PALU, – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Vale Indonesia Tbk di Gedung DPRD Sulteng, Rabu (4/3).
Dalam pertemuan tersebut, legislatif menyoroti masalah pajak kendaraan operasional perusahaan yang dinilai belum optimal masuk ke kas daerah Sulawesi Tengah.
RDP dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri, didampingi Ketua Komisi III, Hj. Arnila M. Ali, serta sejumlah anggota komisi lainnya. Sementara dari pihak PT Vale, hadir lima orang perwakilan yang dipimpin oleh Direktur Eksternal, Endra.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Hj. Arnila M. Ali, mengungkapkan kekecewaannya karena banyak kendaraan operasional di area tambang masih menggunakan plat nomor luar daerah, seperti plat DD (Sulawesi Selatan) dan B (Jakarta). Hal ini mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulteng.
“Saya tidak pernah mempersulit Vale, justru saya bilang Vale ini cocok kita jadi percontohan. Tapi saya kecewa melihat kenyataan karena pembayaran pajak kendaraan ternyata tidak sebaik yang saya bayangkan,” tegas Arnila dalam rapat.
Ia mendesak PT Vale untuk segera melakukan mutasi plat kendaraan ke wilayah Sulteng dan lebih serius dalam memberdayakan UMKM lokal.
“Saya berharap PT Vale kedepannya dapat memperbaiki pajak plat kendaraan bermotor dan mengembangkan UMKM dengan mengajarkan hal-hal yang pasti-pasti saja ke masyarakat agar pelemparannya jelas,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksternal PT Vale, Endra, berkomitmen untuk segera mengurus perpindahan plat kendaraan tersebut. Ia menegaskan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” sebagai komitmen perusahaan beroperasi di Kabupaten Morowali.
“Kami akan mengoptimalkan pajak sehingga menjadi pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk pembangunan. Saya sepakat setiap yang beroperasi harus bayar pajak di daerah tersebut dan kita akan imbau kontraktor-kontraktor untuk pakai plat nomor sini,” ujar Endra saat diwawancarai usai rapat.
Selain soal pajak, Endra juga memberikan kabar terbaru terkait progres pembangunan smelter PT Vale di daerah Sambalagi. Saat ini, fasilitas tersebut telah terbangun sekitar 21,5 persen di atas lahan seluas 200 hektar. Pihaknya menargetkan percepatan penyelesaian pada akhir tahun 2026.
Mengenai serapan tenaga kerja, Arnila yang juga mewakili Dapil Morowali dan Morowali Utara, berharap kehadiran investasi besar ini mampu memberikan dampak ekonomi yang stabil dan membuka lapangan kerja luas bagi putra-putri daerah di seluruh Sulawesi Tengah.
“Kita tidak membenci investasi, tapi kita mengharapkan adanya investasi dapat menjadi manfaat dan ekonomi juga bisa stabil,” pungkas Arnila.
Sebagai dapil Morowali dan Morowali Utara Arnila menyampaikan dampak pertambangan di Morowali pastinya memiliki plus minus. Namun ia berharap dengan hadirnya pertambangan anak-anak di Sulteng bukan hanya yang berasal dari Morowali tapi seluruh Sulteng dengan hadirnya industri dapat berdampak bagi lapangan pekerjaan dan perkembangan ekonomi bagi mereka.(Zar)
