PALU, Radar Sulteng – Pembangunan pagar RSUD Undata Palu diduga menyalahi aturan ruang milik jalan.
Fondasi pagar yang dibangun di sisi selatan rumah sakit disebut bersinggungan dengan saluran drainase, sementara ketinggian konstruksinya disinyalir melampaui batas dalam dokumen perizinan. Kondisi itu turut mengancam ruang badan jalan yang berpotensi semakin menyempit.
Kabid Pengendalian Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu, Haryadi, mengungkapkan temuan tersebut berawal dari aduan masyarakat mengenai pembangunan pagar yang posisinya terlalu maju dari garis pagar lama atau eksisting.
Haryadi mengatakan, pembangunan itu berkaitan dengan perluasan area parkir rumah sakit ke sisi selatan. Namun, kawasan tersebut bukan ruang kosong. Di dalamnya terdapat jaringan drainase perkotaan yang semestinya tetap terlindungi dari aktivitas pembangunan.
Hasil pemeriksaan lapangan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), memperlihatkan adanya bagian galian fondasi yang diduga telah memanfaatkan area saluran drainase.
“Sebagian lubang galian untuk pagar itu sudah menggunakan drainase kita. Padahal, infrastruktur kota tidak bisa diabaikan begitu saja,” ungkap Haryadi saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11).
Ia menjelaskan, pihak rumah sakit mengklaim pembangunan berada di atas lahan yang masih menjadi hak kepemilikannya. Namun, klaim tersebut perlu diuji dengan menelusuri batas bidang tanah serta riwayat perolehan lahan di sisi selatan.
Berdasarkan sertifikat yang diterbitkan pada era 1990-an, Haryadi menyebut batas selatan lahan rumah sakit berbatasan dengan jalan. Belakangan, muncul keterangan bahwa pihak rumah sakit pernah membeli tambahan tanah dari masyarakat di kawasan tersebut.
Riwayat transaksi itu masih ditelusuri pemerintah. Pihak kecamatan bahkan telah memfasilitasi mediasi dengan menghadirkan masyarakat yang disebut sebagai penjual lahan untuk memperjelas asal-usul dan batas kepemilikannya.
Haryadi menegaskan, kepemilikan tanah tidak serta-merta memberikan keleluasaan untuk membangun hingga mengabaikan jaringan utilitas publik. Keberadaan drainase tetap harus diperhitungkan, termasuk ruang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur.
Ia menyebut, jalur drainase di kawasan tersebut dapat ditelusuri melalui citra Google Maps sejak 2016 hingga 2018. Salurannya memiliki lekukan ke arah dalam kawasan rumah sakit, termasuk bagian yang kini berdekatan dengan area parkir.
Dalam pembangunan pagar terbaru, jalur yang semula berbelok itu diduga diluruskan. Padahal, di sekitar kawasan tersebut masih terdapat saluran drainase dan gardu listrik yang keberadaannya harus diperhitungkan.
Tak berhenti pada dugaan gangguan drainase, DPRP juga menemukan ketidaksesuaian ketinggian pagar dengan ketentuan perizinan. Berdasarkan konfirmasi kepada kontraktor pelaksana, konstruksi pagar yang dibangun mencapai sekitar 2,7 meter.
Sementara itu, Haryadi menyebut dokumen IMB rumah sakit mengatur ketinggian pagar depan maksimal 1,5 meter dan pagar samping maksimal 2 meter. Ketentuan tersebut tercantum dalam dokumen perizinan yang dimiliki rumah sakit pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar 2024 atau 2025.
“Kami melihat pelaksanaan pembangunan pagar ini tidak mengacu pada dokumen izin yang sudah diberikan. Dari kami, ini sudah pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pembangunan pagar semestinya menyediakan ruang bagi berbagai utilitas perkotaan. Mulai dari saluran drainase, tiang listrik, kabel internet, hingga kebutuhan pelebaran jalan pada masa mendatang.
Jika konstruksi dipaksakan terlalu dekat dengan saluran, pemerintah akan kesulitan melakukan pemeliharaan. Memindahkan drainase ke arah badan jalan juga bukan pilihan tepat karena dapat memangkas ruang lalu lintas masyarakat.
Karena itu, Haryadi meminta posisi pagar dimundurkan ke dalam kawasan rumah sakit. Langkah tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk mempertahankan fungsi drainase sekaligus menjaga lebar jalan.
“Kalau digeser ke jalan, posisi jalan menyempit. Tidak mungkin juga drainase kita berada di dalam pagar rumah sakit. Memang posisi pagarnya harus digeser ke dalam,” ujarnya.
DPRP pun meminta bagian pagar yang terbukti melanggar ketentuan dibongkar. Haryadi mengatakan, melalui Dinas PU telah diarahkan menyampaikan surat keberatan kepada pihak RSUD Undata terkait kondisi infrastruktur yang terdampak.
Haryadi tegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh mengorbankan infrastruktur publik. Penataan kawasan rumah sakit harus tetap berjalan dalam koridor tata ruang, tanpa menghilangkan fungsi drainase maupun memangkas ruang jalan yang digunakan masyarakat.
“Harus ada solusi. Bagian yang melanggar harus dibongkar,” tandasnya.
Sejak berita ini terbit, Media ini berupaya untuk mengonfirmasi kepada pihak Manajemen RSUD Undata terkait kelanjutan dan status dari pagar tersebut. (AKA)






