PALU, Radar Sulteng – Asap hitam mengepul di depan kantor DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (24/9/2026). Di tengah peringatan Hari Tani Nasional, Aliansi Barisan Lawan Sistem (Balas) menggelar aksi dengan membakar ban dan mendesak pemerintah provinsi segera menuntaskan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Situasi sempat memanas lantaran massa mengaku belum ditemui pimpinan DPRD maupun Gubernur Sulteng. Massa kemudian berupaya mendobrak gerbang kantor Gubernur Sulteng.
Negosiasi pun dilakukan untuk meredam ketegangan. Massa akhirnya diterima Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto.
Namun, massa menolak menyampaikan tuntutan kepada Rudi. Ia kemudian menghubungi Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido melalui sambungan telepon agar tuntutan dapat didengar langsung oleh pihak Pemprov.
Koordinator lapangan aksi, Fhirman, kemudian membacakan enam poin tuntutan yang didengar Rudi Dewanto dan Reny Lamadjido melalui sambungan telepon.
Massa meminta Gubernur Sulteng berkomitmen berpihak kepada petani, nelayan, buruh, perempuan, masyarakat miskin kota dan kelompok tertindas, sekaligus menuntaskan konflik agraria di Toviora dan Rio Mukti, Lembah Napu, Pondok Karya Tondo, kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Balesang Tanjung serta persoalan industri nikel di Siniu.
Aliansi Balas juga mendesak penyelesaian seluruh konflik agraria di Sulteng, perlindungan bagi pembela HAM dan lingkungan, penghentian tindakan represif serta kekerasan terhadap masyarakat, dan penghentian pendekatan militer dalam penyelesaian konflik agraria maupun persoalan ruang hidup masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wagub Sulteng Reny Lamadjido menyatakan akan meneruskannya kepada Gubernur Anwar Hafid untuk ditindaklanjuti.
Reny meminta waktu satu pekan untuk menyampaikan seluruh tuntutan tersebut kepada Gubernur.
“Paling satu minggu nanti saya sampaikan,” kata Reny melalui sambungan telepon.
Kesepakatan waktu itu kemudian dituangkan dalam bukti serah terima tuntutan yang ditandatangani Rudi Dewanto di hadapan massa aksi.
Fhirman mengatakan, pihaknya mendesak Pemprov Sulteng tidak berhenti pada janji, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan seluruh konflik agraria di daerah.
“Permintaan kami adalah Gubernur Sulteng supaya menyelesaikan semua permasalahan konflik agraria yang ada di Sulawesi Tengah karena selama ini hanya dia janjikan,” tutupnya. (AKA)
