PALU, Radar Sulteng – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/08/2026), berlangsung alot. Pemicunya, pihak eksekutif mendadak merubah postur target pendapatan daerah menjadi Rp2,27 triliun, melompat jauh dari hasil kesepakatan malam sebelumnya di angka Rp1,95 triliun.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu beralasan, lonjakan target hingga menyentuh angka Rp2.277.000.000.000 tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada pos Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang kurang salur.
Perubahan sepihak itu langsung memicu reaksi keras dari jajaran legislatif.
Ketua Komisi C sekaligus Anggota Banggar, Abdurahim Nassar Al’amri atau kerap sapaan Wim, mengecam keras langkah TAPD yang dinilai tidak menghargai proses pembahasan rasionalisasi yang telah dilakukan berhari-hari.
“Tadi malam kita sepakati Rp1,955 triliun. Tiba-tiba dipajang angka Rp2 triliun. Sama saja Banggar ini tidak usah ada, komiu (kalian) saja yang tulis angkanya sendiri,” cecar Wim dengan nada tinggi di ruang sidang.
Anggota Banggar Fraksi Hanura, Rustia Tompo bahkan mengancam akan walk out dari ruang sidang apabila komitmen awal bersama tidak dihormati oleh pemerintah kota.
“Tuntaskan dulu apa yang menjadi komitmen kita. Kalau kita berdebat masalah angka ini tidak akan tuntas, saya juga akan walk out,” tegas Rustia.
Menanggapi rentetan protes keras tersebut, Kepala BPKAD Kota Palu, Romy Sandi Agung, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan yang diajukan masih bersifat pagu indikatif.
Ia menekankan urgensi mengamankan ketersediaan kas untuk belanja wajib, terutama alokasi gaji PNS dan PPPK yang mencapai Rp732 miliar. Romy beralasan, langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi jika Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat yang diproyeksikan sebesar Rp590 miliar mengalami penurunan.
“Kita selamatkan dulu gaji pegawai ini. Bagaimana kalau misalkan saat pengumuman dari pemerintah pusat DAU kita turun? Apa langkah-langkah kita?” ujar Romy membela postur anggarannya.
Mencari titik temu agar rapat tidak menemui jalan buntu, Anggota Banggar dari Fraksi PAN, Ratna Mayasari Agan, menawarkan solusi tengah. Ia mengingatkan pemerintah agar belajar dari catatan evaluasi APBD 2024, di mana target dipatok terlalu tinggi namun gagal terealisasi di lapangan, sehingga belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berantakan dan berujung utang.
Ratna mengusulkan agar Banggar dan TAPD cukup menyepakati penambahan angka yang logis dan riil, yakni penyesuaian Pajak Penerangan Jalan (PJU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur.
“Kita sepakati saja angkanya berapa, selanjutnya untuk pagu indikatif belanjanya kita serahkan ke teman-teman TAPD. Jangan sampai terulang tahun 2024, target kita naikkan tapi kenyataannya tidak capai, akhirnya belanja berantakan,” tandas Ratna.(AKA)
