POSO-Viralnya kegiatan exit meeting, berpose dan dero bersama yang mesra yang digelar Pemda Poso dengan pihak tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng untuk Kabupaten Poso, di salah satu hotel di sekitar danau Poso di Siuri dua hari yang lalu.
Kegiatan pesta bersama di tengah kebijakan efisiensi Presiden RI Prabowo Soebianto kini menjadi sorotan. Ada sekelompok pejabat di Poso dengan gembira rianya menggelar acara senang-senang. Sehingga memunculkan berbagai tanggapan miring dari berbagai pihak. Terkesan ada yang pro dan kontra.
Mengenaskan sekali, yang terlibat pesta berposisi pemeriksa dan yang diperiksa adalah pembuat pesta. Patut diduga kebersamaan tersebut akan menelorkan sebuah putusan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2024 pada akhir Mei 2025 mendatang.
Tak pelak lagi, banyak yang menilai jika kegiatan yang terbukti menghamburkan dana daerah disaat Presiden menganjurkan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran, namun justru Pemda menggelar acara hura-hura. Sangat bertentangan dengan kebijakantersebut. Padahal setiap tahunnya auditor BPK selalu menggunakan ruangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga tudak perlu mengeluarkan anggaran untuk kegiatan exit meeting selama dua hari di salah satu hotel di pesisir danau Poso itu. Ada apa bikin pesta pora di hotel?
Seperti yang dikemukakan oleh ketua LSM Aksi Poso, Rafiq Samsudin kepada media ini Senin (12/05/2025) dengan kegiatan dan kemesraan seperti itu antara pemeriksa dan terperiksa patut diduga ada semacam barteran atau dil-dil yang sudah pasti Poso raih WTP lagi.
“Suasana efisiensi anggaran tapi Pemda justru gelar kegiatan diluar yang pasti habiskan anggaran Daerah. Bila akomodasi dari tim auditor BPK ditanggung oleh Pemda, maka hal itu merupakan suatu kekeliruan dan pelanggaran bagi anggota BPK. Maka diprediksi, opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Poso dipastikan WTP lagi. Padahal sederet temuan tahun 2023 belum seluruhnya dikembalikan,” ujarnya.
Demikian pula yang disoroti ketua Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso, Muhaimin Yunus Hadi dengan jelas dan tegas kepada media ini Selasa (13/05/2025) menyampaikan jika dirinya menduga kuat, ada konspirasi dan main mata antara tim suditor BPK untuk Poso dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso sehingga terus menerus menyandang opini WTP.
Dikatakannya, kegiatan beberapa hari terakhir di tepi Danau Poso merupakan indikasi adanya pelanggaran etik dari tim auditor. Pasti akomodasi atau sampai pada traktir makan dan apa saja untuk tim auditor BPK ditanggung oleh Pemkab Poso, sebab ada keterkaitan dengan tugas mereka dalam rangka mengaudit keuangan Pemkab Poso. Tim auditor tersebut jelas melanggar aturan atau kode etik BPK.
“Saya menduga ini cenderung gratifikasi. Sehingga daerah ini terus WTP. Padahal sederet temuan belum diselesaikan semuanya sebatas janji di atas meterai saja. Saya sayangkan hal itu jika memang benar terjadi sebab dalam peraturam BPK no 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK. Bab 2 bagian ke 2 Kode Etik BPK pasal 4 ayat 2 dengan sangat jelas berbunyi, untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenang anggota BPK RI, dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang diduga patut atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Seperti yang viral di medsos dipastikan Poso WTP lagi. Sementara sederet temuan tahun-tahun sebelumnya belum dikembalikan. Ada apa? Saya duga opini WTP sudah gampang diraih, ” tegas dia.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso Heningsih EG Tampai yang dihubungi media ini via WhatsAap (WA) Senin malam (12/05/2025 yang intinya mempertanyakan kegiatan apa, dan mesranya pose serta dero bersama dengan tim auditor BPK yang dengan jelas menimbulkan spekulasi Poso Kembali akan meraih opini WTP Tahun Anggaran 2024 ? Sampai berita ini masuk dapur redaksi orang nomor satu di ASN Poso tersebut belum memberikan respon dan jawaban.(ed)
