 2025 sebesar 183,58 juta dolar AS (sekitar Rp3,35 triliun).
Dari sisi produksi dan penjualan, emas yang terjual selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai 37.839 ons, lebih rendah dibandingkan 56.552 ons pada periode yang sama 2025. Adapun rata-rata harga jual emas meningkat dari 3.156 dolar AS (sekitar Rp57,66 juta) menjadi 4.280 dolar AS (sekitar Rp78,19 juta) per ons.(bar)






