PALU, Radar Sulteng – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari daerah pemilihan Donggala, Takwin, mengungkapkan perpindahan kapal Pelni dari Terminal Pantoloan ke Terminal Donggala sudah sesuai regulasi. Komisi III juga telah merekomendasikan agar gubernur bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP), yang menurut Takwin dapat dilakukan pada 2027.
Takwin menjelaskan, RIP Teluk Palu menetapkan Terminal Pantoloan sebagai terminal peti kemas berskala internasional dan Terminal Donggala sebagai terminal penumpang. Usulan RIP diajukan Donggala pada 2017, bersamaan dengan usulan Palu. Kementerian kemudian menerbitkan surat terkait RIP tersebut yang menetapkan Pelabuhan Teluk Palu, bukan Pelabuhan Pantoloan.
“Kalau kita lihat final berdasarkan regulasi, kapal Pelni harus pindah. Peruntukan di Pantoloan sesuai RIP adalah pelabuhan peti kemas, dan Donggala itu pelabuhan penumpang. Kalau tetap di sana, itu malah pelanggaran untuk Pelni,” ujar Takwin saat ditemui diruangannya. Kamis, (12/11/2026).
Takwin mengatakan Pemerintah Kota Palu pernah diminta menyediakan lahan untuk pelabuhan penumpang, tetapi belum dapat menyanggupinya. Sementara pemerintah Kabupaten Donggala kemudian menyetujui dan memberikan lahan di Anjungan Gonenggati setelah gempa. Takwin mengatakan ia mengetahui proses tersebut karena saat itu menjabat Ketua DPRD Donggala.
Kapal Pelni sempat tetap bersandar di Pantoloan sembari menunggu kesiapan Donggala. Takwin menyebut terdapat surat Nomor 612 yang memerintahkan Pelni berpindah ke Donggala, tetapi pemindahan tertunda karena sejumlah hal teknis yang belum siap. Sementara Kapal Dorolonda, telah berpindah pada pelayaran terakhir 31 Oktober lalu. Meski hingga kini belum semua kapal Pelni berpindah karena sebagian masih bersandar di Pantoloan sesuai jadwal Pelni.
Takwin juga mengungkapkan tidak ada yang perlu saling menyalahkan baik masyarakat Pantoloan, maupun masyarakat Donggala karena semua pemindahan dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ada.
“Saya kira wajar. Tapi kalau berdasarkan regulasi, memang harus pindah,” ungkap Takwin.
Komisi III juga sebelumya telah menggelar RDP dengan aliansi masyarakat Pantoloan dan menyepakati sejumlah rekomendasi. Salah satunya meminta gubernur bersurat kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengevaluasi RIP.
Takwin menyebut RIP memuat ketentuan, yang menurut ingatannya pada poin kedelapan, bahwa dokumen tersebut dapat dievaluasi setiap lima tahun sesuai kebutuhan. RIP terbit pada 2022, sehingga evaluasi dapat dilakukan pada 2027.
“Di sinilah pintu masuknya. Kalau masyarakat meminta dibatalkan, itu tidak bisa. Tetapi pada 2027, lima tahun setelah RIP keluar, evaluasi bisa diajukan. Kami cukup aktif memberikan saran soal ini,” ujar Takwin. (ZAR)
