PALU, Radar Sulteng – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menilai menilai instruksi Menteri ESDM menjadi sinyal positif bagi perjuangan Sulawesi Tengah, khususnya terkait pengakuan Morowali dan Morowali Utara sebagai daerah pengolah mineral.
“Ini tentu kabar baik dan patut kita apresiasi. Artinya, Menteri ESDM merespons apa yang selama ini menjadi aspirasi dan persoalan yang kami sampaikan. Tetapi bagi kami, yang paling penting sekarang adalah memastikan proses revisinya benar-benar berjalan sampai tuntas,” kata Safri, Kamis (20/8/2026).
Menurut Safri, pernyataan dan instruksi Menteri ESDM tersebut harus segera ditindaklanjuti jajaran teknis melalui kajian yang terbuka, objektif dan berbasis data faktual mengenai aktivitas pengolahan dan pemurnian mineral di Sulawesi Tengah.
“Kami akan kawal. Karena sejak awal yang kami persoalkan bukan sekadar sebuah keputusan administratif, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah pusat mengakui realitas industri dan beban yang ditanggung daerah,” ujarnya.
Safri mengatakan Morowali dan Morowali Utara merupakan kawasan penting dalam ekosistem hilirisasi nikel nasional. Keberadaan industri pengolahan mineral dan berbagai dampaknya terhadap daerah, menurut dia, harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal.
“Kalau memang pemerintah sudah menyatakan akan merevisi, tentu kami berharap jangan berhenti pada proses mencari aturan. Segera tentukan langkah hukumnya, buka dasar dan parameternya, kemudian revisi Kepmen 157/2026 sesuai kondisi faktual di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menilai batas waktu satu minggu yang diberikan Menteri ESDM harus menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Kita tunggu satu minggu itu. Kami akan melihat apa hasilnya. Kalau memang sudah ada dasar dan mekanismenya, maka kami berharap segera dilanjutkan dengan revisi. Jangan sampai persoalan ini kembali berlarut-larut,” katanya.
DPRD Sulteng, lanjut Safri, siap melakukan komunikasi dan konsultasi lanjutan dengan Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan untuk memastikan revisi Kepmen tersebut memiliki implikasi yang jelas terhadap kepentingan fiskal daerah.
“Ini akan kami kawal bersama. Kami akan terus meminta penjelasan, baik kepada Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan. Karena persoalan daerah pengolah ini berkaitan dengan desain DBH dan keadilan fiskal bagi daerah,” ujar Safri.
Sebelumnya, Morowali dan Morowali Utara tidak tercantum sebagai daerah pengolah dalam Kepmen ESDM Nomor 157 Tahun 2026. Padahal, kedua daerah tersebut merupakan salah satu pusat utama industri pengolahan nikel di Indonesia.
Sejumlah kawasan industri dan proyek hilirisasi nikel berskala besar berada di kedua wilayah tersebut. Aktivitas itu menjadikan Morowali dan Morowali Utara bagian penting dalam rantai industri nikel nasional.
Karena itu, pengakuan sebagai daerah pengolah dinilai memiliki konsekuensi penting terhadap kebijakan fiskal dan perhitungan DBH.
Safri menegaskan perjuangan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat, melainkan upaya memastikan kebijakan nasional berjalan sejalan dengan prinsip keadilan bagi daerah.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta pemerintah konsisten. Kalau hilirisasi menjadi kebijakan nasional dan daerah menjadi bagian penting dari proses itu, maka kontribusi serta beban daerah juga harus mendapatkan pengakuan yang adil dalam kebijakan fiskal,” tegas Safri.
Ia berharap revisi Kepmen ESDM 157/2026 nantinya tidak hanya memperbaiki daftar daerah, tetapi benar-benar menyelesaikan substansi persoalan yang selama ini dipersoalkan.
“Yang kita inginkan bukan sekadar revisi di atas kertas. Kita ingin ada pengakuan terhadap daerah yang memang secara nyata menjadi lokasi pengolahan dan pemurnian mineral, menanggung eksternalitas industri, sekaligus menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi nasional,” katanya. (Zar)
