Penulis : Ariel Prasetyo (UIN DATOKARAMA PALU)
KABAR68, – Di era digital, media sosial telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus membentuk opini terhadap berbagai isu, termasuk politik. Sayangnya, kemudahan akses informasi tidak selalu diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk memilah fakta dan manipulasi. Fenomena penyebaran hoaks, disinformasi, serta maraknya buzzer politik menunjukkan bahwa ruang digital kini tidak hanya menjadi arena pertukaran gagasan, tetapi juga medan perebutan pengaruh dan persepsi publik.
Ada lelucon getir yang beredar di kalangan pegiat media sosial: “Di era digital, kebenaran tidak lagi dicari, tapi dibeli.” Lelucon ini bukan sekadar satire, melainkan potret buram demokrasi kita hari ini. Setiap kali mendekati musim politik, panggung jagat maya berubah menjadi pasar lelang persepsi. Hoaks dan buzzer politik, yang digerakkan oleh aliran dana tak terbatas, secara sistematis membajak ruang publik dan menggantikan kebenaran faktual dengan kebenaran berbayar.
Fenomena ini bukan lagi sekadar perang antarpendukung di media sosial. Ia telah menjadi industri. Ada aktor intelektual yang merancang narasi, ada penulis yang meracik diksi emosional, ada akun-akun anonim yang siap memviralkannya, dan yang paling penting, ada “cukong” yang membiayai seluruh operasi ini. Ibarat pabrik, mesin buzzer bekerja 24 jam untuk memproduksi persepsi: membangun citra klien, sekaligus menghancurkan lawan politik dengan informasi palsu. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, melainkan siapa yang punya anggaran lebih besar untuk mendominasi linimasa.
Mekanismenya sangat rapi dan manipulatif. Opini publik tidak lagi terbentuk dari diskursus sehat atau adu gagasan, tetapi dari repetisi kebohongan. Prinsip psikologi “illusory truth effect” dimanfaatkan habis-habisan: jika satu kebohongan diulang-ulang ribuan kali oleh ribuan akun palsu, otak kita lambat laun akan mempercayainya sebagai kebenaran. Lihat saja betapa mudahnya isu-isu fitnah menjelma menjadi “fakta alternatif” ketika jutaan amplop telah berpindah tangan untuk menyebarkan narasi-narasi sesat itu. Dalam ekosistem yang sudah teracuni ini, suara jujur seorang akademisi kalah lantang oleh teriakan seratus buzzer anonim yang dibayar per cuitan.
Yang lebih mengerikan adalah komodifikasi logika publik. Uang tidak hanya membeli narasi, tetapi juga membeli kemarahan, ketakutan, dan sentimen primordial kita. Hoaks tidak lagi disebar dengan argumentasi dangkal, melainkan dikemas dengan desain grafis profesional dan potongan video hasil suntingan canggih (deepfake) demi memanipulasi emosi. Opini publik pun berubah menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan di pasar gelap politik. Kebenaran menjadi barang mahal yang tidak lagi terjangkau oleh rakyat biasa, sementara kebohongan justru didistribusikan secara gratis dan masif. Ini adalah bentuk korupsi opini publik paling akut: menjadikan akal sehat warga negara sebagai objek transaksi.
Dampaknya sangat merusak sendi demokrasi. Ketika kebenaran ditentukan oleh tebalnya dompet, maka kemenangan dalam kontestasi politik bukan lagi milik mereka yang paling kompeten atau berintegritas, melainkan milik mereka yang paling licik mengelola dana kampanye untuk “pasukan siluman”. Kita tidak lagi memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, tetapi berdasarkan ilusi yang dikonstruksi oleh para buzzer. Akibatnya, demokrasi kehilangan substansinya; pemilu hanya menjadi ritual formalistik yang hasilnya telah direkayasa dari bilik-bilik gelap manajemen persepsi.
Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Regulasi soal transparansi pendanaan kampanye di media sosial harus diperketat, dan penegakan hukum terhadap produsen serta penyebar hoaks tidak boleh pandang bulu, sekuat apa pun daya tawar politik mereka. Namun, benteng terakhir tetaplah literasi digital kita. Masyarakat harus sadar bahwa setiap berita provokatif yang mampir di gawainya mungkin adalah produk pesanan, bukan jurnalisme. Jangan biarkan akal sehat kita disandera oleh siapa pun yang mengaku paling benar, apalagi jika kebenaran itu jelas-jelas bisa dibeli. Jika kita diam saja, maka kelak sejarah tidak akan ditulis oleh para pemenang, melainkan oleh para pembayar buzzer tertinggi.(*)
