PALU,– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulteng masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Pandangan tersebut disampaikan anggota fraksi, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah S.Ag.,MH, saat diwawancarai terkait kondisi kesejahteraan masyarakat di Sulteng usia rapat paripurna bersama sejumlah fraksi partai lainnya(10/3). Menurut Wiwik, tugas utama pemerintah pada dasarnya adalah memastikan masyarakat dapat hidup sejahtera.
“Pada hakikatnya pemerintah itu tugasnya satu, yaitu mensejahterakan masyarakat. Siapapun pemimpinnya, tujuan akhirnya masyarakat sejahtera,” ujarnya
Ia menjelaskan salah satu indikator kesejahteraan adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses semua program bantuan dari Pemerintah provinsi, salah satu contohnya adalah terkait telah program bantuan pendidikan melalui Berani Cerdas yang rata-rata hanya dapat diakses oleh masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses internet memadai. Sehingga dalam pelaksanaannya, program tersebut dinilai masih menghadapi kendala di sejumlah wilayah, terutama yang memiliki keterbatasan akses internet.
“Pendaftaran siswa masih banyak dilakukan secara online, sementara di Sulawesi Tengah masih ada daerah yang mengalami blind spot,” tambahnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sebagian masyarakat di wilayah terpencil kesulitan mengakses layanan pendidikan berbasis digital. Ia mencontohkan beberapa daerah seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut yang masih menghadapi keterbatasan jaringan.
Selain pendidikan, Wiwik juga menyinggung pentingnya peningkatan pendapatan masyarakat. Ia mengatakan tingkat pengangguran masih menjadi persoalan sehingga pemerintah perlu memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja. Menurutnya, upaya peningkatan kesejahteraan juga berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Ia mengatakan layanan kesehatan seharusnya tidak hanya berfokus pada rumah sakit provinsi seperti Rumah Sakit Undata di Palu, tetapi juga menjangkau fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan desa di Sulteng.
“Pelayanan kesehatan itu bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga harus bisa diakses masyarakat sampai di daerah,” katanya.
Ia mengungkapkan pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar layanan kesehatan dan pendidikan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Wiwik juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi. Meskipun pada Senin kemarin Gubenur Sulteng Anwar Hafid mengungkapkan melalui data Badan Pusat statistik (BPS) Sulteng bahwa angka kemiskinan di Sulteng mengalami penurunan hingga 10,52 persen. Namun pada Paripurna PKS mengungkapkan bahwa angka kemiskinan masih berada pada angka yang tinggi.
Selain persoalan kesejahteraan, ia juga menyinggung pentingnya kontribusi perusahaan yang beroperasi di daerah terhadap infrastruktur publik, terutama jalan yang digunakan untuk aktivitas operasional. Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan jalan umum yang dibangun pemerintah daerah perlu ikut berperan dalam menjaga maupun memperbaiki kondisi jalan tersebut.
“Kalau jalan itu dibangun pemerintah daerah lalu digunakan oleh perusahaan, tentu perusahaan juga harus ikut menjaga dan memperbaikinya,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menilai pelaksanaan sejumlah peraturan daerah masih menghadapi kendala dalam tahap implementasi di mana beberapa perda belum dapat berjalan optimal karena belum ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur.
Ia mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah mulai dilakukan pada tahun ini, termasuk meninjau perda yang belum memiliki aturan turunan atau yang sudah tidak sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi.(Zar)
