PALU, Radar Sulteng – Pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung lebih dari dua bulan di Kota Palu kian mengusik aktivitas masyarakat. Gangguan pasokan yang tak kunjung menemui titik terang itu memantik kritik Anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Alfian Chaniago. Ia mendesak PT PLN (Persero) membenahi pengelolaan kelistrikan dan tidak terus membebankan dampak krisis energi kepada masyarakat.
Alfian menilai, pemadaman berulang tersebut telah merembet ke berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga, kondisi itu turut melumpuhkan sebagian aktivitas bisnis, usaha, hingga operasional perkantoran. Kerugian yang ditimbulkan pun menjadi persoalan serius apabila gangguan tersebut terus berlangsung tanpa kepastian penyelesaian.
Menurut Anggota dari Dapil 1 itu, PLN harus mengedepankan kepentingan pelanggan dalam memberikan pelayanan. Kewajiban masyarakat membayar tagihan listrik setiap bulan semestinya berbanding lurus dengan mutu pelayanan dan keandalan pasokan yang diterima.
“Pemadaman di Kota Palu ini sudah sangat masif. Dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat rumah tangga, tetapi juga bisnis, usaha, dan perkantoran. Karena itu, PLN harus memperhatikan persoalan ini serta mematuhi undang-undang yang berlaku, terutama terkait perlindungan konsumen dan peraturan ketenagalistrikan,” tegasnya kepada Radar Sulteng, Senin (11/9).
Ia turut mempertanyakan alasan penyusutan debit air Danau Poso yang disebut menjadi salah satu faktor terganggunya pasokan listrik. Menurutnya, keberadaan sumber energi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, semestinya menjadi pertimbangan dalam menjamin kecukupan listrik bagi masyarakat di daerah sendiri.
Alfian juga menilai, ironis apabila daerah yang memiliki sumber energi justru masih dibayangi pemadaman berkepanjangan. Jika pasokan listrik dari Sulawesi Tengah turut dialirkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain, PLN diminta mengatur distribusinya secara proporsional agar kepentingan masyarakat setempat tidak terabaikan.
“Sulawesi Tengah seharusnya tidak boleh terus mengalami pemadaman karena sumber energinya berada di daerah sendiri, tepatnya di Kabupaten Poso. Kalau memang pasokan harus disalurkan ke wilayah lain, silakan PLN mengatur bagaimana pembagiannya. Jangan sampai kita sebagai daerah penghasil energi justru menjadi pihak yang dikorbankan,” ujarnya.
Alfian juga melihat belum meratanya infrastruktur jaringan listrik di sejumlah kawasan permukiman. Ia menyebut masih terdapat perumahan dan kompleks warga yang membutuhkan pembangunan jaringan baru agar kebutuhan kelistrikan dapat terlayani secara optimal.
“Saya juga berharap PLN memperhatikan pembangunan jaringan-jaringan listrik baru. Sebab, masih banyak perumahan atau kompleks permukiman masyarakat yang jaringan listriknya belum memadai. Ini harus dipenuhi oleh PLN. Mereka menerima pembayaran dari pelanggan, sehingga masyarakat juga memiliki hak untuk meminta pelayanan dan ketersediaan jaringan yang layak,” ungkapnya.
Anggota dari fraksi Gerindra itu menegaskan, tuntutan perbaikan pelayanan tersebut bukan sekadar menyangkut kenyamanan, melainkan juga pemenuhan hak konsumen yang telah dilindungi peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 28 mengatur kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan serta memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan masyarakat.
Sementara itu, Pasal 29 ayat (1) memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta memperoleh pelayanan perbaikan apabila terjadi gangguan. Konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi apabila pemadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Alfian meminta PLN tidak hanya berfokus pada penanganan defisit daya, tetapi juga memastikan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan. Ia berharap masyarakat Sulawesi Tengah tidak terus-menerus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik, terlebih ketika kebutuhan energi menjadi penopang utama aktivitas sosial maupun perekonomian.(AKA)
