PALU – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu,menilai Wali Kota Palu dan Ketua DPRD Kota Palu tidak berpihak pada organisasi maupun masyarakat.
Kritik tersebut muncul setelah beberapa kali surat permohonan audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mereka kirim tidak kunjung direspons.
Sekretaris Cabang IMM Kota Palu, Naim, menegaskan pihaknya sudah berulang kali mencoba menyampaikan masukan terkait Program Bus Trans Palu. Namun, baik Wali Kota maupun Ketua DPRD tidak pernah merespons.
“Kami beberapa kali melemparkan kritikan terhadap Wali Kota Palu serta mengirimkan surat untuk bertemu dan membahas Program Bus Trans Palu, tetapi tidak ada respon sama sekali. Begitupun Ketua DPRD Kota Palu, kami meminta dengan cara baik-baik untuk melakukan RDP, namun tidak ada respon sedikit pun,” kata Naim, di Palu, Minggu (24/8/2025).
Naim juga menyinggung sikap Ketua DPRD Kota Palu yang sebelumnya sempat mengkritisi Bus Rapid Transit (BRT) tiga bulan lalu, namun kini justru bungkam saat mahasiswa mengangkat isu yang sama.
“Harusnya Ketua DPRD Kota Palu merespon surat audiensi serta surat RDP kalau memang beliau konsisten dengan isu ini. Tetapi kenapa hanya diam dan membisu? Apakah Ketua DPRD Kota Palu telah disandera Wali Kota atau akal sehatnya sudah dikebiri?” ujarnya tegas.
Menurut Naim, DPRD Kota Palu sebagai lembaga legislatif semestinya berperan aktif mengawasi dan mengevaluasi program pemerintah yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Jika Ketua DPRD Kota Palu tidak mampu mengurus program ini, maka bubarkan saja sekalian DPRD Kota Palu,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kebijakan terbaru Pemerintah Kota Palu terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut melonjak hingga seribu persen.
“Belum selesai satu isu yang merugikan masyarakat, malah ditambah lagi kesengsaraan dengan kenaikan pajak. Pajak naik, pemborosan terus terjadi. Surat-surat kami terbengkalai dan mungkin sudah berdebu, maka saya sendiri yang akan memimpin massa aksi untuk berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Palu dan kantor Wali Kota,” tegasnya.
IMM Kota Palu memastikan akan mengawal isu ini melalui aksi demonstrasi bila pemerintah kota dan DPRD tetap menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat.(nas)
