JAKARTA, Radar Sulteng – Kuasa Hukum sejumlah Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Tadulako (Untad), M Wijaya S SH MH resmi menyerahkan memori banding administratif kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI di Jakarta, pada hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Langkah ini ditempuh untuk meminta kementerian mengoreksi tanggapan Rektor dan Ketua Senat Untad yang dinilai belum menjawab seluruh keberatan terkait penataan komposisi keanggotaan Senat serta mendesak penundaan sementara tahapan Pemilihan Rektor Untad periode 2027–2031.
Kuasa Hukum para Anggota Senat dari Kantor Hukum JAYA & JAYA LAW FIRM – Celebes Office, M. Wijaya S., S.H., M.H., menyerahkan secara langsung bundel Memori Banding Administratif beserta bukti-bukti pendukung kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendiktisaintek RI) di Gedung Kemdiktisaintek, Senayan, Jakarta.
Selain diserahkan kepada Menteri selaku tujuan utama, berkas Banding Administratif tertanggal 9 November 2026 tersebut juga disampaikan secara resmi kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Ditjen Dikti, dan Kepala Biro Hukum Kemdiktisaintek RI. Berkas tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Komisi X DPR RI dan Ketua Ombudsman RI di Jakarta.
Usai menyerahkan dokumen di Gedung Kemdiktisaintek RI, M. Wijaya S. menjelaskan bahwa langkah Banding Administratif ini ditempuh sebagai respons yuridis atas Surat Tanggapan Rektor Untad dan Surat Tanggapan Ketua Senat Untad tertanggal 3 November 2026. Kedua surat tersebut dinilai belum mengakomodasi tuntutan penertiban secara menyeluruh terhadap komposisi keanggotaan Senat serta penundaan sementara tahapan Pemilihan Rektor Periode 2027–2031.
“Hari ini, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan 10 November, kami hadir langsung di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk menunaikan prosedur exhaustion of administrative remedies, yakni penuntasan upaya administratif secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Apalagi, di dalam Bagian IV surat tanggapannya, pihak Rektor sendiri secara tertulis telah menunjuk mekanisme Banding Administratif kepada Atasan Pejabat sebagai koridor penyelesaian lanjutan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Statuta Untad 2024, Rektor menjalankan pengelolaan kampus untuk dan atas nama Menteri. Karena itu, Bapak Menteri merupakan Atasan Pejabat yang berwenang penuh memeriksa dan mengoreksi persoalan ini,” ujar Wijaya di Jakarta, Selasa (10/11).
Lebih lanjut, Wijaya memaparkan alasan hukum mengapa kliennya, yakni barisan Guru Besar dan Anggota Senat Untad selaku Para Pemohon Banding Administratif, tidak dapat menerima tanggapan tertulis dari tingkat universitas.
Menurut analisis hukumnya, kedua surat tanggapan tertanggal 3 November 2026 tersebut dinilai belum memenuhi prinsip kecukupan pertimbangan atau yang dalam doktrin Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai onvoldoende gemotiveerd (pertimbangan hukum yang belum lengkap atau kurang memadai).
“Dalam Surat Keberatan tanggal 26 Oktober 2026 lalu, klien kami mengajukan lima pokok keberatan normatif yang sangat spesifik beserta dasar pasalnya. Namun, setelah kami bedah secara cermat, baik surat tanggapan Rektor maupun surat tanggapan Ketua Senat pada Bagian II ternyata baru menjawab tiga poin saja dan sama sekali belum memberikan uraian jawaban atau tanggapan terhadap dua pokok keberatan fundamental lainnya,” ungkap Wijaya.
Dua pokok keberatan krusial yang sama sekali belum terjawab dalam surat tanggapan tingkat universitas tersebut meliputi:
- Persoalan Batas Maksimal Dua Periode Masa Jabatan Wakil Dosen (Poin Keberatan Keempat). Yakni, tuntutan penertiban terhadap anggota Senat dari unsur Wakil Dosen, termasuk unsur pimpinan Senat, yang telah menjabat lebih dari dua kali masa jabatan. Padahal, Pasal 40 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Untad juncto Pasal 8 ayat (9) Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024 secara limitatif membatasi masa jabatan selama empat tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- Persoalan Tindak Lanjut Komite Etik dan Pemberhentian Sementara (Poin Keberatan Kelima). Yakni, tuntutan pembentukan Komite Etik serta pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g Statuta Untad 2024 juncto Pasal 11 ayat (4) huruf b dan Pasal 12 Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024 terkait proses pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik sesuai arahan Rapat Evaluasi Kemdiktisaintek tanggal 1 Oktober 2026.
“Dalam hukum administrasi berlaku asas motivasi yang jelas (motiveringsbeginsel) dan asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel). Ketika dua dari lima pokok keberatan normatif sama sekali tidak disinggung dalam surat tanggapan, klaim bahwa penyesuaian keanggotaan Senat ‘telah tuntas sepenuhnya’ tentu menjadi prematur dan belum menjawab substansi masalah secara paripurna,” jelas Wijaya.
Selain menyoroti dua poin yang belum terjawab, Memori Banding Administratif tersebut juga menguraikan secara komprehensif perbedaan penafsiran normatif terkait kedudukan pejabat dengan tugas tambahan di bawah Rektor yang bukan merupakan anggota ex officio, seperti Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Sekretaris Lembaga, serta Kepala UPA/Pusat/Laboratorium, yang menduduki kuota kursi “Dosen yang Mewakili Fakultas”.
Memori tersebut juga membahas mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) yang wajib melalui pemilihan oleh seluruh dosen fakultas tanpa pembatasan hak untuk dipilih bagi Guru Besar yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (5) Statuta Untad.
Wijaya juga meluruskan tanggapan di tingkat kampus yang berupaya memisahkan tanggung jawab antara organ Rektor dan organ Senat. Menurutnya, dalam Hukum Administrasi Negara, tata cara verifikasi pemberhentian hingga penetapan anggota Senat merupakan samenhangende handelingen atau rangkaian tindakan pemerintahan yang saling berkaitan dan mengikat kedua pejabat tersebut.
“Di satu sisi, Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat yang ditetapkan sendiri pada 30 April 2024, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (3) huruf d, Pasal 12, dan Pasal 14, telah mengatur secara eksplisit larangan rangkap tugas tambahan, pemberhentian sementara karena diangkat dalam jabatan lain, serta kewajiban aktif Ketua Senat untuk memverifikasi status anggota melalui Kelompok Kerja dan Rapat Paripurna.
“Di sisi lain, Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (2) Statuta Untad 2024 mewajibkan Rektor menetapkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan anggota Senat. Jadi, antara Ketua Senat dan Rektor terikat pada kewajiban hukum yang berantai dan saling berkaitan sesuai porsi kewenangan masing-masing,” papar advokat tersebut.
Menanggapi alasan penolakan penundaan tahapan Pemilihan Rektor yang mengutip Pasal 75 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan serta klaim bahwa koreksi keanggotaan secara individual tidak membatalkan kerja Senat sebagai organ, Wijaya memberikan pandangan hukum tata negara.
“Senat adalah collegiaal bestuur, di mana keabsahan kuorum rapat paripurna (2/3 anggota) dan keabsahan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (1/2 + 1) ditentukan secara mutlak oleh keabsahan legal standing setiap anggota yang memiliki hak suara di dalamnya.
“Pasal 75 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan justru memberikan pengecualian tegas bahwa penundaan dapat dilakukan apabila pelaksanaan suatu tindakan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Menunda sementara tahapan Pemilihan Rektor guna menuntaskan penataan komposisi Senat terlebih dahulu jauh lebih menyelamatkan institusi dibandingkan memaksakan tahapan berjalan di atas komposisi yang masih disengketakan, yang kelak berisiko membatalkan seluruh produk pemilihan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegasnya.
Menutup keterangannya di Jakarta, Wijaya menyatakan bahwa sejak diterimanya Memori Banding Administratif pada hari tersebut, penghitungan tenggang waktu penyelesaian selama 10 hari kerja di tingkat kementerian sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan telah resmi berjalan.
“Seluruh prasyarat formil berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014, PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sengketa Tindakan Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) kini telah kami penuhi secara paripurna tanpa celah.
“Kami mengedepankan iktikad baik dan menaruh kepercayaan tinggi kepada Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI beserta jajaran untuk menggunakan kewenangan pengawasannya dalam menegakkan supremasi Statuta di Universitas Tadulako. Fiat justitia ruat caelum,” pungkas Wijaya.(*)
