PALU, Radar Sulteng – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si mempertanyakan besarnya manfaat hilirisasi industri bagi daerah penghasil. Pasalnya, aktivitas industri di Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi hingga ratusan triliun rupiah terhadap pendapatan negara, namun Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah disebut hanya sekitar Rp200 miliar per tahun.
Persoalan tersebut disampaikan Anwar saat menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (14/9).
Menurut Anwar, hilirisasi berskala besar memang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
“Hilirisasi belum signifikan bagi penurunan kemiskinan,” tegasnya.
Anwar menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena daerah penghasil tidak hanya menjadi lokasi berlangsungnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan, tetapi juga harus menghadapi berbagai konsekuensi yang ditimbulkan.
Ia menyinggung persoalan kerusakan lingkungan hingga dampak terhadap kesehatan masyarakat yang menurutnya masih menjadi beban daerah.
“Kerusakan lingkungan dan (penurunan) kesehatan juga besar tapi tidak berbanding dengan PAD,” paparnya.
Selain persoalan manfaat ekonomi, Anwar juga menyoroti ruang fiskal daerah yang dinilai masih terbatas di tengah masifnya perkembangan kawasan industri.
Salah satunya berkaitan dengan kebijakan tax holiday di kawasan industri Morowali. Kebijakan tersebut dinilai memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan sehingga membatasi ruang pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan pajak.
Anwar mencontohkan kendaraan milik perusahaan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah.
“Sehingga kami tidak bisa memungut pajaknya,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Anwar, membuat daerah kehilangan potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), meskipun aktivitas industri dan pergerakan kendaraan perusahaan berlangsung di wilayah Sulawesi Tengah.
Karena itu, Gubernur Anwar Hafid berharap tata kelola hilirisasi dan pembagian manfaat dari aktivitas pertambangan dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Ia juga menitipkan aspirasi kepada BPK-RI agar persoalan tersebut dapat dibawa ke pemerintah pusat, termasuk mendorong perbaikan regulasi minerba melalui Judicial Review Undang-Undang Minerba.
“Kami berharap agar BPK membawa aspirasi ini ke pusat,” katanya.
Anwar berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi dan kontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan hasil pertemuan ini bisa menjadi bahan perbaikan,” pungkasnya.
Tim BPK-RI yang hadir terdiri dari Aloysius Agung Purwandaru selaku Pengendali Teknis, Diana Pratiwi selaku Ketua SubTim I, beserta lima anggota tim lainnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., Sekprov Dr. Novalina, M.M., Inspektur Daerah Provinsi Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si., serta jajaran OPD teknis.
Pernyataan mengenai kontribusi ratusan triliun, DBH sekitar Rp200 miliar, dampak lingkungan dan kesehatan, serta belum signifikannya hilirisasi terhadap penurunan kemiskinan juga diberitakan pada Senin (14/9).
